Ketahanan Energi Nasional Tak Punya Masa Depan

0
64

Nusantara.news, Jakarta – Ketika semua elit politik terjebak dalam suatu perebutan kekuasaan, ada hal mendasar yang dilupakan dan menjadi problem hingga kini, yakni terabaikannya ketahanan energi. Padahal ini merupakan isu sangat krusial bagi seluruh negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Padahal sebelumnya Indonesia memimpikan pada 2025 sudah mandiri minyak dan gas bumi (migas) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak ada lagi impor. Di era 90-an, komoditas migas menyumbang kontribusi nomor dua setelah pajak. Sekarang, hasil ini menurun. Indonesia tak lagi bisa menggantungkan migas sebagai komoditas untuk pendapatan negara.

Pada tahun 2021, diprediksi sektor migas masih mendominasi persentase pendapatan negara. Sementara di tahun 2025, sektor migas hanya akan digunakan sebesar 22 persen dari penggunaan sebelumnya sebesar 24,29%.

Namun fakta ini berbanding terbalik dengan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan sumber daya minyak dan gas cukup besar. Saat ini produksi migas sebesar 820 barrels of oil per day (BOPD). Hal ini tidak berbanding lurus dengan konsumsi migas sebesar 1,6 juta BOPD. Sementara pertumbuhan konsumsi migas meningkat mencapai tiga persen per tahun. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan, Indonesia masih mengimpor hingga 780 BOPD.

Indikasi pertama ketahanan energi nasional berada dalam kondisi mengkhawatirkan adalah capaian produksi siap jual (lifting) migas hingga Mei 2018 masih di bawah target. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan lifting migas hingga 24 Mei 2018 sebesar 1,895 juta barel setara minyak per hari (bsmph). Padahal targetnya 2 juta bsmph. Dari jumlah itu perinciannya untuk lifting gas bumi 1,156 juta bsmph dari target 1,2 juta bsmph. Sedangkan lifting minyak 737 ribu barel per hari (bph), targetnya 800 ribu bph.

Jonan beralasan faktor yang membuat lifting migas belum tercapai target lantaran masih ada stok minyak di terminal yang belum terangkut sebesar 9,82 juta barel. “Lifting minyak ketinggalan atau 94% dari target,” kata Jonan dalam rapat kerja Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR di Jakarta, belum lama ini.

Namun Komisi VII DPR punya penilaian sendiri. Disebutkan Kementerian ESDM melalui SKK Migas terlalu lambat menggenjot pemenuhan kilang di dalam negeri. Penyebab lifting rendah adalah tak adanya penemuan cadangan yang besar. Yang dilakukan hanyalah optimalisasi lapangan lama. Penurunan lifting tentu membuat impor membengkak. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap dolar Amerika Serikat (US$) sedang melemah. Atau, memang sengaja dibuat seperti itu agar kita terus melakukan impor? Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, impor migas April 2018 mencapai US$2,32 miliar. Angka itu naik 3,62 persen dibanding Maret 2018 dan naik 40,89 persen dibanding April 2017.

Pertanyaannya, apa ini tidak mengganggu keuangan negara? Apa kementerian ESDM tak punya terobosan untuk perkembangan yang ada, karena Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa besar yakni lifting dan investasi tidak ada tambahan.

Komisi VII DPR melalui Herman Khaeron mendesak Kementerian ESDM mengejar lifting yang telah ditetapkan yaitu 800.000 barel per hari. “Contohnya saja kita sedikit kewalahan untuk mengejar lifting yang telah ditetapkan 800.000 barel per hari. Artinya kalau dilihat pada triwulan pertama memang masih di bawah target APBN,” terang Wakil Ketua Komisi VII itu.

Herman menegaskan, dari kebutuhan 1,6 juta barel per hari ini pun tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Artinya dari sektor hulu dan hilir masih ada gap terhadap yang akan dicapai. Dan itulah yang harus dikejar. “Kami minta untuk dilakukan inovasi dan akselarasi inovasi kepada seluruh stakeholder di bidang migas, untuk menggenjot ketertinggalan investasi ini, supaya memenuhi target-target yang akan dicapai secara nasional oleh pemerintah,” tegasnya.

Ditambahkan Herman, di sektor hulu komitmen-komitmen yang sudah ditandatangani oleh para investor sebelumnya harus ditindaklanjuti. Bukan hanya dari sektor energi yang berbasiskan fosil, tetapi juga renewable energy (energi terbarukan).

Ia menjelaskan, sekarang sudah mulai ada wind energy di Sulawesi Selatan, kemudian Sarulla sudah mulai dikembangkan untuk geothermal dan ke depan ia berharap investor banyak masuk untuk renewable energy. “Saya kira ini adalah saatnya kita buka investasi, namun tidak pula dengan membuka keran Tenaga Kerja Asing (TKA) lebar-lebar. Jangan sampai kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia malah diisi oleh TKA dengan dalih untuk investasi,” jelasnya.

