Ketiadaan Sense of Crisis, Defisit, dan Lonjakan Utang

0
189
Presiden Jokowi dan para menterinya terkesan santai menyaksikan nilai tukar rupiah terpuruk. Berbeda dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang dengan sigap menunjukkan sense of crisis terhadap Malaysia.

Nusantara.news, Jakarta –  Perdana Menteri Mahathir Mohamad begitu naik lagi ke pentas politik, hal pertama yang dilakukan adalan membangun perasaan sense of crisis. Ia menangkap koruptor, memangkas 10% gaji pokok menteri, dan mengajak rakyat untuk menyumbang kas negara demi untuk mengurangi utang.

Bagaimana dengan Indonesia? Adakah Presiden Jokowi dan para menteri memiliki sense of crisis itu? Inilah kisah bertolak belakang 180 derajat antara PM Mahathir dan Presiden Jokowi.

Tekad kuat Mahathir menularkan perasaan sense of crisis itu benar-benar nyata. Setelah mendapat masukan bahwa utang Pemerintah Malaysia sebesar RM1 triliun atau ekuivalen Rp3.569 triliun, Mahathir pun mengambil langkah-langkah taktis.

Di hari pertama ia memimpin, Mahathir menegaskan akan menangkap semua yang terlibat dalam 1Malaysia Development Berhard (1MDB), termasuk mantan PM Najib Razak. Tak hanya sampai di situ, ia mengumumkan akan memangkas 10% gaji poko para menteri kabinetnya.

Bahkan lebih dari itu, Mahathir juga mengajak rakyat untuk ikut urun rembuk menyumbang ke kas negara guna mengurangi besarnya beban utang yang ditinggalkan mantan PM Najib.

Mahathir juga mengkaji ulang proyek kereta cepat dan proyek infrastruktur mercusuar yang digagas oleh mantan PM Najib.

Mengapa? Utang Malaysia yang diklaim mantan PM Najib hanya 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB), ternyata setelah ditelisik Kementerian Keuangan Malaysia, sudah mencapai 65% dari PDB.

“Saya diberi tahu bahwa utang kita sebenarnya RM1 triliun, tetapi hari ini kami akan mengkajinya dan mencari cara untuk mengurangi utang,” ungkap Mahathir mantap.

Terlihat jelas antara bahasa lisan, bahasa kebijakan, dan arah kepemimpinannya yang sangat didengar oleh rakyatnya. Mahathir benar-benar berhasil menularkan perasaan sense of crisis kepada para menteri dan rakyatnya. Inilah sikap seorang pemimpin yang terlihat jelas keberpihakannya kepada rakyat lewat politik anggaran.

Indonesia makmur apa krisis?

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita ini negeri yang makmur dan sejahtera sehingga Presiden begitu royal membagi THR dan gaji ke-13 buat PNS, menaikkan gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan terus membangun infrastruktur.

Pada saat yang sama Pemerintahan Jokowi gencar melakukan impor beras, jagung, kedele, garam, gula, minyak goreng, bawang putih, dan lainnya yang ini berdampak pada melebarnya defisit neraca pembayaran (balance of payment) dan defisit transaksi perdagangan (twin deficit, defisit kembar).

Kebijakan itu diambil pada saat situasi global tidak beruntung, Federal Reserve menaikkan suku bunga Fed Fund Rate sebanyak tiga hingga empat kali tahun ini. Ditambah harga minyak dunia yang menjulang menembus level US$80 per barel.

Akibat kebijakan Pemerintah Jokowi yang tidak memiliki perasaan sense of crisis, nilai tukar rupiah pun protes sehingga melonjak hingga ke level Rp14.200 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlog lebih dari 1000 poin ke posisi 5.700, untung saja sekarang sudah mulai mendekati level 6.000.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit—CAD) Indonesia di 2018 akan meningkat. diprediksi akan mencapai defisit US$23 miliar atau sebesar -2,3% dari PDB. Prediksi tersebut berdasarkan data defisit neraca transaksi berjalan defisit tahun 2017 sebesar US$17,5 miliar atau -1,7% dari PDB.

Prediksi BI tersebut didasarkan pada defisit CAD pada kuartal I/2018 yang melebar dua kali lipat (YoY), yakni dari defisit sebesar US$2,16 miliar (-0,89% dari PDB) menjadi US$5,5 miliar atau -2,15% dari PDB.

Oleh karena itu, BI memprediksi defisit transaksi berjalan pada kuartal II/2018 juga diprediksi akan semakin melebar, karena terdapat faktor musiman dari pembayaran bunga atas pinjaman luar negeri dan repatriasi laba kepada investor asing. Selain itu, neraca perdagangan pada April 2018 mencatatkan surplus pada bulan Maret 2018 (US$1,12 miliar).

Namun posisi April 2018, defisit perdagangan barang justru melonjak lagi menjadi US$1,63 miliar. Realisasi defisit ini menambah yakin BI bahwa defisit CAD sepanjang 2018 bakal melebar.

