Kepentingan di Balik Gagalnya Pembentukan Provinsi Madura

0
72
Blok West Madura offshore

Nusantara.news, Surabaya – Sempat merebak pada 2015, wacana pembentukan Provinsi Madura pun kini mulai surut. Beragam alasan dilontarkan kubu pendukung maupun yang kontra. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadikan Madura terlalu seksi untuk berdiri sendiri?

Pada 1994, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Indonesia kala itu yang akhirnya jadi Presiden RI Indonesia ke-3, BJ Habibie mendengungkan mega proyek industrialisasi Pulau Madura. Nilainya pun cukup membuat ngiler banyak pihak, sebesar 400 juta dollar AS untuk mengubah Madura jadi Batam kedua.

Sayang, rencana pemerintah kala itu banjir penentangan hingga kemudian proyek jembatan Surabaya-Madura menjadi prioritas didahulukan daripada jembatan penghubung Jawa-Sumatera atau Jawa-Bali.

Ternyata, di balik tanah tandus yang mendominasi pulau garam sebutan Madura, tersimpan kekayaan alam cukup besar. Yakni potensi minyak dan gas. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, hasil observasi ada sekitar 100-an blok migas yang sebagian kini sudah dieksplorasi.

Potensi itu terbagi di daratan yang hak eksplorasinya dipegang Exspan Nusantara, anak perusahaan Medco. Sedangkan potensi migas offshare (lepas pantai), dibagi antara ConocoPhillips, Santos, Kodeco, Arco dan beberapa operator asing lain.

Menariknya, peta seismik potensi itu menurut sumber Nusantara.news, hanya dimiliki ExxonMobil dan Pertamina. Dari empat kabupaten di Madura, kandungan migas di Sumenep dianggap yang terbesar.  Lebih dari 10 perusahaan operator migas yang telah, sedang, dan akan mengelola beberapa blok migas di Sumenep. Seperti Trend Java Sea, Masalembu Shell, British Petroleum, Mobile Oil, Arco Kangean, Amco Indonesia, Hudbay Oil International, Anadarko, Petronas Carigali, dan Santos Oil. Ini baru potensi migas di Sumenep.

Padahal, sumber migas Madura juga terdapat di lepas pantai dan daratan Bangkalan, Sampang, serta Pamekasan. Di sampang, misalnya, terdapat sekitar 14 ladang minyak dan gas seperti Migas Oyong di lepas pantai Camplong, Sumur Jeruk di lepas pantai Sreseh, sumur Foram dan Pollen di lepas pantai Ketapang, sumur Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, dan lain-lain.

potensi tambang minyak lepas pantai Madura tidak main-main.

Kemudian di Bangkalan terdapat Blok Madura Offshore di lepas pantai Bangkalan dan Blok West Madura di Kecamatan Sepulu yang menghasilkan 14 ribu barel atau 113 juta kaki-kubik per hari. Tak berlebihan jika ada yang menyebut bahwa masyarakat Madura belum sadar sepenuhnya jika duduk di atas ladang emas hitam.

Selain migas, Madura juga memiliki phosphat, dolomit, pasir kuarsa, kapur, batu gamping, calsit/batu bintang, gipsum, batu lempung, dan kaolin, sebagian di antaranya sudah dieksploitasi. Bahkan, dari pantauan satelit Amerika, Pulau Madura juga mengandung besi, uranium, dan emas. Semua itu modal penting menuju keinginan jadi provinsi tersendiri lepas dari Jawa Timur.

Namun perkembangan terbaru justru bisa disebut surut. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan jangka pendek hanya fokus pada tiga program utama dalam upaya mengembangkan kawasan Madura.

Penambangan pasir liar di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur,

“Pemerintah akan fokus menjalankan tiga program untuk mengembangkan Kawasan Khusus Madura (KKM),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Paparan ini menegaskan sikap pemerintah yang dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sehari sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Pembahasan BPWS (Badang Pengembangan Wilayah Suramadu) di Jakarta. Menurut dia, fokus tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS.

Merujuk pada perkembangan ini, Madura pun rawan terjebak perang kepentingan antara yang pro dengan yang kontra menjadi provinsi. Indikasi itu diperkuat dengan situasi di internal Badan Silaturrahim Masyarakat Madura (BASSRA) yang didominasi kiai. Suara mereka terbelah sehingga ada yang memilih tidak aktif lantaran tidak setuju dengan progres yang terjadi.

Syarat adminsitratif pembentukan provinsi seperti harus memiliki 5 daerah sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahkan berlarut tak kunjung diselesaikan. Padahal seperti yang dilontarkan Hendry Zhara Rhafa Rabbani, salah satu tokoh muda Madura, mulai tahun 1997-an masyarakat kepulauan Kangean ingin membentuk DOB (daerah otonomi baru) sebagai kabupaten baru. “Namun entah pertimbangan apa, sampai sekarang Kabupaten Sumenep enggan mengesahkan rancangannya. Padahal gagasan itu bisa mempermulus terbentuknya Madura menjdi provinsi baru,” jelasnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here