“Yang penting dari investasi adalah regulasi awal dengan stimulusnya, bagaimana menarik investasi selanjutnya. Kita juga harus memiliki pintu yang ketat, sehingga kebutuhan akan sumber daya manusia, peluang pekerjaan dan nilai tambah dari berbagai kegiatan investasi itu juga bisa menambah kekuatan mensejahterakan negara kita,” pungkasnya.

Iklim investasi migas buruk

Antara harapan dan kenyataan terkait dinamika sektor migas nasional “jauh api dari panggang”. Di satu sisi kebutuhan energi–khususnya migas—menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Tapi di sisi lain produksi di tingkat hulu migas mengalami tren sebaliknya, yakni terus menurun.

Akibatnya investor migas akan lebih prudential dalam menentukan langkah investasinya. Negara yang dinilai tidak efisien terkait investasi migas tentu akan dihindari, karena akan semakin menambah beban finansial investasinya. Ini indikasi kedua ketahanan energi nasional berada dalam kondisi mengkhawatirkan.

Celakanya, Indonesia dilihat sebagai salah satu negara yang tidak menarik untuk investasi sektor hulu migas. Iklim investasi migas di Indonesia rupanya masih kalah menarik dibandingkan banyak negara lain di dunia. Penilaian ini muncul dari hasil penelitian Fraser Institute yang berbasis di Kanada, yang mengelompokkan Indonesia ke dalam 10 negara dengan tingkat iklim investasi terburuk tahun ini, bersama Venezuela, Bolivia, Libya, Irak, Ekuador,  California, Kamboja, Prancis dan Yaman.

Hasil penelitian Fraser Institute mengenai “Global Petroleum Survey 2017” bahkan menempatkan Indonesia di posisi 92 dari 97 negara. Indonesia tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia di posisi 57, Brunei (40), Papua Nugini (84), India (72), Thailand (36), dan Vietnam (61). Posisi ini merosot jauh dibandingkan tahun lalu saat Indonesia menduduki posisi 79 dari 92 negara. Jauh di bawah negara-negara tetangga di kawasan Asean. Iklim investasi migas di Vietnam dan Myanmar dianggap jauh lebih baik, yakni di posisi 40 dan 69.  Di kawasan Asean, Indonesia berada di posisi terendah dibanding negara lainnya.

Ada 16 aspek yang menyebabkan Indonesia memperoleh skor buruk yakni 35,02. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu yakni 45,83. Di antaranya adalah rezim fiskal, sistem perpajakan, peraturan mengenai lingkungan hidup, penegakan hukum, biaya untuk kepatuhan aturan, kawasan lindung, hambatan perdagangan, aturan ketenagakerjaan, infrastruktur, basis data geologi, kemampuan tenaga kerja, klaim tanah sengketa, stabilitas politik, keamanan, tumpang tindih aturan dan sistem hukum.

Ya, setidaknya ada dua faktor yang membuat iklim investasi di Indonesia kurang diminati, pertama pajak masa eksplorasi dan kedua skema kontrak bagi hasil gross split.

Bagi pemerintah, aturan perpajakan dan fiskal mungkin dianggap nyaman. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan investasi bagi para kontraktor seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 terkait insentif fiskal kontrak migas.

Pada masa eksplorasi misalnya, kontraktor dibebaskan bea masuk, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan impor tidak dipungut biaya. Selain itu, ada diskon Pajak Bumi Bangunan hingga 100%. Sedangkan periode eksploitasi diberikan berdasarkan pertimbangan keekonomian.

Keringanan lainnya biaya pemakaian fasilitas secara bersama dikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN, insentif First Tranche Petroleum (FTP) juga tidak kena pajak, dan biaya tidak langsung kantor pusat bukan menjadi objek PPh dan PPN.

Namun kenyataannya, aturan pajak masa eksplorasi tidak terlalu disambut antusias bagi pelaku industri hulu migas. Indonesia Petroleum Association (IPA) menyoroti beberapa poin penting, yakni adanya niat pemerintah memperbaiki iklim eksplorasi migas dengan memberikan beberapa fasilitas perpajakan pada masa eksplorasi. Namun sayangnya fasilitas untuk tahap eksploitasi/produksi tersebut baru dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pemerintah. Padahal kontraktor harus melihat keseluruhan keekonomian usaha migas dari masa eksplorasi sampai eksploitasi untuk dapat memutuskan apakah akan melakukan eksplorasi atau tidak.

