Kesenjangan Sosial adalah PR Utama Pemerintahan Jokowi-JK

1
354
Ilustrasi

Nusantara.news, Jakarta – Kesenjangan sosial perlu diakui sebagai musuh utama pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam membangun kebhinneka-tunggal-ikaan kita sebagai sebuah negara bangsa (nations-state).

Runtuhnya kohesi sosial yang berakar dari kesenjangan niscaya menumbuhkan benih-benih radikalisme yang menggiring masyarakat kembali kepada politik identitas yang berpijak kepada suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

Pemerataan Kesempatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam diskusi panel “Pertumbuhan Inklusif dan Meningkatnya Kelas Menengah di Asia Timur” sebagai forum tahunan antara Dana Moneter Internasional (IMF/International Monetary Fund) dan Bank Dunia (WB/World Bank) di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (11/10) pekan lalu mengemukakan kekhawatiran itu.

“Dahulu ada istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN itu yang menciptakan kesenjangan, kesempatan menjadi tidak imbang yang dekat dengan kekuasaan memiliki peluang (menghimpun kesejahteraan) yang lebih besar,” ujar SMI.

Pernyataan SMI ini sebenarnya mempertegas data ekonom Faisal Basri tentang “Crony-Capitalism Index” yang menempatkan Indonesia di posisi ke-7 diantara 22 negara yang masuk G-22. Kapitalis Kroni paling parah adalah Rusia, diikuti Malaysia, Filipina, Singapura, Ukraina dan Meksiko.

Dalam pernyataan Faisal Basri menyebut, dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Kenyataan itu boleh jadi berbanding lurus dengan tingginya angka korupsi di Indonesia. Proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi sumber persekongkolan antara penguasa, DPR dan kementerian.

Untuk itu di Forum IMF dan WB itu SMI menegaskan, pemerintah berjuang melenyapkan KKN untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi rakyat. Di sisi lain, untuk memeratakan kesejahteraan, pemerintah Indonesia giat membangun infrastruktur di berbagai daerah. SMI mengatakan paradigma pembangunan Indonesia kini berubah menjadi membangun dari pinggiran, khususnya kawasan perbatasan.

Tentang kesenjangan sosial di Indonesia, Sri Mulyani menilai disebabkan oleh empat hal, masing-masing peluang, pekerjaan, konsentrasi kekayaan dan kemampuan keluar dari krisis atau kondisi akibat bencana.

Pajak dan Subsidi

Di forum yang sama, Director Fiscal Affairs Department IMF Vitor Gaspar menyarankan tentang kebijakan fiskal yang memadahi untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial yang membekap di banyak negara.

Satu diantaranya adalah diterapkannya pajak progresif sebagai instrument menjalankan fungsi redistribusi. Selain itu masih perlu juga digelontorkan subsidi tunai berupa universal basic income (UBI) kepada warga kurang mampu secara merata.

“Karena sifatnya yang universal, UBI secara potensial bisa memberikan dampak langsung pada pengurangan angka kesenjangan dan kemiskinan, tapi bantuan ini mahal secara fiskal,” ujarnya dalam situs resmi IMF.

Tentang saran dari IMF yang biasanya anti-subsidi dan sekarang justru mempertimbangkan subsidi mungkin berangkat dari kesadaran “pertumbuhan ekonomi: yang berjalan tanpa kontrol justru akan membunuh pertumbuhan itu sendiri. Maka diperlukan instrument pajak untuk membiayai subsidi yang sebenarnya bertentangan dengan kebijakan IMF sebelumnya.

Apakah SMI akan menerapkan saran IMF it uke Indonesia? “Kami masih perlu mendiskusikan ini dengan Menaker dan Menperin untuk menyikapi ini.” SMI juga menyimpulkan saran IMF itu menyerupai kebijakan Program Keluarga Harapan yang telah diterapkan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin.

Selama ini pemerintahan Jokowi-JK perlu diakui mampu menurunkan kesenjangan sosial dari Gini Ratio 0,4028 pada Maret 2015 menjadi 0,397 pada Maret 2016. Artinya, kalau sebelumnya kategori kesenjangan era SBY mencapai 0,414 pada Maret 2014, dalam kategori sedang, maka dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi kembali dalam kategori rendah.

