Keterlaluan, Negara tak Siap Atasi Bencana

0
70

BENCANA seperti gempa bumi atau gunung meletus, itu sepenuhnya kekuatan alam yang tak terjangkau manusia. Tetapi, kemampuan menghadapi dan mengurangi risiko bencana, itu menyangkut kesiapan pemerintah sebagai penanggungjawab negara. Pemerintahlah yang bertanggungjawab membangun kesiap-siagaan unit-unit kerjanya, serta mengedukasi masyarakat untuk menghadapi bencana.

Sebab, pemerintah sendiri yang menerbitkan  PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di situ dijelaskan, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tapi, apa yang terjadi? Setiap bencana alam menimpa negara ini, yang terpapar adalah betapa pemerintah kalang-kabut mengatasi keadaan. Lihat saja, bencana dahsyat yang terjadi di Donggala dan Palu kemarin –atau bahkan di semua bencana di Indonesia. Seringkali korban meninggal bukan karena bencana itu sendiri, tapi karena lambatnya pertolongan.

Kesiapan pemerintah itu bukan ditunjukkan dengan langsung turunnya Presiden ke lokasi bencana, tapi bagaimana unit-unit pemerintah yang bertanggungjawab bergerak dengan cepat dan tepat. Apakah pemerintah kurang bergerak cepat? Jika melihat kejadian di Donggala dan Palu, ketika masyarakat yang kelaparan terpaksa “menjarah” toko untuk mendapatkan makanan, harus kita katakan pemerintah telat.

Alasan keterlambatan itu selalu klasik –dan karena itu terdengar sangat menjengkelkan lantaran  selalu diulang-ulang. Keluhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah kurangnya alat berat untuk melakukan evakuasi korban. “Kami perlu alat berat dalam jumlah banyak,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta,  1 Oktober 2018. Pernyataan serupa juga kita dengar ketika terjadi bencana di Lombok, Mentawai, Aceh dan daerah lain.

Pertanyaannya, kalau soal kekurangan alat berat ini selalu menjadi kendala dalam penanganan bencana, mengapa negara tidak mencukupinya? Itu baru soal alat berat. Belum lagi alat komunikasi, sanitasi, dan sebagainya.

Berapa pun harganya, dan berapa pun jumlahnya yang dibutuhkan, jangan bicara mahal dan jangan bicara tak ada uang. Sebab yang dipertaruhkan di sini adalah nyawa anak bangsa.

Kita tidak habis pikir, mengapa pengadaan alat-alat pokok seperti itu tidak memenuhi kebutuhan.

Strategi mengelola negara harus mempertimbangkan fakta-fakta yang melekat pada negara itu. Tidak hanya fakta geografis, sosiologis atau demografis, tetapi juga fakta geologis. Bukankah semua itu fakta yang harus dipahami pemerintah, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan fakta itu.

Padahal, semestinya, pemerintah sudah paham bahwa fakta geologis dan vulkanologis negara ini rawan bencana alam. Indonesia sangat rentan gempa bumi, mengingat posisinya  berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik. Indonesia juga dipenuhi patahan atau sesar aktif. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) jumlahnya lebih dari  200 patahan aktif dari Aceh sampai Papua. Sehingga, secara teoritis, Indonesia bisa mengalami gempa tektonik 10 kali sehari. Indonesia juga berada di posisi Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang sering menimbulkan gunung meletus dan gempa vulkanik.

Bahkan yang lebih menyedihkan, Indonesia yang dikelilingi laut dan rawan gempa ini ternyata tidak mempunyai alat pendeteksi gelombang tsunami atau Buoy sejak 2012 silam. Pengakuan itu disampaikan Sutopo Purwonugroho dari BNPB. Padahal ini adalah alat yang efektif untuk menyampaikan informasi gelombang pasang di laut.

Semula ada 22 unit Buoy yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Tapi hanya sembilan unit yang punya Indonesia, sisanya kepunyaan  Jerman, Malaysia, dan Amerika Serikat. Kini semua alat itu tidak ada yang berfungsi.

Mengapa? “Tidak ada biaya pemeliharaan,” kata ujar Sutopo. Lalu mengapa sejak 2012 tidak kunjung dibeli? “Mungkin, ya, soal dana,” katanya lagi. Sutopo dalam jumpa pers kemarin itu juga mengeluhkan mitigasi bencana yang terkendala masalah anggaran. “Pendanaan bencana itu menurun setiap tahun. Ancaman bencana meningkat, kejadian bencana meningkat, anggaran BNPB justru turun. Ini berpengaruh terhadap upaya mitigasi. Pemasangan alat peringatan dini terbatas anggaran yang berkurang terus,” ujar Sutopo.

Kalau begini, bagaimana mau mengatakan negara ini siap menghadapi bencana? Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian pemerintah?

Pemerintah Joko Widodo ini memang menempuh kebijakan pengurangan anggaran. Hampir semua anggaran kementerian/lembaga dipotong demi efisiensi. It’s okay! Tapi kalau pemotongan dipukul rata, risikonya adalah ketidaksiapan menghadapi bencana. Tahun 2017 lalu, dana BPNP dari APBN sekitar Rp1,2 triliun, tapi tahun 2018 dipotong menjadi Rp748 miliar. Padahal idealnya lembaga ini butuh Rp15 triliun setahun. Bagaimana lembaga ini mau bergerak kalau hanya dibekali dana kurang dari 5% kebutuhan idealnya?

Jadi, mungkin pemerintah perlu belajar lagi tentang skala prioritas![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here