Kesaksian Dokter Bagoes Soal P2SEM

0
293
Peran dr Bagoes Soetjipto dalam korupsi P2SEM sangat vital. Dia menjadi makelar proposal dana untuk anggota DPRD Jatim. Saat dana cair, Bagoes menerima 70% yang dibagi-bagi untuk anggota dewan, sisanya 30% untuk penerima hibah.

Nusantara.news, Surabaya – Status korupsi dana hibah Program Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) kini dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Maruli Hutagalung, Rabu (25/4/2018).

Keseriusan Kejati Jatim mengusut kasus korupsi berjamaah ini dasarnya adalah dokumen yang diberikan mantan ketua DPRD Jatim almarhum Fathurasjid. Yang bersangkutan pernah dijebloskan penjara dalam kasus serupa. Bebas dari penjara, Fathurasjid kemudian ‘bernyanyi’ dengan membeberkan sejumlah bukti.

Setidaknya ada 15 orang anggota DPRD Jatim 2004-2009 yang diduga menerima dana P2SEM. Sebagian sudah diperiksa Kejati untuk dimintai keterangan. Bahkan ada yang hingga kini masih menjabat sebagai anggota dewan.

“Waktu di tingkat penyelidikan sudah meminta keterangan 30 orang, delapan di antaranya adalah mantan anggota DPRD Jatim. Waktu di penyidikan akan diminta lagi keterangan,” terang Maruli yang resmi pensiun pada 30 April 2018.

Baca juga: Awal Tahun 2018, Para Penikmat P2SEM Bakal ‘Disikat’

Selain mengacu pada dokumen Fathurasjid, pihak Kejati juga memintai keterangan kepada dr Bagoes Soetjipto Soelyoadikoesoemo, salah satu saksi kunci. dr Bagoes sendiri kini mendekam di Lapas Porong untuk menjalani putusan pengadilan yang telah memvonisnya 20 tahun penjara.

Saat penyaluran dana P2SEM tersebut, dr Bagoes bertindak sebagai pelaksana penyalur dana hibah. Dia juga yang bertugas menyunat dana-dana tersebut untuk kemudian diberikan kepada anggota dewan sesuai permintaan.

Bila melihat kesaksian dr Bagoes, besar kemungkinan ke 15 mantan anggota DPRD periode 2004-2009 ditetapkan sebagai tersangka. Sebab hampir semua anggota dewan menyunat dana hibah P2SEM.

Nusantara.News mendapat keterangan dr Bagoes. Menurut dia, awalnya dia tidak mengetahui dana hibah tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan 2008. Padahal kegiatan P2SEM dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah, kode rekening 51405001 sebesar Rp. 1.475.452.300.000 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.283.926.009.927 (data dari laporan atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan provinsi jawa timur tahun anggaran 2008, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jatim tanggal 25 Mei 2009). Saat itu dr Bagoes malah mengira dana hibah tersebut berasal dari uang pribadi anggota dewan dan sumbangan para donatur.

“Setelah akhir Desember 2008, setelah mengalami semua kesulitan-kesulitan dan tekanan-tekanan, serta tanya kiri kanan ke orang-orang DPRD, saya mulai curiga bahwa keseluruhan dana milik dewan-dewan tersebut, tidak hanya uang pribadi para dewan dan sumbangan-sumbangan donatur, tapi kemungkinan ada uang negara yang masuk ke mereka,” aku dr Bagoes.

Baca juga: Buronan P2SEM Ditangkap, Begini Hebohnya Korupsi Jatim

Padahal jika melihat aturannya Pergub 72 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 137 Tahun 2008, di dalam lampiran Pergub 72 Tahun 2008 diatur mekanisme penyaluran P2SEM, yaitu kelompok sasaran atau penerima bantuan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur dilengkapi dengan Proposal/RAB, rekening, dan legalitas lembaga penerima melalui Sekretariat Tetap (Sektap) Provinsi pada Bapemas. Sebelum diajukan, proposal diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh Bakorwil tingkat daerah. Bapemas lantas melakukan seleksi administrasi pencairan dana. Selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam SK (Surat Keputusan). Biro Keuangan kemudian mencairkan anggaran dengan mentranfer ke rekening penerima hibah. Nah, setiap lembaga penerima wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bapemas.

