Ironi Kesenjangan (2)

Kesenjangan, Masalah Toleransi Sosial dan “Rasa”

0
504

Nusantara.news – Dua minggu terakhir ini marak keributan mengenai ojek dan taksi online yang gaduh dengan angkot dan taksi resmi. Mulai dari Tangerang dengan kasus ditabraknya pengemudi ojek online oleh sopir angkot yang sedang demonstrasi. Berikutnya merembet ke berbagai kota, seperti Solo, Malang dan Medan, serta berbagai kota secara beruntun. Isu dasarnya adalah kesenjangan pendapatan antara pengemudi transportasi online (ojek) berhadapan dengan angkot, taksi online dengan taksi resmi.

Transportasi online dengan sistemnya bisa menetapkan harga lebih murah, berekses pada beralihnya penumpang taksi dan angkot plat kuning ke transportasi online sehingga mengurangi penghasilan taksi dan angkot plat kuning.

Pemerintah terkesan tidak hadir karena Peraturan Menteri Perhubungan tentang hal tersebut tidak menjadi solusi bagi sengketa taksi komersial dengan taksi online. Pembiaran mengenai kesenjangan pendapatan telah menyetuh “rasa” yang menjurus pada emosi dan tindakan anarkis. Dalam hal ini, regulasi Pemerintah terlambat hadir untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang niscaya.

Hal yang sama tentang kesenjangan sosial, jika 4 orang terkaya asetnya setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia (hasil penelitian Oxfam Indonesia) tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, dan menjadi PR (pekerjaan rumah) utama bagi Pemerintah.

Saat ini dibutuhkan kedewasaan dalam kehidupan sosial, karena di Indonesia orang kaya dan yang menguasai aset tersebut didominasi oleh satu etnis, yakni Cina. Perlu toleransi, karena hal ini menyangkut “rasa”, Pemerintah harus adil dalam melihat masalah ini. Toleransi lebih harus timbul dari orang kaya terhadap si miskin, karena menyangkut manajemen hati, mengelola “rasa” dari setiap fenomena sosial yang terjadi, agar tidak terjadi disharmoni yang mengarah tindakan anarkis.

Hal buruk terkait kegaduhan berlatar belakang rasial pernah terjadi secara nasional terhadap etnis Cina yaitu pada tahun 1965, 1998 dan secara sporadis terjadi di berbagai kota.

Fenomena kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial adalah masalah “rasa”. Banyak penduduk yang relatif miskin terpaksa menerima ketidak-mampuannya dalam mengenyam pendidikan, status sosial, ekonomi, dan peluang kerja, serta prospek masa depan dengan menyisakan “rasa tertentu di hati”. Hal ini terjadi karena memang jurang antara kaya dan miskin terlalu dalam. Gini Ratio kita nomor 4 di dunia (tahun 2016 sebesar 0,4) setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika parameternya pendapatan tentu angkanya semakin ekstrem.

Celakanya, dominasi orang kaya di Indonesia justru dari satu etnis tertentu, berbeda kondisi sosiologisnya dengan negara terdalam jurang kaya dan miskinnya seperti Rusia, dengan ideologi Komunis tentu yang “kaya” binaan dari Partai Komunis. Sementara India, secara budaya sudah biasa menerima kasta Brahmana sebagai etnis unggulan dan sebaliknya, Sudra “nrimo” strata sosial bawah, hal yang sama juga terjadi di Thailand.

Bagaimana dengan Indonesia? Sentimen terhadap etnis Cina yang mendominasi orang kaya Indonesia bagaikan api dalam sekam. Sentimen sosial beralasan karena secara historikal, sejak zaman Belanda etnis Cina belum melebur dalam sistem sosial dan kenegaraan Indonesia. Dwi-kewarganegaraan yang diminta Pemerintah Cina pada pasca-kemerdekaan (1959) diubah di era Soeharto, karena keterlibatannya pada Gestapu 1965.

Pasca-1965, ada trauma sosial antara etnis Cina karena tudingan komunisme, dan sampai era 1970-an masih terasa. Etnis Cina pada periode itu tidak mau memperlihatkan hartanya, namun pada era 1980-an ketika konglomerasi menjadi bagian dominasi swasta dalam perekonomian Indonesia, kembali etnis Cina merasa nyaman.

Lalu terjadi kerusuhan 1998 terhadap etnis Cina, akibat dari krisis moneter yang dianggap disebabkan oleh pengusaha etnis Cina (penerima BLBI). Pemerintah era Soeharto terpaksa menerima IMF dan Bank Dunia dengan skema bantuan melalui BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia (1998) karena krisis.

Moneter yang terjadi setelah Soeharto jatuh (reformasi), ditandai dengan penyitaan aset penerima BLBI senilai Rp 678 triliun, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Indonesia) hanya mampu mengembalikan aset penerima BLBI sekitar di bawah 30%.

