Menunggu Kunjungan Wapres AS (3)

Kepalang Tanggung Bersikap Tegas

0
162

Nusantara.news, Jakarta – Ketika PT Freeport Indonesia (PT FI) menolak skema IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), tiba-tiba saja pemerintah Indonesia bernyali besar, dan cenderung kasar secara diplomasi. Iya, istilah bernyali besar, bisa jadi tepat. Sebab, yang dihadapi adalah Amerika Serikat, negara adikuasa yang selama ini selalu memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Apalagi, sekarang negara itu dipimpin Donald Trump, sosok arogan yang menjadi momok dunia, yang di kalangan Secret Service (Paspampres-nya AS) diberi kode sandi “Moghul” ini. Entah kenapa dia dijuluki seperti itu. Mungkin untuk menisbatkan Trump dengan Kesultanan Mughal yang kaya raya di India pada abad 15. Di bawah Raja Jalaluddin Muhammad Akbar (1542-1605), konon kekayaan negeri itu seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) dunia waktu itu.

Sikap Indonesia yang cenderung kasar secara diplomasi, terlihat dari beberapa pernyataan petinggi negara ini. Coba saja simak pernyataan Menki Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. “Masa untuk Freeport kita revisi UU Minerba 2009,” katanya, menanggapi keengganan PT FI mengikuti skema yang diatur dalam UU itu.

Menteri Menteri ESDM, Ignasius Jonan, malah lebih sarkastis.“Saya pikir Freeport itu gajah, ternyata sapi,” ujarnya. Simak pula pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, ketika Freeport mengancam akan mem-PHK karyawannya. “Freeport harus bicara data dulu dengan Kemenaker, jangan asal pecat,” sergah politisi PKB ini. Tak ketinggalan pula Presiden Joko Widodo. “Jika Freeport alot dalam negosiasi, pada waktunya saya akan tegas,” kata Jokowi.

PT FI tak kalah gertak. CEO PT Freeport McMoran (dari AS), Richard Adkerson mengatakan, jika pemerintah RI tetap memaksakan UU Minerba tahun 2009, Freeport akan maju kepada Badan Arbitrase Internasional. Pemerintah RI diberi waktu 120 hari untuk melakukan negosiasi mengenai PT FI sampai keputusan final.

Apa kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan? “Ya, silakan. Kita hadapi,” tegasnya.

Di saat tenggang waktu PT FI mengumumkan melalui pemerintah AS, bahwa Trump mengutus Wakil Presiden Mike Pence, untuk membicarakan mengenai PT FI. Terlihat betapa tingginya tingkat urgensi soal Fereeport ini bagi AS. Indonesia tentu harus siap dengan segala konsekuensi, karena ini sudah menjadi masalah politik bukan sekadar bisnis belaka.

Ketegasan Presiden Joko Widodo dalam hal PT Freeport Indonesia melalui PP Nomor 1 Tahun 2017 mengenai IUPK memang menarik. Hal mendasar lainnya, selain smelter harus dibangun 2017 – 2022, divestasi saham sesuai ketentuan UU harus segera dilakukan sebesar 51%. Berikutnya, pajak PT FI awalnya bersifat tetap (nail down), menjadi tidak tetap (prevailing) atau progresif.

Ketegasan Joko Widodo yang menjadi acungan jempol bagi rakyat dan media massa, karena secara heroik berani melawan AS, dan tegas pada PT FI yang tidak dapat dilakukan presiden sebelumnya. Spekulasi berkembang karena divestasi sudah bersiap untuk memiliki PT FI karena didukung oleh investor Cina.

Memang sewaktu awal tahun 2015 Joko Widodo ditolak Obama ketika akan berkunjung ke AS. Namun, dengan semua kekuatan lobi, Jokowi  diterima sebagai sahabat, bukan sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Artinya, lobi Jokowi mengalami jalan buntu. Berikutnya ketika Trump dilantik (20 Januari 2017), Joko Widodo tidak diundang. Trump justru mengundang Hary Tanoesoedibjo, partner bisnisnya di Indonesia. Peristiwa itu tentu bisa jadi indikasi untuk meraba hubungan berikutnya.

Tapi, ketegasan Presiden Jokowi memang sudah kepalang tanggung. Keberpihakannya kepada kepentingan nasional patut diacungi jempol, setelah sekian lama masalah ini terabaikan. Presiden tentu sudah menghitung segala risiko politik atas sikap tegasnya tersebut. Sebab, bukan tak mungkin AS akan kembali ke sifat dasarnya, gemar intervensi dan memaksakan kehendak.

