Kepretan Pamungkas Rizal Ramli

0
187

EKONOM Rizal Ramli yang terkenal dengan julukan “rajawali ngepret” itu menjadi orang pertama yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018 kemarin.

Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/10/2018), Rizal Ramli mengaku telah menemui Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan beberapa staf di lembaga itu untuk melaporkan dugaan korupsi impor pangan. Rizal menjelaskan, kerugian negara sekitar Rp24 triliun itu bersumber dari jumlah impor yang dilebih-lebihkan. Kelebihan itu antara lain impor garam mencapai 1,5 juta ton, impor gula sebesar 1,2 juta ton dan impor beras yang dilebihkan sebesar Rp 1 juta ton.

Tapi kepada wartawan Rizal tidak menyebutkan nama pejabat yang dinilainya bertanggungjawab dalam soal itu. “Itu tugas KPK untuk menelusuri lebih lanjut, siapa dan dari kementerian mana,” katanya.

Untuk itu, bisa jadi Rizal akan menjadi orang pertama pula yang akan diganjar hadiah Rp200 juta dari pemerintah, atas laporannya terkait dugaan korupsi terkait impor pangan.

Sebab, berdasarkan Pasal 17 PP itu, untuk mendapatkan hadiah maksimal Rp 200 juta, maka kasus yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai Rp 100 miliar. Sementara nilai korupsi yang dilaporkan mantan Menko Bidang Kemaritiman itu mencapai Rp 24 triliun!

Tentu saja bukan soal hadiah itu yang menjadi poin terpenting dari laporan Rizal Ramli ini. Tapi bagaimana KPK menanggapi informasi tersebut.

Sesuai Pasal 9 PP di atas, Penyidik KPK wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut secara administratif dan substantif dalam waktu selama-lama 30 hari. Jadi, setidaknya tanggal 23 November nanti, sudah ada kesimpulan KPK apakah laporan Rizal Ramli itu bisa ditindak-lanjuti dengan proses penyelidikan atau diabaikan.

Mungkinkah laporan itu diabaikan KPK?

Secara administratif, menurut Pasal 8 PP itu, syaratnya hanya KTP pelapor dan dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Soal itu rasanya pasti sudah dipenuhi Rizal Ramli.

Secara substantif, ini tentu menyangkut soal akurasi laporan. Rasanya ini pun tak perlu diragukan. Rizal tentu tak sembarang bicara. Dia sangat paham silang-sengkarut bisnis pangan. Sebab, dia pernah menjabat Kepala Bulog di era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Gus Dur lengser, Presiden Megawati mencopot Rizal,  dan menggantinya dengan politikus PDI Perjuangan, Widjarnarko Puspoyo. Pengganti Rizal ini berakhir di penjara karena terbelit kasus beras.

Ditambah pula, sebagai pendukung laporannya, Rizal juga menyerahkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 hingga Semester I Tahun 2017. Dalam laporan itu, BPK menemukan 11 kesalahan dalam impor beras, gula, garam, hingga daging sapi. Kesalahan itu antara lain, penerbitan Persetujuan Impor (PI) tanpa koordinasi dari kementerian terkait. Menurut BPK, kesalahan impor pangan terjadi karena penerbitan persetujuannya tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri –atau menurut istilah Rizal Ramli “impor yang dilebih-lebihkan”.

Kalau secara administratif dan substansi sudah memenuhi syarat, kelihatannya tak terlalu banyak hambatan KPK untuk menemukan delik pidananya.

KPK tentu saja harus serius menindaklanjuti laporan ini. Sebab, pertama, kecurigaan publik soal dugaan “permainan” di balik impor pangan ini sudah di stadium tertinggi. Lihat saja, pertengkaran antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso soal impor beras tempo hari. Enggartiasto bersikeras akan mengimpor beras. Tapi Budi Waseso menolak impor beras dengan alasan stok beras di Bulog sudah melebihi dari batas aman cadangan beras nasional. Stok saat ini 2,4 juta ton dan bisa mencapai 2,7 juta ton hingga akhir tahun, sementara batas aman cadangan beras nasional hanya 1-1,5 juta.

Oleh sebab, itu perkara ini memiliki urgensi sangat tinggi untuk dituntaskan KPK. Sebab, korupsi dalam impor pangan tidak saja merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat sebagai konsumen dan petani sebagai produsen.

Kedua, terkait dengan efektivitas PP yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo di atas. Sesuai namanya PP itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat membantu pemberantasan korupsi. Jika KPK tidak serius menangani laporan Rizal Ramli ini, pasti akan menyurutkan minat masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diketahuinya. Sebab, jika laporan dari orang sekelas Rizal Ramli saja tidak membuahkan hasil apa-apa, bisa dipastikan bagaimana kelanjutan laporan yang disampaikan orang biasa.

Di sisi ini, pemerintah pun harus memberikan dukungan maksimal dalam bentuk apa pun agar pengusutan dugaan korupsi impor pangan ini bisa tuntas. Presiden Joko Widodo harus menegaskan dukungan tersebut, agar aparatnya tidak bersikap defensif dan protektif terhadap pengusutan KPK.

Dengan demikian, PP yang ditandatangani Presiden itu tidak gagal mencapai tujuan penerbitannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here