Namun prakteknya di lapangan penetapan atau pemilihan lembaga penerima P2SEM malah didasarkan pada Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) yang dilakukan oleh anggota DPRD Jatim yang tertuang dalam bentuk rekomendasi. Sementara dalam Pergub tidak ada satu pasal yang menyebut keterlibatan wakil rakyat itu dalam urusan memberi rekomendasi. Tanpa ada rekomendasi pengajuan proposal permintaan dana P2SEM tidak akan disetujui.

Keterangan dr Bagoes soal kronologis penyaluran dana hibah P2SEM hingga pemotongan komisi 75% oleh anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 disebutkan lebih dari 15 orang. Hanya saja yang tercatat oleh dokumen yang dimiliki Kejati Jatim hanya 15 orang.

Memang waktu kejadian P2SEM sudah lama, namun dr Bagoes masih ingat dengan setiap nama-nama anggota dewan yang terlibat dan dari fraksi mana mereka.

Kata dr Bagoes, awalnya sekitar September 2008, dia dimintai bantuan oleh seorang anggota DPRD Jatim untuk mencarikan lembaga-lembaga. Menurut mereka, lembaga-lembaga tersebut diperlukan untuk kegiatan menyalurkan dana mereka, baik dari dana pribadi maupun dana sponsor atau konstituen. Mereka mengaku ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi masyarakat.

Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan anggota DPRD Jatim adalah, pertama lembaga-lembaga tersebut haruslah berupa universitas, institute, akademi, dan LSM. Kedua, kalau bisa lembaga-lembaga tersebut hanya menggunakan 30% dari dana yang akan diberikan, sehingga mereka dapat menggunakan sisa dana untuk keperluan-keperluan lain. Ketiga, kegiatan lembaga kalau bisa berupa pelatihan sehingga dapat melibatkan anggota masyarakat. Keempat, untuk mendapatkan dana dari DPRD Jatim, lembaga-lembaga tersebut harus membuat proposal terlebih dahulu dan dana yang akan diterima oleh lembaga-lembaga nantinya lebih kecil daripada yang tercantum di dalam proposal.

Dikatakan dr Bagoes, waktu itu dua anggota dewan mengatakan bahwa mereka akan memberikan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk masing-masing lembaga. “Karena mereka (anggota dewan) tidak punya pengalaman mengenai kegiatan-kegiatan pelatihan dan juga tidak mempunyai kenalan-kenalan lembaga, maka saya meminta bantuan ke teman-teman sesama akademisi dan memiliki kenalan lembaga,” kata dr Bagoes.

Baca juga: Peran dr Bagoes dan Daftar Anggota DPRD Jatim Penikmat P2SEM

Dari satu dua orang tersebut, selanjutnya anggota dewan lain mulai mengikuti jejak. Mereka rame-rame menghubungi dr Bagoes untuk mencarikan juga lembaga-lembaga yang akan diberikan dana hibah. Mereka membeberkan dana yang akan digelontorkan. Seingat dr Bagoes ada anggota dewan yang hendak mengucurkan dana hibah dari mulai Rp 200 juta hingga Rp 3,5 miliar.

Untuk ‘melayani’ permintaan anggota dewan tersebut, dr Bagoes sempat menambah lagi tim.  “Permintaan mereka terus banyak, dengan ketentuan yang sama. Beberapa ada yang meminta komisi lebih dari 70%, itu seingat saya,” terang dr Bagoes.

Beberapa pekerjaan sudah dijalankan dr Bagoes. Namun dia mengaku sempat tidak mengikuti perkembangan yang terjadi. Barulah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, terang dr Bagoes, para anggota dewan mulai menanyakan dana-dana mereka. Tampaknya mereka mulai panik dan tidak sabar.

“Saya bilang kepada mereka bahwa saya menunggu info dari teman-teman (tim pencari lembaga). Agar saya tidak direpotkan, saya juga memberi nomor telepon  tim yang diberita di lapangan sehingga bisa kontak langsung dengan anggota dewan. Namun mereka (anggota dewan) tidak bersedia menghubungi karena tidak mengenal mereka. Mereka malah marah, karena menurut mereka, saya yang dimintai tolong dan saya juga yang harus bertanggungjawab untuk pengembalian dana-dana tersebut. Akhirnya mau tak mau, karena terus ditekan, saya menanyakan kepada teman-teman,” demikian dr Bagoes.[]

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here