Kepemilikan Asing atas Properti Ancam Rumah Murah

0
166

Nusantara.news, Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo menyetujui PP Nomor 103/2005 terkait kepemilikan properti mewah oleh asing, Kamis (22/12/2016) di Jakarta dinilai mengancam pasar rumah murah di Tanah Air.

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah untuk merevisi kembali aturan orang asing dapat memiliki hunian atau rumah tempat tinggal di Indonesia, sebagaimana termuat dalam PP Nomor 103/2005. Menurutnya, karena harga tanah akan melonjak tinggi, maka pengembang besar yang jumlahnya hanya segelintir orang dinilai berpotensi menghancurkan pasar perumahan murah.

Peraturan tersebut membuat pengembang tingkat menengah ke bawah kesulitan membangun rumah murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Pembukaan pasar properti bagi WNA itu pun dikhawatirkan mengancam program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah.

“Komisi V mempertanyakan apa dasar hukumnya pembentukan PP tersebut. Kami juga ingatkan pemerintah agar substansi aturan kepemilikan properti oleh WNA tidak melanggar Undang-Undang,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/12/2016).

Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2005 memang memberikan keleluasaan tempat tinggal warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. PP ini mengatur tentang hak warga negara asing  untuk memiliki hak pakai properti di Indonesia selama lebih 30 tahun dan bisa diperpanjang selama 20 tahun dan ditambah lagi 30 tahun.

Sigit menambahkan, aturan atau payung hukum terkait dengan hunian orang asing yang berada di Indonesia didasarkan atas dua UU yaitu nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) serta UU nomor 20/2011 tentang Rumah Susun. “Kedua UU tersebut tidak mengamanhkan PP tentang kepemilikan properti,” ungkapnya.

UU nomor 1/2011 hanya mengatur Hak Pakai Orang Asing terhadap hunian atau rumah tempat tinggal tapi bukan untuk memiliki, sebagaimana  yang diamanatkan  Pasal 52 beserta Penjelasan Pasal 2 Huruf C. “Kan sudah jelas bahwa UU PKP dan Rumah Susun tidak menghendaki pembentukan PP kepemilikan properti bagi warga negara asing. Lantas apa yang dijadikan pemerintah untuk membuka keran bagi warga negara asing memilik properti di Indonesia?” tanya Sigit.

Sedangkan undang-undang Agraria yang ada saat ini hanya memberikan kepemilikan berupa hak pakai kepada warga negara asing di Indonesia. Oleh karena itu, kepemilikan properti oleh warga asing  bisa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian khususnya properti di Indonesia. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah,  sulit mendapatkan rumah murah untuk hunian. Pasalnya,  kepemilikan properti asing di Indonesia akan memicu harga tanah yang melonjak.

“Tentu ini jelas akan berimbas kepada lemahnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli properti. Kebijakan tersebut akan kontra produktif dengan UU PKP dan Rusun yang mengamanahkan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi MBR untuk mendapatkan rumah murah karena itu adalah hak setiap warga Indonesia,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here