Kesempurnaan Pilpres, Tanggung Jawab Jokowi dan Prabowo

0
90

PEMILU Presiden kemarin, tak ada pilihan lain, kecuali harus ditutup dengan hasil yang sempurna. Sebab pemilu ini adalah “hajat hidup orang banyak”, menentukan terhormat atau terhinanya bangsa ini di mata dunia, menentukan masa depan negara, dan aneka kepentingan mulia lainnya. Pemilu kali ini juga ditandai dengan luar biasa tingginya partisipasi masyarakat. Bahkan di luar negeri, warga kita rela antre berjam-jam, berbaris tertib dalam panjang antrean sekian kilometer.

Bahkan tragisnya, ada puluhan petugas pemungutan suara yang gugur karena kelelahan menjalankan tugasnya. KPU mencatat ada 90 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, dan 374 orang menderita sakit karena beban tugasnya.

Mereka yang gugur itu mungkin bukan siapa-siapa. Hanya orang-orang biasa di sudut-sudut negeri. Mereka, meminjam bait puisi “Diponegoro” karya Chairil Anwar, adalah “barisan tak bergenderang-berpalu”. Tapi, demi suksesnya pemilu ini, mereka membuktikan “Sekali berarti, Sudah itu mati”.

Luar biasa. Tak ada kata lain kecuali menyebut mereka sebagai pahlawan pemilu.

Nah, satu-satunya cara menghargai para pahlawan yang gugur demi pemilu itu adalah menjamin pemilu ini sempurna. Kesempurnaan pemilu, seperti berkali-kali kita tekankan dalam ruangan ini, tidak terletak pada hasil. Kesempurnaan pemilu bukan soal siapa yang menang dan bertahta di Istana. Kesempurnaan pemilu terletak pada proses yang memenuhi seluruh ketentuan UU dan prinsip-prinsip demokrasi universal yang kita sepakati bersama.

Sekarang ada saling klaim antara kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Kubu yang satu mengklaim kemenangan atas kubu yang lain. Para pendukung dari masing-masing kubu menunjukkan bukti-bukti keunggulan capres-cawapresnya. Isu kecurangan dan manipulasi penghitungan suara sudah pasti menyertai saling klaim tersebut.

Lalu, siapa yang bertanggungjawab memberikan komando untuk kesempurnaan pemilu ini? Dalam hemat kita, kedua capres yang berkompetisi, Jokowi dan Prabowo, memikul tanggung jawab itu.

Jokowi dan Prabowo harus menekankan kepada seluruh tim suksesnya untuk mengumpulkan semua bukti yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya, agar sekecil apa pun penyimpangan dalam pemungutan dan penghitungan suara, bisa diklarifikasi secara akurat dengan bukti yang kuat.  

Saling klaim kemenangan boleh saja, sebab itu penting untuk menjaga semangat dan soliditas tim pendukung. Tetapi mengumpulkan bukti-bukti jauh lebih penting.

Semangat yang harus mengemuka adalah menjaga pemilu agar tidak ternoda. Semangat ini terutama harus diperlihatkan kedua calon pemimpin bangsa itu. Jika semangat itu yang mengemuka maka setiap upaya mengkritisi pemilu akan dipandang dengan sikap positif.

Selama ini setiap langkah yang mengkritisi hasil pemilu, baik pemilu kepala daerah, pemilu legislatif maupun pemilu presiden, selalu dipandang oleh pihak yang merasa menang sebagai upaya mengeliminasi kemenangannya. Gugatan perselisihan hasil penghitungan suara (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pun diletakkan dalam perspektif keinginan berkuasa dan menggugurkan kemenangan lawan.

Pandangan seperti inilah yang senantiasa memicu konflik pendukung, mulai dari lapisan elit sampai ke akar rumput. Para peserta pemilu, terutama untuk jabatan perorangan seperti kepala daerah dan presiden-wakil presiden, juga kerap kali terjebak pada provokasi pendukung agar berkonfrontasi dengan pendukung lawannya.

Dalam konteks Jokowi dan Prabowo, selain memastikan pengumpulan bukti-bukti otentik yang mendukung klaim kemenangan masing-masing, keduanya memainkan peran berbeda dalam menjaga otentisitas hasil pemilu presiden ini.

Jokowi, dalam kedudukannya sebagai Presiden, mestinya memainkan peran fasilitator dalam menjaga kesempurnaan hasil pemilu. Dia harus memberi ruang yang sangat luas dan tanpa prasangka agar semua elemen dalam bangsa ini bergerak bersama membuktikan kemurnian pemilu. Dengan kekuasaan konstitusional yang ada dalam genggamannya, Presiden Jokowi harus mengerahkan segenap pemangku kepentingan agar memfasilitasi semua elemen bangsa itu.

Pengerahan kekuatan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan, misalnya, tidak boleh diletakkan menjadi semacam psy-war terhadap siapa pun yang menggugat hasil pemilu. Bahkan sebaliknya, dua institusi negara yang bersenjata itu harus menjamin perasaan aman, perasaan bebas dari rasa takut, bagi orang-orang yang melakukan gugatan dan perlawanan itu. Tindakan seperlunya boleh diambil manakala gerakan itu mulai anarkis. Namun, sejauh gerakan itu bersifat perjuangan moral, sebesar dan semassif apa pun gelombang massanya, TNI dan Polri harus memberikan perlindungan.

Prabowo dalam kedudukannya sebagai penantang pun harus berjuang sampai “titik darah penghabisan”. Artinya, dia tidak boleh mudah menyerah atas alasan apa pun, sampai prosedur seluruh penetapan hasil pemilu dilakukan, termasuk penetapan gugatan PHPU di MK. Prabowo saat ini hanya punya satu pilihan: Tidak menyerah memastikan kebenaran. Dia tidak boleh melempar handuk sebelum bel berbunyi di ronde terakhir.

Jokowi dan Prabowo harus berjuang sehabis-habisnya untuk memastikan otensitas hasil pemilu presiden. Jika kalah, kekalahan itu adalah karena kompetitornya secara otentik memang harus menang. Kalau menang, kemenangan itu pun harus dipastikan bukan kemenangan palsu.

Kalau itu yang mereka lakukan dalam iktikad tulus memurnikan hasil pemilu, maka sejatinya siapa pun yang kalah dan yang menang, mereka memang layak disebut pemimpin bangsa. Hanya kedudukan formal saja yang membedakan mereka kelak: Kepala Negara dan warganegara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here