Sekadar kilas balik sejarah, Indonesia pernah jadi korban “penyakit” khas AS tersebut. Lansekap politiknya kurang lebih sama dengan yang terjadi saat ini, yakni sengketa soal energi. Tahun 1960, Indonesia memberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1960. “UU itu dibuat untuk membekukan UU lama di mana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing. UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku,” kata Bung Karno, kepada Perdana Menteri Djuanda.

Bertahun-tahun AS menekan agar UU itu dibatalkan, tapi Bung Karno tak hirau. Pada tanggal 14 Januari 1963, Bung Karno didatangi bos-bos perusahaan minyak AS yang sudah lama beroperasi di Indonesia, seperti  Stanvac, Caltex, dan Shell. Bung Karno tetap pada sikapnya. Ujungnya, sejarah mencatat, Soekarno tumbang. CIA berada di balik G30S/PKI 1965, seperti yang disebut dalam dokumen CIA yang setelah 25 tahun bisa dibuka.

Jokowi kelihatannya terinspirasi sikap Bung Karno. Kalau itu semata-mata pertimbangan kepentingan bangsa sebagai nasionalis sejati, tentu akan didukung oleh rakyat Indonesia, karena menyangkut kedaulatan negara. Tetapi, kalau sikap tegas itu karena mengharap ada negara lain sebagai pengganti, itu berbahaya. Apalagi hubungan Jakarta mulai mengarah ke Cina. Itu terlihat dari ambisi Cina di Papua untuk membangun perkebunan, karena mengetahui di bawahnya ada emas. Belum lagi proyek Cina dalam infrastruktur yang sedang berproses, seperti pelabuhan, bandar udara, jalan tol, kereta api cepat Jakarta-Surabaya, dan sebagainya.

Jika ini yang terjadi, di mata rakyat Jokowi akan dinilai sebagai antek Cina dalam investasi. Sedangkan di mata AS tentu akan dipahami sebagai tantangan secara geo-strategis. Jelas bagi AS keberadaan Cina sebagai ancaman di Indonesia. Seven Sisters sebagai multi-national corporations (MNC) yang menguasai migas dunia sudah disaingi oleh Petro China dan CNOOC di Indonesia. AS sangat sensitif dalam hal migas karena bagian dari skema Energy Security mereka.

Sikap AS yang akan membaca ketegasan Jokowi itu sebagai tantangan terlihat dari penempatan 2.500 orang tambahan pasukan AS di Darwin, Australia. Kebijakan AS itu tentu ancaman,  apalagi kapal perang dan pesawat F-35 sering memasuki wilayah Indonesia. Tapi apakah TNI AU dengan pesawat Sukhoi dan F-16 yang kuno berani  mengusir tentara AS? Jelas tidak berani, walau kedaulatan Indonesia telah dilanggar. Belum lagi diplomasi dan penggalangan Duta Besar AS (Januari 2016) terhadap OPM (Organisasi Papua Merdeka), yang berbuntut pada pengibaran bendera OPM di beberapa kota di wilayah Papua. Begitu juga dengan keberadaan OPM di Belanda yang bekerjasama dengan perwakilan negara Melanesia untuk melaporkan pelanggaran HAM berat di Papua, melanjutkan permintaan merdeka dari negara-negara serumpun untuk kemerdekaan Papua (Juli 2015).

Jika yang dipilih intervensi militer (mungkin saja bersama Australia) dan terjadi kekacauan politik, bisa jadi kasusnya seperti Timor Timur, karena berbuntut tuntutan referendum seperti Papua pada tahun 1969. Bedanya, waktu itu kebijakannya adalah bergabungnya Irian dengan NKRI, kini tentu berbeda.

Keberadaan BP (British Petroleum) di Blok Tangguh-Pulau Jawa menjadi partner AS dalam hal Indonesia. Bersama Australia, AS, Singapura, dan Israel, di balik negara-negara Melanesia, seperti: Vanuatu, Papua Nugini, Selandia Baru, dan lainnya, tergabung dalam MSG (Melanesian Spearhead Group), mendukung tututan Kemerdekaan Papua.

Kehadiran Mike Pence selanjutnya dalam negosiasi Freeport, tentu akan menjadi alot jika Pemerintah Indonesia memaksakan mengenai smelter dan divestasi saham 51%, karena akan menghancurkan bisnis Freeport Indonesia, dan sahamnya di berbagai bursa. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menyiapkan hal-hal yang dikompromikan, karena prinsipnya perjanjian harus persetujuan kedua belah pihak mengenai semua perubahan kontrak yang akan dilakukan.

Pertanyaan pentingnya, bagaimana kesiapan Indonesia untuk melakukan kompromi tersebut. Sekiranya, terpaksa bermuara ke Arbitrase Internasional, sudahkah Indonesia mempunyai tim hukum yang tangguh, karena dalam beberapa sengketa antarnegara dalam kasus migas dan pertambangan, Indonesia lebih sering kalah daripada menang.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here