Grup usaha Djarum, Hartono bersaudara (orang terkaya Indonesia) dengan aset USD 9,6 miliar atau saat ini setara dengan nilai Rp 127,7 triliun, salah satu asetnya adalah BCA (bank terbesar No. 3 di Indonesia) yang diambil alih dari keluarga Salim melalui lelang saham pemerintah (BLBI). BCA inilah yang mempercepat akumulasi kekayaannya, selain rokok Djarum dan komplek Hotel Indonesia (properti, mal dan hotel). Distribusi aset dari satu taipan ke taipan lain, pengusaha pribumi hanya menjadi penonton dengan berbagai alasan.

Ekses kesenjangan sosial

Terjadinya kecemburuan sosial, bagai api dalam sekam, jika ada faktor pemicu tentu akan mudah terjadi kerusuhan rasial. Seperti dalam kasus Ahok dan taipan reklamasi, dipertontonkan kepada publik, pengusaha yang melanggar regulasi, namun justru regulasi yang diganti untuk menyesuaikan diri dengan proyek reklamasi itu.

Hal ini menimbulkan “rasa tertentu” karena ketidakadilan ekonomi sebagai penyebab kesenjangan, karena si kaya selalu dapat kemudahan. Saat ini taipan menjadi bagian dari oligarki politik, karena berani secara terbuka membantu Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal yang sebelumnya dilakukan secara tertutup.

Ekses lainnya adalah adanya diskriminasi sosial karena kesenjangan segmen kaya dan miskin. Pembangunan era Soeharto gagal membangun kelas menengah baru. Patron keberhasilan Korea Selatan sebagai macan Asia melalui Chaebol (konglomerasi) didukung pemerintah, antara lain: Samsung, Daewoo, dan lain-lain telah membuktikan rasa nasionalisme ketika ada currency war (gejolak mata uang), Chaebol dan pemerintah bahu membahu mengatasi krisis moneter 1998, dan Korea Selatan cepat pulih dari krisis. Selain itu, Chaebol dan pemerintah juga telah berhasil membangun kelas menengah baru di Korea Selatan. Hal ini yang menjadi kekuatan utama ekonomi Korea Selatan.

Apa yang terjadi dengan konglomerat Indonesia di tahun 1998? Mereka justru menjadi beban, karena fundamental dan prudential value pada sistem perbankan tidak menjadi dasar pengelolaan manajemen bank milik konglomerat Indonesia. Setelah mendapat BLBI, mereka memboyong dan melindungi aset, beberapa di antaranya lari ke luar negeri, paling banyak ke Singapura, seperti: BDNI–Sjamsul Nursalim, Modern Bank (Samadikun Hartono yang baru saja menyerahkan diri, Bank Harapan Sentosa (Hendra Rahardja, meninggal di Australia sebelum dideportasi ke Indonesia).

Ketidak-loyalan etnis Cina terhadap negara Indonesia menjadi hal utama dalam kecemburuan sosial, apalagi salah satu konglomerat yang bermukim atau menumpuk hartanya di Singapura menyatakan (Sukanto Tanoto/Royal Golden Eagle Grup) di TV Cina, “Indonesia adalah ‘ibu angkat’, negara Cina adalah ‘ibu kandung’ saya.”

Fenomena ini melemahkan stabilitas sosial, dan pada gilirannya melemahkan stabilitas nasional. Selanjutnya, akan mengganggu solidaritas sosial yang berekses pada toleransi sosial dan kebhinnekaan yang menjadi elemen utama NKRI. Ketidakadilan ekonomi yang berekses pada kesenjangan sosial juga menjadi penyebab distorsi ekonomi, akibat perilaku negatif konglomerat Indonesia.

Etnosentrisme dalam kesenjangan sosial

Kebhinnekaan jika dikaitkan dengan SARA maka akan menimbulkan disharmoni sosial. Soeharto berhasil menjaga hal tersebut, walau dilakukan secara otoriter dengan memaksakan azas tunggal dalam pengelolaan perkumpulan, ormas (organisasi kemasyarakatan), dan orpol (organisasi politik) di Indonesia.

Pasca-reformasi, dengan kebijakan liberalisasi telah mengubah paradigma kita tentang berbagai hal, termasuk liberalisasi politik dengan sistem pemilihan ‘One Man One Vote. Hal ini berekses pada perubahan budaya politik kita dari musyawarah dan mufakat menjadi sistem voting (menang-menangan/bertarung), sehingga sering terjadi kekerasan sosial karena ketidakpuasan bagi pihak yang kalah dalam Pilkada.

Budaya transaksional telah menjadi budaya politik Indonesia, sehingga faktor modal menjadi hal utama. Pilkada melahirkan sponsor atau ‘bohir’ politik. Terkesan, kapitalisme  dalam politik terjadi karena uang (modal) sudah menjadi faktor utama dalam proses Pemilu.

