Kesenjangan Ekonomi Picu Menguatnya Populisme

0
384

Nusantara.news, Jakarta – Organisasi nirlaba untuk masalah sosial Oxfam merilis hasil riset yang menunjukkan jurang kesenjangan antara kaya dan miskin di dunia sekarang ini semakin menganga. Oxfam yang mempublikasikan hasil risetnya dalam acara pembukaan World Economic Forum (WEF) di Davos Swiss (16/1/2017) menyebut, delapan orang terkaya di dunia saat ini menguasai aset setara milik 3,6 miliar penduduk miskin dunia.

Tren kesenjangan ekonomi dunia terus bergerak ke arah membahayakan dan menjadi salah satu faktor yang membangkitkan gerakan populisme dunia, oleh banyak kalangan dianggap mengancam tatanan global yang sudah mapan.

Dalam pandangan pengamat masalah sosial dan politik Yudi Latif, tren populisme yang terjadi belakangan ini, dengan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa serta kemenangan Donald Trump sebagai presiden AS, adalah arus balik dari neoliberalisme.

“Ini merupakan respon atas kesenjangan yang ditimbulkan akibat kapitalisme,” tandas Yudi dalam seminar ‘Menyikapi Perubahan’ yang diselenggarakan untuk memperingati HUT ke-17 Indonesian Democracy Monitor (INDEMO) di Jakarta (15/1/2017).

Menurut riset Oxfam, kesenjangan kesejahteraan antara orang kaya dan miskin di dunia sudah sangat lebar. Sejak tahun 2015 mayoritas aset penting dunia hanya dikuasai oleh 1 persen orang dan dalam 20 tahun ke depan akan ada 500 orang yang mewariskan harta senilai 2,1 triliun USD atau sekira Rp 28 ribu triliun kepada keturunannya.

Data tersebut berkebalikan dengan pendapatan penduduk miskin dunia yang hanya tumbuh kurang dari 3 USD per tahun, kontras dengan pendapatan orang kaya yang naik 182 kali lipat setiap tahunnya.

“Jika dibiarkan, ketimpangan bakal terus melebar dan mengancam perpecahan di antara warga dunia,” demikian pernyataan Oxfam. Dan pada kenyataannya dunia dengan bangkitnya populisme dan nasionalisme diramalkan sedang menuju ke arah perpecahan.

Oxfam mengklaim penelitiannya dilakukan dengan mengumpulkan data ekonomi dan wawancara penduduk di seratus negara. Penelitian ini juga menggunakan data aset miliarder dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes dan Global Wealth Databook dari Credit Suisse.

Dalam penelitiannya Oxfam menuding korporasi besar menjadi penyebab terjadinya ketimpangan kesejahteraan yang lebar pada masyarakat dunia. Menurut lembaga itu, 10 perusahaan terbesar mencetak laba yang nilainya lebih besar ketimbang pendapatan gabungan dari 180 negara miskin pada 2015-2016. Tapi sayangnya, keuntungan besar itu tidak mengucur kepada para pekerja. Bahkan Oxfam menuding sebagian perusahaan besar bermain curang dengan pajak, yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat termasuk para pekerja.

“Kami melihat banyak kekhawatiran, dan kemenangan Trump dan Brexit telah menambah kekhawatiran,” kata Max Lawson, kepala kebijakan Oxfam. Namun demikian pihaknya masih yakin ada cara menerapkan kapitalisme yang berbeda yang bisa lebih banyak menguntungkan mayoritas orang.

Oxfam juga menyerukan penerapan sanksi kepada pengempalangan pajak dan model kapitalisme yang sering secara tidak proporsional lebih menguntungkan kaum kaya.

Kesenjangan Kesejahteraan di Indonesia

Seperti halnya kondisi dunia, kesenjangan kaya-miskin di Indonesia pun setali tiga uang. Rasio gini sebagai alat pengukur kesenjangan berkutat antara 0,39-0,43.

Pengamat ekonomi UI Faisal Basri menyebut, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional, dan kekayaan tersebut diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan. Di sisi lain pemerintah juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja. Pendapatan kelompok masyarakat pekerja cenderung menurun.

“Mayoritas pendapatan petani, buruh tani dan buruh bangunan menurun. Karena tekanan ekonomi jam kerja pun jadi bertambah, rata-rata 49 jam per minggu. Kelompok Pekerja di Indonesia masuk kategori pekerja keras nomor tiga setelah Hongkong dan Korea,” ujar Faisal.

Menurut Faisal hingga saat ini pemerintahan Joko Widodo masih belum berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan data BPS, masih terdapat 28,01 juta jiwa orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan yang paling parah berada di wilayah pedesaan. Baik indeks kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat.

BPS mencatat, periode November 2014 hingga 2016, pendapatan rata-rata petani indonesia menurun 1,80 persen. Sedangkan pendapatan pekerja konstruksi turun 0,76 persen.

Kapitalisme global yang secara konsep dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat dunia dengan membuka sistem pasar bebas dan mengurangi peran-peran negara, pada kenyataannya justru menunjukkan hasil yang berbeda. Kapitalisme malah menjadi penyebab kekayaan dan kesejahteraan hanya bertumpuk pada sekelompok kecil pengusaha berkolaborasi dengan penguasa, jumlah orang miskin di banyak negara makin menggila. Maka menjadi wajar jika populisme saat ini mendapat angin dari mayoritas masyarakat dunia. [] (berbagai sumber)

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here