Kepemimpinan Hadi Tjahjanto akan Dewasakan Politik Sipil

0
150
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Bogor, Kamis (30/11) lalu.

Nusantara.news, Jakarta – Tahun 2017 sampai 2019 mendatang adalah tahun politik. Guliran politik itu berada di darat. Tetapi, Presiden Jokowi  memilih Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang guliran tugasnya berada di udara.

Dari segi jati diri,  semua TNI, baik TNI AU, TNI AL dan TNI AD, adalah sama. Seperti digariskan dalam UU TNI, semuanya adalah  tentara rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; tentara nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Namun, dari segi medan tugas, antara TNI AD, TNI AU dan TNI AL berbeda satu dengan yang lain. TNI AD guliran tugasnya berada di darat, di setiap jengkal bumi indonesia. TNI AL medan tugasnya di seluruh laut dan TNI AU wilayah tugasnya di udara.

Spesifikasi alutsista yang diakrabi ketiga angkatan juga berbeda satu dengan yang lain, sesuai sifat medan tugasnya. Basis alutsista ini dengan sendirinya membuat ketiga angkatan memiliki kurikulum spesifik yang berbeda satu dengan yang lain. Orientasi pemikiran, dan sikap dengan sendirinya juga berbeda.

Perbedaan-perbedaan ini tercermin dari semboyan masing-masing angkatan. Kartika Eka Paksi semboyan dari TNI AD. Jalesveva Jayamahe semboyan TNI AL. Swa Bhuwana Paksa semboyan TNI AU. Ketiga semboyan ini berasal dari bahasa Sansekerta atau Jawa kuna.

Kartika artinya bintang, eka berarti satu, dan  paksi berarti burung.  Kalau dipadukan berarti Prajurit Gagah Perkasa Tanpa Tanding yang menjunjung cita-cita tinggi, yaitu keluhuran nusa bangsa serta keprajuritan sejati.

Swa Bhuwana Paksa berarti Sayap Pelindung Tanah Air. Kata Swa, berasal dari kata Sva’ yang berarti “ku sendiri”. Kata Bhuana berasal dari kata bhuvana yang artinya “dunia” atau “tanah air.” Kata Paksa (dibaca Paksya), berarti “sayap” atau “pembela” atau “pelindung.”

Jalesveva Jayamahe. Jalesveva terdiri dari dua bagian, jales dan eva. Jales berasal dari kata dasar jala yang berarti air yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai “di air-air”. Eva adalah sebuah partikel yang bisa diterjemahkan dengan kata “-lah”. Jayamahe, berasal dari kata kerja dan secara harfiah bisa diartikan sebagai “kita berjaya.” Jika dipadukan, Di Lautan Kita Jaya.

Mendewasakan Politik Sipil

Tahun 2018 sampai tahun 2019 Indonesia masuk tahun politik. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan, tugas ‎yang akan dihadapi Marsekal Hadi Tjahjanto setelah resmi menjabat Panglima TNI menggantikan dirinya, tidaklah mudah. Sebab, tensi politik dan di masyarakat akan meningkat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kita melihat Pilkada atau Pilgub di DKI, itu begitu keras, tensinya tinggi, kemudian mengerahkan pasukan (TNI) begitu banyak,” kata Jenderal Gatot di Istana Bogor, Selasa (5/12/2017).

Menurut Jenderal Gatot, untuk tahun depan yang dihadapi Hadi dalam menjaga kestabilan negara, bukan hanya satu atau dua daerah saja tetapi akan ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada.

Ada 171 daerah yang akan melaksanakan pilkada dan semua ini benar-benar berjuang, karena kepala daerah ini modal untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden. “Jadi agak keras ini, jadi perlu diantisipasi betul,” ujar Jenderal Gatot.

Guliran politik berada di darat. Oleh sebab itu, medan tantangan politik seperti itu, memang lebih relevan diserahkan kepada seorang prajurit TNI AD.

Pertama, karena prajurit TNI AD memiliki kedekatan dengan rakyat. Dibanding dengan prajurit TNI AL dan TNI AU, prajurit TNI AD jauh lebih menyatu dengan rakyat. Bukan saja karena struktur TNI AD yang berada di tengah-tengah rakyat mulai dari tingkat Kodam sampai Koramil dan ujung tombak Babinsa, tetapi juga karena program seperti TNI masuk desa, dan lain sebagainya.

