Kepala Daerah Jangan Jadi Timses Capres

0
46

DALAM Pilpres 2019 mendatang, hampir seluruh kepala daerah dipastikan akan turun sebagai tim pemenangan bagi kedua calon pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam struktur tim pemenangan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang diserahkan ke KPU 20 Agustus lalu, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh partai koalisi Indonesia Kerja bertugas sebagai “pengarah teritorial”.

Dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno pun demikian. Menurut Sekjen PAN Eddy Soeparno, para kepala daerah yang diusung PAN, Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat diminta memanfaatkan jaringan masing-masing demi kemenangan Prabowo-Sandi.

Secara hukum memang tak ada larangan bagi kepala daerah untuk menjadi tim pemenangan calon presiden. Mereka hanya harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan KPU dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018. Pada Pasal 62 PKPU tersebut ditegaskan, kepala daerah yang menjadi tim pemenangan harus melakukan cuti berdasarkan izin Kementerian Dalam Negeri maksimal satu hari dalam seminggu. Lalu, surat cuti tersebut diberikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Sementara Pasal 63 ditentukan, kepala daerah dilarang menjadi ketua tim kampanye. Saat mereka sedang kampanye, tugas pemerintahan akan dijalankan oleh sekretaris daerah dengan ketetapan mendagri atas nama presiden. Selain itu, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama berkampanye.

Meski tak dilarang, tapi dalam prakteknya akan banyak masalah. Misalnya, bagaimana dengan kepala daerah “gado-gado” yang diusung bersama oleh partai dari kedua koalisi. Beberapa contoh saja, di Papua, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih yang murni diusung PDIP dan Gerindra. Di Maluku, pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno yang menang juga diusung oleh kedua koalisi, yakni PDIP-Nasdem-Hanura,PKB-PKPI dan Gerindra-PAN. Di Sulawesi Selatan,  pasangan pemenang Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman adalah hasil usungan PDIP-PAN-PKS.

Lalu, bagaimana nanti duet pemimpin daerah itu membagi tugasnya? Jika masing-masing mendukung salah satu capres-cawapres, tidakkah itu akan menjadi ganjalan hubungan kerja selama lima tahun kepemimpinannya di daerah?

Persoalan lain adalah soal etika pemerintahan. Bagi kepala daerah pendukung petahana, mungkin tak terlalu menjadi soal. Tapi tidak demikian dengan kepala daerah yang menjadi pendukung penantang petahana. Sebab, dalam kampanye, mereka pasti akan mengkritisi semua kebijakan pemerintah saat ini, dan karenanya menganjurkan masyarakat untuk memilih presiden pengganti.

Jika ditinjau dari kebebasan berdemokrasi, itu sah belaka. Tetapi, akan bermasalah jika dilihat dari sisi etika pemerintahan. Kritik kepala daerah (meski dalam posisi sebagai juru kampanye capres-cawapres) terhadap pemerintah pusat bisa dipandang sebagai tindakan insubordinasi.

Sebab kepala daerah adalah bawahan presiden. Pasal 91 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, gubernur adalah wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Pada Pasal 2 PP Nomor 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, tegas disebutkan bahwa gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Itu memang konsekuensi dari negara kesatuan. Kekuasaan negara secara nasional dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya secara berjenjang kepada daerah dalam jenis-jenis yang ditentukan. Karena sifatnya berjenjang itu, maka kepala pemerintahan pusat adalah atasan kepala pemerintahan daerah.

Berbeda dengan negara federasi. Pemerintah negara anggota federasi memberikan sisa kekuasaannya kepada pusat, dalam urusan yang bersifat lintas negara bagian, seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Sehingga kepala negara bagian bukan perpanjangan tangan pemerintah federal.

Ini memang konsekuensi dalam pilkada langsung yang calon kepala daerah diusung oleh partai politik. Mereka akan terjebak pada dualisme loyalitas, antara pemerintah pusat dan partainya. Mana yang lebih penting didahulukan di antara dua kedudukan itu? Menurut kita, kedudukan wakil kepala daerah lebih utama. Sebab, jabatan itu hasil pilihan rakyat. Dalam pilihan rakyat terselip amanat penderitaan rakyat.

Jadi, daripada menimbulkan kegamangan –atau bahkan pelanggaran etika pemerintahan – para kepala daerah, sungguh bijaksana jika Presiden Joko Widodo tidak melibatkan mereka dalam tim pemenangan.

Kepala daerah menjadi tim sukses memang tidak dilarang. Tapi sesuatu yang tak dilarang itu belum tentu baik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here