Berdasarkan data gabungan BI, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan (2018), terutangkap bahwa Indonesia tak hanya mengalami defisit transaksi berjalan, tapi juga mengalami defisit neraca pembayaran pada kuartal I/2018 tercatat US$3,9 miliar.

Pada periode yang sama kita juga mengalami defisit perdagangan migas sebesar US$2,4 miliar, defisit perdagangan jasa US$1,4 miliar, defisit neraca perdagangan primer US$5,5 miliar, defisit neraca pembayaran US$3,9 miliar, dan defisit neraca pendapatan primer sebesar US$7,9 miliar.

Hanya keseimbangan primer (primary balance) yang biasa mencatat defisit, pada kuartal I/2018 mencatat surplus sebesar US$1,7 miliar.

Penyebab defisit

BI menyebut, sektor perdagangan menjadi penyebab utama mengapa Indonesia mengalami pelebaran defisit neraca transaksi berjalan. Defisit pada neraca transaksi berjalan pada kuartal I-2018 disebabkan oleh masih berlanjutnya penurunan kinerja ekspor Indonesia seiring dengan berakhirnya periode commodity booming sejak tahun 2012.

Selain itu meningkatnya aktivitas produksi dan investasi pada awal tahun yang berujung pada peningkatan impor barang modal dan bahan baku.

Pada April 2018, eskpor tumbuh 9,01% (YoY) sedangkan impor tumbuh 34,68% 2108 menjadi 25,67%, juga memberikan tekanan yang tidak sedikit pada neraca pendapatan primer. Neraca perdapatan primer tercat defisit US$7,9 miliar pada kuartal I-2018.

Akibatnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS terus melemah hingga menembus level Rp14.200. Pada penutupan pasar 23 Mei 2018 rupiah diperdagangkan melemah ke level Rp14.207, atau terdepresiasi sebesar 2,1% dalam sebulan (month to date—Mtd), atau 4,7% dalam setahun (year to date–Ytd).

Faktor eksternal, seperti membaiknya perekonomian AS yang mendorong the Fed secara agresif untuk menaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR), juga mendorong melemahnya nilai tukar rupiah. Kenaikan FFR tersebut telah memicu terjadinya capital outflow yang cukup besar.

Neraca transaksi kapital dan finansial secara YoY pada kuartal I-2018 menyusut cukup signifikan dari US$6,93 miliar atau 2,86% dari PDB menjadi US$1,87 miliar atau 0,73% dari PDB. Diperkirakan pelemahan rupiah akan terus berlanjut, kecuali Pemerintah Jokowi mengambil langkah drastis yang bersifat sense of crisis, maka rupiah bisa kembali ke nilai face value orisinilnya di kisaran Rp13.400 hingga Rp13.800.

Tutup lewat utang

Oleh karena kompleksitas persoalan-persoalan di atas, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan bakal melebar menjadi Rp325,9 triliun. Disamping itu pada 2018 Pemerintah Jokowi harus menyiapkan likuiditas untuk menutup utang pokok dan bunga yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp783,23 triliun.

Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan BI menyebutkan jumlah utang luar negeri per April 2018 secara total tercatat US$358,7 miliar atau setara dengan Rp5.021 triliun (dengan kurs Rp14.000). Jumlah itu tumbuh 8,7% melambat dibandingkan kuartal sebelumnya tunbuh 10,4%.

Komposisi utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$184,7 miliar atau sekitar Rp2.585 triliun. Kemudian untuk utang swasta tercatat US$174 miliar atau sebesar Rp2.436 triliun.

Di tengah melonjaknya utang tersebut, Pemerintah Jokowi sangat berbeda dengna PM Mahathir, alih-alih harusnya berhemat, malah asik melakukan kegiatan yang memboroskan anggaran. Mulai dari memberikan THR dan gaji ke-13 untuk PNS, menaikkan gaji BPIP, belanja infrastruktur dan jangan lupa masih ada dua event internasional yang harus dibiayai oleh APBN.

Kedua event tersebut adalah pesta olah raga Asia (Asian Games) Agustus 2018 dan Annual Meeting IMF-World Bank pada Oktober 2018. Semua ini tentu saja dikebut dalam rangka membawa nama baik Indonesia, dengan begitu nama Jokowi sebagai Presiden diperkirakan ikut terkatrol.

Semua anggaran besar itu akan sah-sah saja dan tentu akan didukung masyarakat luas, namun karena semua berlangsung berhimpitan dengan rencana Pilpres 2019, sehingga sulit menghindari dugaan adanya pencitraan menjelang Pilpres 2019.

Wajar bila kemudian gerakan #2019gantipresiden terus membesar lantaran tak melihat adanya sense of crisis pada Pemerintahan Jokowi. Bandingkan dengan sikap PM Mahathir yang mendapat dukungan luas dari rakyatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here