Ketegasan Pemerintah kepada Freeport Dianggap Gula-gula

0
574
Jumpa Pers di Kementerian ESDM terkait revisi PP No 23 tahun 2010 di Kementerian ESDM Foto esdm.go.id

Nusantara.news, Jakarta – Sebagian kalangan menganggap pemerintahan Jokowi hebat karena berani menolak persyaratan Freeport yang sudah bersedia mengubah kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Tapi sebagian lagi menganggap “gula-gula” karena faktanya Freeport masih boleh ekspor konsentrat selama 5 tahun sejak konversi status dari kontrak karya ke IUPK. Terlebih kebijakan itu juga dianggap tidak adil perusahaan dalam negeri yang secara tegas diwajibkan membangun pabrik pemurnian (smelter) dan sama-sekali dilarang ekspor konsentrat.

Sebagaimana ditulis nusantara.news sebelumnya (baca : Freeport Sepakat Akhiri Kontrak Karya, Asal … ), ternyata persayaratan yang diajukan freeport pada Sabtu (14/1/2017) adalah fasilitas pajak nail down yang selama ini dinikmatinya tidak berubah menjadi prevailing sebagaimana yang diatur pemerintah.

Selama ini berlaku dua sistem perpajakan untuk kontrak karya, yaitu nail down dan prevailing. Sistem pajak nail down berlaku tetap dan tidak berubah meskipun sistem perpajakan Indonesia berubah. Sedangkan prevailing adalah pajak yang mengikuti perubahan yang terjadi dalam sistem perpajakan pemerintah.

Freeport yang selama ini dimanja dengan sistem perpajakan nail down tentu keberatan kalau berubah menjadi prevailing. Maka dalam usulannya sistem perpajakan tetap seperti semula. Selain itu, Freeport minta kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041 sebelum memenuhi kewajiban menyelesaikan pembangunan smelternya di Gresik, Jawa Timur.

Tapi kedua usulan itu ditolak pemerintah. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar tegas mengatakan, siapa pun tanpa kecuali harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. “Tidak ada lagi negosiasi,” tandas pria Minang yang sempat diributkan status kewarganegaraan Amerikanya itu.

Soal pengajuan perubahan dari kontrak karya menjadi IUPK, timpal Dirjen Minerba Kementerian ESDM Gatot Aryono, selama syarat-syaratnya lengkap, lengkap dalam pengertian sesuai aturan dalam IUPK, diproses dalam waktu 14 hari langsung jadi. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya tidak bisa mendapatkan IUPK. “Tanpa IUPK Freeport tetap dilarang ekspor konsentrat,” ancam Gatot.

Win-Win Solution

Kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Ignasius Jonan itu dipuji oleh sejumlah kalangan. Satu diantaranya Koordinator Indonesian Community for Energy Research (ICER) Iqbal Tawakal yang juga mengapresiasi terobosan hukum yang nyaris buntu tentang keterkaitannya dengan Freeport dan penambang-penambang besar lainnya

Bagi Iqbal, Permen ESDM adalah turunan dari PP No 1/2017 tentang perubahan keempat atas PP No 23/2014 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. “Itu solusi kongkret untuk mengangkat kewibawaan pemerintah dan menjamin pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba,” puji Iqbal

Penerbitan dua peraturan menteri itu, lanjut Iqbal, juga menjamin dana bagi hasil untuk daerah, keberlangsungan kerja ribuan orang, serta kesempatan Pemerintah Indonesia untuk “mem-BUMN-kan” Freeport Indonesia dan perusahaan tambang asing lainnya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

Secara gamblang PP No.1/2017 itu mengisyaratkan perusahaan tambang diwajibkan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan tidak boleh lagi melakukan ekspor mineral mentah (konsentrat), kecuali megubah status dari kontrak menjadi izin,  berkomitmen menuntaskan pembangunan smelter dalam 5 tahun, wajib divestasi saham 51 persen dalam 10 tahun dan membayar bea keluar maksimal 10 persen.

“Hendaknya kita bijaksana serta bisa melihat apa-apa saja yang bisa kita dapatkan pasca-implementasi Permen yang merupakan win-win solution bagi pemerintah dan investor,” saran Iqbal dalam rilisnya ke media massa, Kamis (19/1/2017).

Tentang kegagalan perusahaan membangun smelter, Iqbal tidak menampik anggapan investor masih bersikap setengah hati. Tapi bisa jadi kegagalan itu disebabkan ada hal-hal lain yang tidak bisa mereka kontrol, misalnya kebutuhan pasokan listrik yang cukup besar. Maka Iqbal mendorong semua pemangku kepentingan di sektor pertambangan mendukung terobosan pemerintah ini.

Penistaan Undang-Undang

Ternyata tidak semua sepakat dengan Iqbal. Sebut saja Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam justru menilai terbitnya PP No.1 tahun 2017 beserta Permen ESDM No 5 dan 6 tahun 2017  dianggap sebagai penistaan atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “

Seperangkat aturan itu, tuding Koalisi, dibuat karena pemerintah takluk pada PT Freeport dan PT Amman (Newmont) dan berpotensi membawa Indonesia pada kegiatan ekonomi eksploitatif ala penjajah. “Peraturan menteri itu melanggar Pasal 102, 103, dan 107 UU nomor 4 tahun 2009,” tuding Ahmad Redi selaku juru bicara Koalisi.

Oleh karenanya Koalisi akan mengajukan gugatan uji materi Permen 5 dan Permen 6 Menteri ESDM. “Saat ini, tim hukum tengah menyusun berkas. Harapannya minggu depan sudah bisa dimasukan ke MA,” ujar Redi.

Anggota koalisi lainnya, Yusri Usman menambahkan, keluarnya peraturan ini sebagai bentuk kekalahan pemerintah melawan korporasi asing. Dengan berubah status dari kontrak karya ke IUPK memungkinkan Freeport bernapas lega karena masih dibolehkan hadir hngga 2041.

Sedangkan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengingatkan janji Presiden Jokowi saat kampanye di 2014 untuk melakukan hilirisasi. Dia berharap Pemerintah Jokowi tidak memihak asing dengan memberi karpet merah pada Freeport untuk mengekspor konsentrat.

“Pemerintahan Jokowi tega dan  telah berlaku tidak adil, kepada pengusaha dalam negeri diwajibkan smelter sesegera mungkin, tapi kepada korporasi asing masih diberikan tenggat waktu,” tuding Marwan.

Singkat cerita, kebijakan Presiden Jokowi hanya dianggap gula-gula, alias pemanis saja. Sebab, terang Direktur Eksekutif Walhi NTB Murdani, kebijakan yang memberikan kelonggaran ekspor mineral mentah (konsentrat) akan memicu perusakan lingkungan yang dahsyat. “Jika itu didiamkan, Pulau Lombok bisa tenggelam,” ujar Murdani mengingatkan.

Tentunya pemerintah tidak terima dituding menistakan undang-undang. Wakil Menteri ESDM Arcandra menegaskanapapun produk aturan yang dikeluarkan instansinya sudah dikaji mendalam dan tidak melanggar Undang-undang. “Kita adalah negara demokrasi, kalau menggugat ada jalurnya. Dan pemerintah siap menjelaskan maksud PP dan Permen yang dikeluarkan,” tantang Arcandra.

Terkait kewajiban membangun smelter sebagaimana perintah Undang-Undang, pemerintah memang bersikap tegas kepada pengusaha dalam negeri, namun terkesan mencari jurus yang diharapkan melegakan semua pihak bila menghadapi Corporate raksasa. Jadi, hanya pemanis saja yang terkesan gula-gula []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here