Revolusi Dunia yang Inspiratif (6)

Keterlibatan AS dalam Reformasi 1998: Globalisasi Penting, Lebih Utama Pasar Nasional

0
125

Nusantara.news – Keberhasilan kapitalisme gaya Cina berbasis ideologi komunis (one country two systems) dan menjadi referensi pembangunan ekonomi dunia, sosial kapitalisme ala Jerman/Rhein dijadikan model di Eropa. Jerman dan Perancis bangkit menjadi raksasa mengungguli Inggris saat ini.

Pada umumnya, korporasi kapitalisme yang dianut Amerika Serikat (AS), Inggris dan sekutunya bergantung pada korporasi (Multinational Corporations = MNC) dan melahirkan oligopoli serta kartel. Terbukti, tidak efisien dalam hal kebijakan sosial, kacau balau dalam kebijakan lingkungan dan ignorent terhadap pendidikan dan rentan dengan gejolak moneter dunia.

Keberhasilan Cina sebagai lokomotif pertumbuhan harus diantisipasi, keberadaannya di BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa)  menjadi pengimbang AS di Asia Pasifik. Kemajuan Jerman dan Perancis menjadi pengimbang Inggris di Eropa, sehingga Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). Filosofi follow the money bagi dari sistem neolib, kekuatan (karena menguasai aset), kelemahan karena dia bisa dalam waktu singkat pergi jika dinilai tidak kondusif secara kalkulasi ekonomi (follow the money). Dominasi Jerman agar mata uang Euro jadi mata uang utama di Eropa tidak lagi murni dalam konteks ekonomi global karena ada unsur proteksi tapi untuk ketahanan ekonomi, khususnya dalam mata uang, itu sah saja secara kenegaraan dan proteksi regional.

Stabilitas ekonomi dunia yang dibebankan pada IMF terbukti gagal, karena salah satu fungsinya melindungi suatu negara dari spekulasi hedge funds, justru yang terjadi sebaliknya, termasuk Indonesia di tahun 1997. Justru RI terjebak dengan bailout (BLBI) yang diikuti aturan main yang menekan kebijakan APBN Indonesia berpaham neolib dan merugikan negara serta rakyat Indonesia.

Kita terjebak dalam BLBI yang sampai sekarang kasus hukumnya belum kunjung selesai, dan menjadi beban utang rakyat Indonesia. Sementara, pengutang BLBI berstatus buron “ongkang-ongkang kaki” di Singapura.

Rasa kebangsaan dari pengutang BLBI yang rata-rata etnis Cina tidak terlihat, karena pada saat susah meminta perlindungan negara, tapi di saat senang sibuk memperkaya diri sendiri, sehingga nasionalisme perlu recommitment. Begitu juga dalam menyikapi investasi Asing perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Investasi asing tidak masalah, asalkan diikuti pertumbuhan dengan pendanaan dalam negeri dengan pajak progresif dan optimalisasi pajak.
  2. Ekspor penting berbasis produk nasional dengan mengutamakan pasar dalam negeri yang captive.
  3. Partisipasi masyarakat menjadi indikator utama mazhab pertumbuhan dengan parameter keberhasilan ketersediaan lapangan kerja, misalnya dalam pertanian dan kelautan (UKM).
  4. Pembangunan pro pasar dengan syarat integrasi pasar regional yang dilindungi (komoditi unggulan Indonesia) sehingga pertumbuhan justru meningkatkan sektor UKM dengan bersatu bersama swasta besar dan BUMN dalam wadah Indonesian Incorporated.

Stabilisasi, liberalisasi dan privatisasi yang menjadi resep utama IMF dan World Bank gagal mengentaskan negara binaannya. Faktanya, kendali asing yang dominan menguasai aset, tidak adanya alih teknologi, kapasitas SDM yang lemah dan aturan main melalui hukum yang mengikat dan mendikte negara binaan jelas sudah harus diakhiri.

Kemandirian negara dan kedaulatan politik perlu menjadi visi mengelola kenegaraan seperti Bung Karno dengan Trisakti-nya. Joko Widodo juga pada awal pemerintahannya juga mengusung Nawacita dan Trisakti, tapi pada tahun kedua sudah hilang “ditelan angin”. Seiring keakrabannya dengan Cina melalui pembangunan infrastruktur, Cina membantu kita membangun infrastruktur karena bagian dari skenario geo-strategi OBOR (One Belt One Road).

Pasca-reformasi, AS dari Partai Republik (National Republican Institute = NRI) sibuk mereformasi Undang-Undang Partai Politik dan Sistem Politik bahkan mendorong amandemen UUD 1945 sampai tiga kali, dipimpin oleh David Timberman. Partai Demokrat (National Democratic Institute = NDI) dipimpin oleh Andrew Ellis sibuk dengan sistem Pemilu dan membina koalisi Organisasi Non-Pemerintah (Ornop).

Tercatat, UNFREL (University Network for Free and Fair Election) Todung Mulya Lubis; KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Mulyana W. Kusumah; Cetro (Centre for Electoral Reform) Hadar Gumay, mendukung Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan penguatan sistem Pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan lahirnya sistem Pemilu yang one man one vote menjadi sangat liberal. Masyarakat Indonesia belum siap dengan sistem Pemilu yang terlalu liberal, karena sistem politik yang sudah menjadi budaya adalah musyawarah dan mufakat dengan sistem perwakilan MPR.