Kedua, sejarah TNI AD sarat dengan warna politik, mulai dari masa revolusi sampai masa Orde Baru.

Pada masa reformasi yang sudah berlangsung hampir 20 tahun, sejumlah purnawirawan TNI AD ambil bagian dalam politik praktis, dalam berbagai bentuknya, mulai dari mendirikan partai, dan lain sebagainya. Tidak sedikit pula purnawirawan TNI AD yang ikut dalam berbagai pemilihan, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, sampai pemilihan kepala daerah.

Hal-hal ini membuat tantangan tahun politik yang dihadapi jelang pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018, dan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019, lebih familiar bagi seorang prajurit TNI AD.

Lalu mengapa Presiden Jokowi memlih seorang prajurit TNI AU sebagai Panglima TNI? Sejak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden RI mulai diperkenalkan tradisi bergiliran sebagai Panglima TNI.

Tetapi tradisi ini sebetulnya bukan merupakan suatu keharusan. Sebab dalam Pasal 13 ayat 4 UU  34/2004 tentang TNI,  disebutkan, jabatan panglima “dapat” dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Walau demikian, Presiden Jokowi kukuh mengusulkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI yang akan pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan matang dalam menunjuk Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Dalam suratnya bernomor Rs-54/Pres/12/2017  tanggal 3 Desember, tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai alasan penunjukan Marekal TNI Hadi Tjahjanto. Presiden Jokowi hanya mengatakan, “Marsekal Hadi Tjahjanto saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panglima TNI.”

Sebagai bahan pertimbangan Presiden Jokowi melampirkan kutipan riwayat hidup Marsekal Hadi Tjahjanto, S.IP dilanjutkan harapan agar DPR dapat memberikan persetujuannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dari segi interaksi dengan politik, prajurit TNI AD memang lebih dekat dibanding dengan prajurit TNI AL dan prajurit TNI AU.

Tetapi  seorang prajurit yang sudah masuk level tertentu seperti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP sudah pasti sangat paham soal-soal politik dan tantangan yang ada di dalamnya. Sehingga, tantangan berat yang mungkin muncul pada tahun politik terkait pilkada di 171 tahun 2018 dan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2019, diyakini sepenuhnya dapat diantisipasi oleh Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bahkan dinilai memiliki nilai lebih sebagai Panglima TNI seperti sekarang ini.  Apalagi  Hadi  berpeluang menjabat Panglima TNI dalam kurun waktu yang lebih lama mencapai 4 tahun mengingat kelahirannya tahun 1963 yang berarti baru akan memasuki masa pensiun tahun 2021.

Betul semua prajurit tidak lagi berpolitik sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang TNI. Akan tetapi, persepsi masyarakat terhadap supremasi sipil masih belum setegas yang dinyatakan dalam UU tentang TNI. Masih ada sebagian masyarakat yang katakanlah curiga akan peran politik TNI akan kembali seperti di era Orde Lama dan juga era Orde Baru.

Dalam perspektif ini pilihan Presiden Jokowi terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dinilai memiliki nilai lebih, karena seorang prajurit TNI AU labih apolitis ketimbang prajurit TNI AD. Interaksinya dengan masyarakat memang juga lebih tidak intens dibanding prajurit TNI AD. Oleh sebab itu, ketika TNI dipimpin oleh seorang prajurit TNI AU, maka sikap apolitisnya akan mewarnai sikap TNI secara keseluruhan.

Kalau pun harus turun ke masalah politik, cenderung hanya untuk menyelesaikan masalah dan setelah itu kembali ke barak.

Kondisi ini akan melahirkan suatu suasana baru terutama di kalangan kelompok-kelompok politik, karena TNI di bawah kepemimpinan seorang prajurit TNI AU tidak dimasukkan sebagai faktor politik “penting.”

Karena itu, ke depan mungkin tidak ada lagi orang seperti Setya Novanto, saat menghadapi masalah dugaan korupsi e-KTP, secara terbuka meminta perlindungan TNI. Mungkin juga akan tidak ada lagi atau semakin kecil peluang di mana kelompok-kelompok politik menarik-narik TNI ke dalam kelompok mereka sebagai upaya memperkuat diri.

Hal ini akan membawa angin segar ke dalam dunia politik Indonesia, karena TNI di bawah kepemimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto secara tidak langsung akan menciptakan iklim di mana kelompok-kelompok politik bersaing secara seimbang, sehingga bermuara pada pendewasaan politik sipil. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here