Kepala Negara Jangan Diam!

1
192

Nusantara.news, Jakarta – Berbagai kegaduhan yang terjadi belakangan ini tak cukup hanya disikapi dengan diam oleh Presiden Joko Widodo. Presiden selaku Kepala Negara harus bertindak.

Desakan agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi berbagai kegaduhan yang terjadi saat ini, semakin gencar disuarakan. Dalam kasus Panitia Khusus Hak Angket KPK oleh DPR, misalnya, Presiden mesti tampil sebagai penengah.

Sebab, kasus ini telah menjadi perdebatan panas di masyarakat. Dari sisi legalitas, banyak yang mempersoalkan keabsahan Pansus KPK. Lihat: https://nusantara.news/ini-5-alasan-masyarakat-menolak-pansus-hak-angket-kpk/)

Sehingga, jika Pansus ini terus bekerja dan menggunakan dana APBN yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 miliar. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sudah melayangkan somasi kepada Sekretariat Jenderal DPR RI agar anggaran Pansus KPK tak dicairkan.

Menurut Boyamin, Pansus Hak Angket KPK mempunyai cacat hukum dalam pengesahan, karena diambil tak melalui mekanisme voting, melainkan aklamasi. Selain itu, tak semua fraksi mengirimkan anggota. “Karena ini tidak  ilegal, maka kegiatannya tidak boleh dibiayai negara,” kata Boyamin.

Selain itu, Pansus ini menunjukkan ambiguitas pemerintahan Jokowi. Sebab, mayoritas fraksi yang mengirim anggotanya ke Pansus merupakan fraksi partai pendukung pemerintahannya. “Kalau presiden diam saja, sama dengan dia mengamputasi program pemberantasan korupsi. Sama juga dia tidak memperjuangkan Nawacitanya,” ujar ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (11/6).

Pemberantasan korupsi itu agenda bangsa, bukan hanya agenda Jokowi. Itu sebabnya Presiden harus angkat bicara selaku kepala negara.

KPK sendiri juga berharap Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap. “KPK tidak harus lapor ke presiden, tapi presiden pasti mengamatilah. Mudah-mudahan presiden mengambil sikap,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menghadiri Konvensi Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Sabtu 10 Juni 2017.

Menanggapi itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, eksekutif tidak bisa mencampuri kewenangan legislatif.  Terkait penilaian bahwa hak angket DPR dapat skenario melemahkan KPK, Yasonna tidak membantah. “Iya, tetapi apa yang harus dilakukan Presiden,  kan enggak ada,” kata Yasonna, di Istana Negara, kemarin (12/6/2017).

Sebelumnya Istana sudah menegaskan tidak akan mengintervensi hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, hak angket merupakan hak yang melekat kepada anggota parlemen. “Pemerintah sama sekali tidak bisa ikut campur kewenangan konstitusi DPR. Silakan DPR menggunakan haknya,” ujar Pramono, Jumat (9/6/2017).

Menurut pakar hukum pidana Nugra Panindito, cara pandang tersebut sebagai alasan Istana tidak campur tangan, memang ada benarnya. “Sebagai presiden, pemimpin tertinggi eksekutif, memang tidak bisa mencampuri kewenangan legislatif. Tetapi, yang diminta publik agar Jokowi turun tangan itu adalah Jokowi sebagai Kepala Negara,” kata Nugra.

Dia mengumpamakan, pertengkaran dalam sebuah keluarga yang kalau dibiarkan akan membuat keretakan hubungan keluarga. “Presiden itu kepala keluarga, jangan biarkan anggota keluarganya berkelahi. Sebab, keluarga bangsa ini bisa pecah. Bukankah Nawacita Jokowi menjanjikan bahwa negara hadir dalam setiap masalah bangsa. Nah, sekarang bangsa sedang ada masalah, ya hadir dong,” ujarnya.

Jika memposisikan diri sebagai kepala pemerintahan, memang ada kendala hukum bagi Jokowi untuk ikut campur. Sebab, lembaga seperti KPK memang tidak jelas keberadaannya dari sisi trias politica. Lembaga ini lazim disebut sebagai state auxiliary institutions atau state auxiliary organs, yang artinya kurang lebih lembaga negara penunjang, dan ada juga yang mengartikannya sebagai badan negara independen.

Lembaga ini tidak berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Namun, bukan pula badan nonpemerintah atau badan swasta. Ini salah satu problem ketatanegaraan yang belum terjawab.

Namun, berlepas tangan juga tidak tepat. Jokowi mesti mencari celah untuk masuk sebagai mediator penyelesaian masalah dengan posisi moralnya sebagai kepala negara.[]

1 KOMENTAR

  1. Inilah yang terjadi “Kalau satu perkara diserahkan pada “Yang Bukan Ahlinya” tunggu kehancurannya..Gonjang ganjing di Negeri ini tidak ada henti2nya..Karena Pemimpin “tidak hadir” ditengah rakyatnya”

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here