Terobosan Kementerian ESDM dengan skema gross split menggantikan sistem contract  production sharing (PSC) atau cost recovery, juga dianggap tidak menarik. Meski ada sebagian investor yang berminat, tapi sebagian besar lainnya justru menganggap pola gross split sebagai kemunduran.

Sebelumnya Kementerian ESDM mengklaim ada 4 blok migas terminasi yang akan menggunakan skema gross split. Nantinya ada keseluruhan ada 20 blok migas yang menjalankan skema pengganti cost recovery. Sistem gross split menciptakan efisiensi dan fleksibilitas bagi para kontraktor sekaligus menjawab tantangan global atas investasi hulu migas di Indonesia. Versi pemerintah ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa skema gross split terbukti menarik bagi investor.

Namun hasil riset yang dilakukan Wood Mackenzie mengatakan hal sebaliknya. Skema gross split hingga kini dianggap kurang menarik investor. Meski ada unsur penghematan waktu dua tahun, serta ada aspek deskresi sebesar lima persen, namun secara umum pola gross split  dinilai tidak lebih baik dari skema konvensional (PSC). Risiko bagi pelaku usaha justru dianggap bertambah, terutama jika investasi migas itu berada di wilayah laut dalam, dan daerah remote.

Para pelaku industri hulu migas memberikan beberapa usulan agar iklim investasi di Indonesia lebih menarik. Hal itu disampaian dalam ajang Indonesian Petroleum Association (IPA) ke 42 di Jakarta, Kamis (3/5/2018) lalu.

Regional President Asia Pacific of British Petroleum Nader Zaki mengatakan kunci untuk menarik investasi industri hulu migas adalah infrastruktur. Saat ini, iklim investasi di Indonesia masih terganjal minimnya infrastruktur. Padahal, jika pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur, investasi hulu migas berpeluang meningkat.

Vice President Malaysia Petroleum Management of Petronas Muhammad Zamri Jusoh mengatakan kepastian fiskal juga menjadi faktor penting untuk investasi. Ini karena kontrak di industri hulu migas bisa mencapai 30 tahun. Kontrak itu pun bisa diperpanjang 20 tahun.

Alasan lainnya investasi yang dikeluarkan kontraktor untuk kegiatan hulu migas besar. Jadi perlu aturan yang stabil dan tidak berubah-ubah agar investor yang beroperasi bisa tahu, apakah investasi bisa kembali atau tidak.

Zamri juga menyebutkan beberapa contoh yang dilakukan negaranya di industri hulu migas. Pemerintah Malaysia memberikan insentif fiskal kepada kontraktor untuk menarik investasi. Contohnya, untuk wilayah kerja yang berada di laut dalam akan memperoleh insentif pajak dari 45% ke 38%. Jika berada di daerah marjinal pajak itu turun lagi dari 38% ke 25%.

Sementara Executive Vice President Asia Pasific & Iraq of Eni Franco Polo menilai kunci daya saing investasi adalah birokrasi. Artinya, semakin sederhana proses birokrasi akan menggairahkan investasi. Apalagi untuk mengebor sumur di Indonesia saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Yang dimaksud Franco, hambatan regulasi di tingkat pemerintah daerah (lokasi blok migas), secara umum masih merepotkan, tidak efisien, dan investor enggan berurusan dengan proses yang berbelit rumit tidak rasional tersebut. Untuk itu perlu adanya upaya agar admistrasi yang harus diurus kontraktor dalam proses pengeboran bisa lebih singkat. “Jika proses administrasi ini bisa cepat, kita senang dan biaya jadi lebih hemat dan lebih cepat,” kata Franco.

Maka dari itu reformasi sektor migas sangat urgent dilakukan, sebab selama ini reformasi dinilai jauh dari ideal. Sebaliknya bila reformasi hanya itu-itu saja, keadaan tersebut terus berlanjut dan tidak ada perbaikan iklim investasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin investor semakin enggan menanamkan modalnya di dalam negeri. Bahkan, investor yang sudah ada (existing investment) bisa saja hengkang. Hal ini akan berdampak tidak langsung maupun langsung terhadap tingkat ketahanan energi nasional dan performa perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Bayang-bayang krisis migas nasional di masa mendatang tampak jelas. Diperkirakan investasi bidang migas nasional masih belum bisa beranjak dari ‘tidurnya’. Sementara kebutuhan penambahan produksi migas merupakan keniscayaan untuk dilakukan, seiring kian majunya dinamika ekonomi – khususnya sektor otomotif, kelistrikan, dan industri.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus serius menunjukkan kinerjanya untuk mereformasi bidang migas secara total, bukan untuk kepentingan investor semata melainkan lebih pada ketahanan energi nasional di masa depan. Tahapan pertama tentu bagaimana mengupayakan Indonesia pada posisi 10 besar sebagai negara yang seksi untuk ladang investasi hulu migas.[]

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here