Kerakyatan dan Partisipatoris Kunci Pembangunan di Jatim

0
67
Soekarwo dan Wakil Rektor III Unhan, Marsma TNI Herly Dwiyanto tandatangani MoU Kerjasama Bidang Pendidikan (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Di kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Provinsi Jawa Timur terus berbenah. Salah satunya terus melakukan pembangunan penataan ekonomi menuju masyarakat berkeadilan. Pakde Karwo panggilan Gubernur Soekarwo menyebut, strategi pembangunan ekonomi di Jatim adalah kerakyatan dan partisipatoris.

Pertumbuhan pembangunan ekonomi di Jatim yang selalu di atas rata-rata nasional tidak terlepas dari penerapan dua strategi yakni, pembangunan kerakyatan yang partisipatoris dan inklusif. Pakde Karwo menyebutkan di semester I tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen, angka itu di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,01 persen.

“Semester pertama tahun 2017, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jatim sebesar 5,21 persen, angka itu di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,01 persen,” urai Soekarwo saat memberikan kuliah umum di depan mahasiswa Universitas Pertahanan IPSC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/9/2017).

Di depan mahasiswa dalam penyampaian tema kuliah umum yang diberi judul Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Menjadi Faktor Utama Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Jatim, Pakde Karwo memaparkan, bahwa pengertian partisipatoris, adalah sebuah kebijakan yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Di sinilah, pemerintah melibatkan peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan,” ujar Pakde Karwo.

Saat penyusunan kebijakan, lanjutnya selalu mengajak dialog dengan semua elemen yang berkepentingan serta membuka ruang publik guna membangun nilai-nilai keadilan.

Efek lain dari penerapan partisipatoris, lanjut Karwo adalah terjaganya stabilitas di Provinsi Jatim. Dengan demikian maka perekonomian akan tumbuh dengan sendirinya.

Sedangkan inklusif, artinya dengan menghadirkan kebijakan fiskal yang adil dan tepat untuk melayani serta memfasilitasi perekonomian, baik untuk segmen besar, menengah, maupun kecil. Pendekatan itu diterapkan juga merupakan cara untuk mengatasi kegagalan liberalisasi yang hanya menekankan efisiensi, tetapi tidak mendorong pertumbuhan inklusif dan berkeadilan. Konsep itu, masih menurut Karwo adalah sebagai perwujudan penerapan strategi Trisula yang dilakukan oleh Bung Karno.

“Konsep ini merupakan trisula strategi pembangunan, yaitu peningkatan basis produksi UMKM, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan atau pasar,” jelasnya.

Songsong Demografi lewat Dua Jalur

Soekarwo beri kuliah umum kepada Civitas Akademika Universitas Pertahanan Bogor (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

Menyongsong bonus demografi 2019, lanjut Pakde Karwo Pemerintah Provinsi Jatim menerapkan strategi dual track dalam perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menjadi berkualitas dan berdaya saing.

Track pertama, melalui perbaikan kualitas pendidikan formal, diantaranya menambah kurikulum di SMA, yakni menyisipkan pendidikan vokasional.

“Apabila SMA memiliki kurikulum pendidikan vokasional maka akan menambah kualitas lulusannya,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim bekerjasama dengan universitas yang memiliki fakultas teknik. Tujuannya adalah agar bisa menjadi pembina untuk SMK maupun SMA. Selain itu juga membantu meningkatkan sekolah yang belum memiliki akreditasi.

Track kedua, adalah penerapan pendidikan vokasi tadi ke sektor informal yakni pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK). Di antaranya melalui SMK Mini yang pada prinsipnya merupakan pendidikan BLK, sebagai solusi terhadap kebutuhan ketenagakerjaan.

Untuk di Jatim, ada sebanyak 270 SMK mini yang bisa mencetak 54 ribu tenaga kerja kerja per tahun. Untuk menampung dan meningkatkan kualitas siswa SMK Mini tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim membuat MoU dengan 29 pengusaha Jerman yang ada di Jatim.

Jatim Jalin Kerjasama dengan Universitas Pertahanan

Guna meningkatkan kualitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan di Provinsi Jatim, Pakde Karwo juga melakukan kerjasama dengan Universitas Pertahanan. Kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pola kemitraan serta pembangunan daerah di Provinsi Jatim.

“Melalui kerjasama ini, sumber daya manusia di Jatim semakin unggul dan memiliki karakter kebangsaan,” harap Pakde Karwo.

Untuk mendukung ide dan penerapan gagasan tersebut, di kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur Jatim Soekarwo dengan Rektor Universitas Pertahanan, yang diwakili oleh Wakil Rektor III Unhan, Marsma TNI Dr. D. Herly Dwiyanto.

Penduduk Miskin di Indonesia Terus Bertambah

Perkembangan Penduduk Indonesia 1930-2010

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sekitar 6.900 orang. Hingga saat ini penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total populasi pada Maret 2017. Meskipun secara persentase menurun 0,06 persen dibanding September 2016,

Terlambatnya distribusi Beras Sejahtera (Rastra) menjadi salah satu pemicu penurunan persentase penduduk miskin relatif lebih lambat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Terlambatnya distribusi Rastra menjadi salah satu alasan penurunan persentase penduduk miskin relatif lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin (17/7/2017), lalu.

Menurutnya, beras memiliki kontribusi paling besar pada pengeluaran masyarakat miskin. Catatan BPS, kontribusi beras terhadap kemiskinan sebesar 20,11 persen di kota dan 26,46 persen untuk di desa.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 perse atau turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017.

Kemudian, selama periode September 2016 – Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang dari 10,49 juta orang menjadi 10,67 juta orang. Sementara, di daerah pedesaan turun 181,29 ribu orang, dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017.

Suhariyanto menyarankan, untuk menurunkan kemiskinan pemerintah harus fokus dengan pembangunan yang terkonsentrasi ke bagian timur wilayah Indonesia. Karena, penduduk miskin terbanyak ada di Maluku dan Papua sebanyak 21,45 persen. Meski, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Pulau Jawa dengan jumlah 21,45 juta orang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here