Divisi lain, faktor disharmoni adalah karena faktor agama dan pengaruh global terkait radikalisme. Hal di atas juga mengganggu sikap toleransi dalam kehidupan beragama.

Ketika Ahok dianggap umat Muslim telah melakukan penistaan agama dalam kasus Al- Maidah: 51 (saat ini masih dalam proses pengadilan) terjadi karena agama sudah diintervensi oleh Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Seharusnya Ahok tidak menginterpretasikan ayat suci umat Islam karena sangat sakral bagi umat Muslim. Sebaliknya, jika seseorang menistakan agama lain, juga akan diusut dan dilaporkan ke pihak kepolisian karena konstitusi mengatur hal tersebut.

Sikap seperti ini sering disebut dengan ‘etnosentrisme’, sikap menilai unsur-unsur kebudayaan dan agama lain dengan tolak ukur agama dan kebudayaan sendiri.

Etnosentrisme dapat diartikan pula sebagai sikap yang menganggap cara hidup suku bangsanya, baik agama, sistem sosial dan budayanya merupakan cara hidup paling baik. Ada arogansi seolah kebudayaan sendiri harus dipahami dalam pengertian lain sebagai toleransi sosial, sehingga jika ada faktor pemicu akan menjadi kegaduhan sosial. Kasus Ahok dalam penistaan agama dengan menafsir Alqur`an surat Al-Maidah: 51 menjadi pelajaran mahal.

Etnosentrisme jika tidak dipahami akan mengganggu proses asimilasi dan integrasi etnis Cina secara nasional. Setiap bangsa punya etnosentrisme sendiri, seperti: Amerika Serikat (AS) sebagai bangsa adidaya, sehingga sensitif dengan negara pengimbang (Rusia dan Cina), Mesir dengan piramida dan kepurbakalaan yang bernilai tinggi, Cina bangsa dengan kebudayaannya, dan seterusnya.

Etnosentrisme mempunyai nilai positif seperti: memperkuat semangat nasionalisme, menjaga keutuhan, dan stabilitas kebudayaan serta mempertinggi rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Hanya saja, sebagai etnis pendatang, seharusnya etnis Cina yang beradaptasi, bukan justru bereuforia karena menguasai ekonomi, dan malah meminta pribumi untuk beradaptasi dengan dalih kebhinnekaan.

Seperti halnya perayaan Imlek, karena mal di kota besar pada umumnya dimiliki etnis Cina, tentu atmosfer mal, hiasan, dan pesta Barongsai jangan dirayakan terlalu berlebihan, karena dapat menimbulkan disharmoni sosial.

Sementara, hal negatif etnosentrisme bisa terlihat dengan terjadinya penolakan ilmu pengetahuan dan budaya pada suatu negara karena arogansi dan dalam proses komunikasinya sudah terjadi jarak dan menimbulkan disharmoni.

Selanjutnya, akan terjadi kesulitan dalam pertukaran budaya. Bagi etnis Cina di Indonesia, etnosentrisme memperlambat proses asimilasi dan lebih buruk lagi akan memicu konflik sosial.

Sikap dan perilaku Ahok dalam memimpin yang sangat kasar dan arogan, menjadi “rasa tertentu” bagi pribumi bahwa jika berkuasa, etnis Cina akan mendominasi karena penguasaan di bidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi realita kehidupan. Kekhawatiran ini berkaca pada apa yang terjadi di Singapura, memerdekakan diri dari Malaysia tahun 1957, dipimpin Lee Kuan Yew. Di Singapura terjadi diskriminasi etnis pribumi (Melayu) atas kepemimpinan Lee Kuan Yew yang membuat Malaysia “geram” karena pribumi tersingkir ke pinggiran kota Singapura, dan saat ini menjadi etnis kelas dua dalam strata sosial.

Tahun 1969 terjadi kerusuhan etnis di Malaysia, dan memunculkan sosok Mahathir Mohamad yang pada tahun 1971 menjadi Wakil Perdana Menteri. Ia membuat kebijakan khusus ekonomi yang memprioritaskan etnis Melayu di Malaysia, dan berhasil.

Kedua negara tersebut (Malaysia dan Singapura) menjadi contoh yang ekstrem, bagaimana hubungan pribumi dan non pribumi. Kita berharap etnis Cina di Indonesia tergerak untuk melakukan asimilasi secara permanen dengan rembuk nasional, mendeklarasikan hal tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti halnya dengan etnis Arab pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, dan proses asimilasi dipercepat faktor agama Islam yang mayoritas (85%) dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan PR utama Pemerintah Indonesia agar menjadi dasar dalam mencari solusi kesenjangan sosial, sehingga distribusi kekayaan pun terjadi dan jurang kesejangan dipersempit dengan membangun kelas menengah baru di Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here