Sistem one man one vote melahirkan budaya transaksional sehingga hanya yang memiliki uang dan didukung “bohir” politik yang dapat bertarung di Pilkada. Secara rata-rata, untuk ikut bertarung di Pilkada harus mampu menyediakan biaya Rp50 miliar, baik sebagai bupati maupun walikota. Untuk seorang Gubernur tentu lebih besar, walaupun wewenangnya banyak dipenggal karena Undang-Undang Otonomi Daerah, tapi tetap sebagai target dari suatu jabatan politik.

Kehadiran AS dengan segala kedigdayaannya berhasil menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden selama 2 periode (2004 – 2014). Joko Widodo adalah figur yang di luar skenario AS, pada awal pemerintahannya sudah dikepung oleh taipan dari Chinas Overseas. Dengan proyek skala besar, reklamasi ingin mewujudkan hegemoni Cina sebagai investor yang menguasai tanah dan properti Jakarta.

Peran AS sangat terstruktur dengan embel-embel demokrasi, pejuang demokrasi di Indonesia begitu bersemangat dalam mendukung amandemen UUD 1945 di MPR dan Undang-Undang Pemilu, serta Undang-Undang Politik. Padahal akhirnya kita sadari bahwa itu adalah jebakan untuk liberalisasi politik yang justru berujung pada budaya politik transaksional dan “menang-menangan”. Budaya politik musyawarah dan mufakat terpinggirkan juga, seiring dengan diubahnya fungsi MPR akibat pemilihan langsung. Infrastruktur Pemilu seperti KPU, Bawaslu dari tingkat Pusat, Daerah Tingkat I dan II, sampai ke TPS juga menjadi objek kecurangan dalam Pemilu. Sungguh kita harus cerdas dan bijak untuk mengevaluasi sistem politik dari negara-negara Barat, yang secara budaya akan menghancurkan sistem sosial yang ada di masyarakat.

Konflik sosial dan disharmoni terjadi sebagai ekses dari Pilkada. Sesama Kyai saling bertengkar, kyai dan santri terjadi disharmoni, tokoh adat kehilangan wibawa hanya karena beda pandangan mengenai kandidat yang dipilih. Dalam bahasa demokrasinya, kita belum matang dalam hal demokrasi, atau memang budaya kita tidak cocok dengan demokrasi ala Barat?

Kita sudah melihat hasil Pilkada dan kualitas legislatif di Senayan atau yang di DPRD Tingkat I dan Tingkat II. Artinya, negara gagal dalam menentukan sistem politik dan sistem demokrasi yang dipilih. Parpol gagal dalam menentukan sistem rekrut kadernya. Jelas, kombinasi kapitalisme dan demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin dari kalangan borjuis. Sumber dana parpol terikat dengan “bohir-bohir”, tentu akan meminta bayaran setelah kandidat yang didukungnya menjadi pimpinan yang terpilih. Politik balas budi ini jelas tidak sehat.

Joko Widodo yang pada saat Pilpres semula terlihat digadang-gadang koalisi tanpa syarat. Toh, setelah terpilih dia tidak dapat menghindari kekuatan parpol di kabinetnya, Lembaga Tinggi Negara, dan Wantimpres. Ternyata itu juga tidak cukup, sampai pada direksi dan komisaris di BUMN. Jelas, dalam politik ‘tidak ada makan siang gratis’.

Kinerja teknokrat dari parpol jelas memprioritaskan partainya daripada Presiden, apalagi kepentingan negara. Begitu memaksanya DPR soal dana aspirasi, menunjukkan Senayan tidak lagi tahu apa tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya, karena ingin menjadi pelaku pembangunan. Dengan alasan bottom-up, dan seringkali aspirasi daerah tidak diakomodasi oleh Pemda sehingga DPR berubah wujud menjadi eksekutif, sebagai bagian dari oligarki politik Indonesia.

Oligarki politik menunjukkan legislatif, eksekutif, dan korporasi (taipan) mendominasi arah dan kebijakan politik di Indonesia. Sesungguhnya, nasib suatu bangsa ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Delapan belas tahun sudah reformasi berlalu, kondisi obyektif ternyata politik sangat transaksional, ekonomi semakin timpang, hukum belum bisa menjadi panglima. Korupsi masih merajalela, bahkan di level perencanaan (Banggar DPR) sudah terjadi, dan modus semakin canggih.

KPK masih dianggap musuh oleh DPR, lalu akan kemana arah pembangunan Indonesia? Belum cukupkah korupsi sebagai virus endemik pemimpin Indonesia? Tidak cukupkah dua ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua DPR, beberapa Gubernur, Bupati/Walikota, dan beberapa pemimpin Lembaga Tinggi Negara menjadi korban? Apa lagi yang kita tunggu?

Karena Polri dan Jaksa dianggap tidak mampu maka lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), buah reformasi sebagai lembaga super pemberantas korupsi, dan lahir atas persetujuan DPR serta Presiden RI. Saat ini, DPR mempersalahkan wewenang KPK, apakah karena ada oknumnya yang merasa terancam oleh KPK?

Solusi nasionalnya seperti apa? Perubahan politik harus diupayakan oleh anak bangsa, walau secara sistem baik, tapi demokrasi dibajak oleh segelintir pimpinan partai politik sehingga menjadi oligarki politik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here