Tren Memburuk

Namun ekonom Faisal Basri mengingatkan, tren kesenjangan sosial sejak era reformasi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut justru semakin memburuk. Belum lagi apabila ukurannya adalah konsentrasi kekayaan versi Bank Dunia yang menyebutkan 1 persen rumah tangga Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional.

Cermati tren kesenjangan sosial sejak awal reformasi

Maka Indonesia menduduki peringkat kesenjangan sosial ketiga terparah setelah Rusia dan Thailand. Apabila struktur penguasaan ekonominya diperbesar juga terlihat parah. Bagaimana tidak? Tercatat 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayan nasional. Artinya, 90 persen penduduk Indonesia berebut akses untuk menguasai hanya 23 persen kekayaan nasional. Miris, bukan?

Kesenjangan Sosial di Indonesia sudah pada tahap ketiga terparah di dunia

Sedangkan tentang indeks rasio gini, dalam diskusi yang diselenggarakan Yayasan Kalimasadha Nusantara dan Indonesia Democracy Monitor (Indemo) pada 15 Januari 2017 lalu, Faisal Basri mengkritik indeks gini hanya mengukur pengeluaran dari masing-masing orang. “Kalau soal pengeluaran, saya sama Pak Chaerul Tanjung kan beda-beda tipis. Beliau makan tiga kali sehari, saya juga,” ujarnya.

Dalam catatannya di blog miliknya, penurunan Gini Ratio itu, mengutip data BPS, dipengaruhi oleh kenaikan upah buruh tani dan buruh harian, kenaikan jumlah pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian, serta kenaikan pengeluaran pemerintah khususnya infrastruktur padat karya, bantuan sosial dan perbaikan pendapatan pegawai negeri sipil golongan bawah.

“Dua faktor pertama sangat rentan, sewaktu-waktu mudah turun kembali karena kelompok buruh harian tidak memiliki kepastian pendapatan,” terang Faisal.

Kedua, meskipun gini ratio di perdesaan relatif jauh lebih rendah dari perkotaan (0,327 versus 0,410), penurunan gini ratio di perdesaan relatif lebih lambat dibandingkan penurunan di perkotaan. Kenyataan ini memperkokoh konstatasi rentannya faktor pertama. Dan ketiga, lanjut Faisal, gini ratio di Indonesia dihitung berdasarkan data konsumsi per kapita, sehingga tidak mencerminkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan.

Keempat, tren jangka panjang dengan menggunakan data tahunan (rerata Maret dan September sejak 2011) menunjukkan peningkatan ketimpangan yang cukup tajam. Maka, meskipun indeks membaik namun tingkat penurunannya belum memuaskan. Terlebih apabila diukur dari tren ketimpangan sejak awal reformasi yang justru semakin memburuk.

Terlebih data lain, bahkan digunakan sebagai sumber data resmi Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan, diantara 52 persen lahan di Indonesia yang dikuasai konglomerat perkebunan ternyata hanya mempekerjkan 15,5 juta jiwa atau setara 6 persen penduduk Indonesia. Sudah itu nilai tambahnya pun kurang dari 30 persen.

Sebaliknya, bersumber data BPS 2013, tercatat 14,25 juta keluarga petani hanya menguasai lahan kurang dari 2 hektar. Kondisi itu tentu saja menyebabkan awetnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di pedesaan. Pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintahan Jokowi-JK mungkin dapat mengatasi kesenjangan sosial. Namun dampaknya mungkin baru dirasakan satu dekade ke depan.

Persoalannya, kesenjangan sosial telah menjadi persoalan nyata hari ini yang tidak bisa ditunda lagi untuk segera diselesaikan. Namun mampukah di sisa usia kekuasaan yang tinggal 2 tahun dan sudah memasuki era pertarungan politik pemerintahan Jokowi-JK mampu mengatasi persoalan ini? Kita lihat nanti.[]

1 KOMENTAR

  1. Prioritas kadang menjadi pengalang utk berkembangnya sektor tak tersentuh. Soal kesenjangan barangkali akan menjadi persoalan sepanjang zaman. Pemerintah disadari atau tdk menjadi penyebabnya, baik akibat sistemnya ataupun peran pejabatnya.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here