Kerusuhan Maut, Jokowi Harus Bertanggungjawab

1
248

UNTUK mengusut tewasnya sejumlah peserta aksi massa 21-22 Mei di Jakarta, Polri akan membentuk tim investigasi. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal, tim yang akan dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri itu akan mencari penyebab kematian dan semua aspek yang terkait.

Polri mencatat ada 7 orang yang meninggal. Sementara menurut Gubernur Jakarta Anies Baswedan, jumlah korban tewas ada 8 orang. Mana yang benar, entahlah. Mungkin ini soal akurasi pencatatan saja.

Kita mengapresiasi pembentukan tim investigasi Polri tersebut. Namun, kita menghendaki lebih dari sekadar itu. Kita tak hendak berburuk sangka pada polisi. Tetapi, karena polisi berada di pusaran konflik dengan massa itu, maka seobjektif apa pun investigasinya, prasangka sukar dihapus. Dalam suasana kalut seperti sekarang, informasi berkembang sedemikian liar. Tidak ada yang bisa menghambat syak wasangka, kecuali proses penyelidikan yang imparsial, jujur dan melibatkan banyak pihak.

Karena itu perlu dibentuk tim investigasi bersama yang melibatkan semua pihak, agar pengungkapan fakta yang sesungguhnya secara imparsial dapat dilakukan. Tim investigasi bersama itu, atau katakanlah tim gabungan pencari fakta (TGPF), perlu melibatkan Polri, TNI, Pemerintah Jakarta, Komnas HAM, LSM dan ahli-ahli yang berkompeten dan independen di bidang forensik, balistik dan kedokteran pada umumnya.

Tentu saja mereka harus figur-figur yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nonpartisan, punya reputasi clean di bidangnya, dan punya komitmen tegas terhadap hak-hak rakyat dan kepentingan bangsa.

Syarat-syarat tersebut bisa menjamin tim ini bisa bekerja independen. Kita harus menaruh prasangka baik bahwa di tengah bangsa ini masih banyak figur yang mempunyai kualifikasi demikian, kendati belakangan ini daya tarik dan gemerlap dunia kekuasaan telah banyak melumerkan sendi-sendi independensi tersebut.

Dalam penanganan aksi unjuk rasa yang berakhir maut ini, pemerintah sudah menyampaikan banyak hal. Namun semua hal itu masih menggantung tanpa penjelasan yang terklarifikasi. Pemerintah, melalui Menko Polkam atau Kapolri, misalnya mengatakan sudah mengetahui siapa dalang kerusuhan. Dikatakan juga bahwa perusuh yang melawan aparat atau membakar fasilitas Polri itu adalah massa bayaran. Ditemukan pula uang, bom molotov, senjata tajam dan aneka rupa petunjuk lainnya.

Tapi, siapa mereka? Dari mana uangnya? Benarkah itu milik perusuh atau diselipkan pihak lain untuk mengkambing-hitamkan mereka?

Itu semua tak bisa dijawab dengan pernyataan standar bahwa itu semua masih dalam penyelidikan.

Hilangnya nyawa warga negara secara tidak wajar, apalagi karena kekerasan –siapa pun pelakunya—jelas bukan perkara sederhana, dan terlebih lagi juga bukan perkara jumlah.

Harus ada yang bertanggungjawab tentang itu. Nah, negara berkewajiban mencari pihak yang bertanggungjawab itu untuk dimintai pertangungjawaban secara hukum. Sebab, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia –entah dia orang mulia atau manusia durjana sekalipun.

Di sinilah kita meletakkan tanggungjawab Jokowi sebagai Presiden. Presiden harus murka melihat adanya anak bangsa yang mati secara tak wajar.

Memang benar bahwa demo berdarah terkait dengan penetapan hasil pemilu presiden oleh KPU yang dianggap curang. Terlepas dari apakah anggapan itu benar atau salah, faktor itu hanya penyebab. Fakta yang terhampar di depan mata adalah 8 atau 7 orang mati dan sekian ratus luka-luka.

Keprihatinan negara harusnya terletak di situ. Jokowi jangan melihat aksi demo itu sebagai upaya mendegradasi kemenangannya dalam Pilpres. Sebab itu adalah sudut pandang calon presiden, bukan sudut pandang seorang presiden dan kepala negara. Calon presiden tidak punya tanggungjawab dan kewenangan hukum apa pun. Yang punya tanggungjawab dalam konteks yang sangat luas adalah presiden.

Dalam perspektif  itulah kita menilai pentingnya membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan Mei 2019 ini. Bukan saja untuk memastikan siapa yang harus bertanggungjawab atas hilangnya sekian nyawa anak bangsa, tetapi juga untuk kepentingan bangsa kita di masa depan.

Sebab, setiap kerusuhan berbau politik di negeri ini tidak pernah tuntas untuk mencari pihak yang bertanggungjawab. Kasus Kerusuhan Mei 1998, misalnya, yang mengantarkan bangsa ini ke era reformasi dan memungkinkan tokoh seperti Jokowi menjadi presiden, tak pernah diketahui siapa penanggungjawab yang dinyatakan bersalah secara hukum. Begitu juga berbagai kerusuhan politik sebelumnya. Semuanya berakhir dalam misteri kegelapan, karena solusi yang ditawarkan adalah solusi politik dan bukan solusi hukum.  

Presiden Jokowi harus mencatatkan dirinya dalam sejarah menjadi presiden pertama yang menuntaskan kasus kerusuhan politik ini secara hukum dengan proses penegakan hukum yang imparsial.

Sama seperti TGPF Kerusuhan Mei 1998, yang dibentuk di awal masa jabatan Presiden Habibie. Kini di penghujung masa jabatannya, mestinya Presiden Jokowi juga melakukan langkah serupa.

Skala kerusuhan memang tak sama. Jumlah korban pun jauh berbeda. Tapi, orang mati secara tak wajar bukan perkara jumlah, tapi perkara hukum yang harus dituntaskan secara hukum.

Jadi, tunggu apa lagi, Presiden?[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here