Ketidakadilan Pajak Mendismotivasi Para Penulis Berkarya

0
113
Tere Liye, penulis produktif, memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Republika Penerbit dan Gramedia karena protes dikenakan pajak penulis 15%

Nusantara.news, Jakarta – Baru-baru ini kalangan penulis terhenyak dengan adanya aturan pengenaan pajak penulis yang dinilai terlalu besar, yakni 15%. Tarif itu dua kali dari tarif yang dikenakan profesi lain seperti dokter, arsitek, artis, penyanyi, dan profesi lainnya.

Akibatnya, seorang penulis produktif seperti Tere Liye lempar handuk atas pengenaan pajak yang tinggi tersebut. Dia protes dan menyatakan memutuskan hubungan dengan penerbit, yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika.

Tere Liye menyatakan, pemerintah selama ini tidak adil terhadap profesi penulis buku. Pasalnya, pajak yang dibebankan kepada penulis dirasa lebih tinggi ketimbang profesi-profesi lainnya.

Dengan norma

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan pajak yang baik adalah kebijakan yang menjalankan prinsip: keadilan dan persamaan perlakuan antara wajib pajak (equity), kepastian bagi wajib pajak (WP), tidak kompleks bagi WP untuk membayar dan memenuhi aturannya, netral (tidak menimbulkan disinsentif dan distorsi pelaku), keamanan informasi terjamin dll. Untuk memenuhi kebijakan pajak yang ideal dan baik di atas tidak mudah.

Pemerintah, kata Menkeu, sering dihadapkan pilihan-pilihan misalnya antara konsistensi, keadilan, dan persamaan perlakukan antara pelaku pajak versus tujuan pemihakan atau afirmatif.

Pemerintah, lanjut dia, terus berupaya agar kebijakan pajak dapat memenuhi berbagai harapan masyarakat dan pelaku ekonomi, yaitu: adil dan konsisten, simpel dan mudah dijalankan, efektif dan tetap mampu merespons kebutuhan-kebutuhan tertentu dari kelompok masyarakat, profesi, kegiatan usaha yang berbeda-beda.

Ketika seorang Tere Liye mengharapkan agar dalam penghitungan pajaknya dapat memperhitungkan upaya jerih payah dan biaya yang dikeluarkan selama proses penulisan, Kementerian Keuangan dan DJP telah mengakomodasi dengan kebijakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan melalui penggunaan norma.

Norma adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Keluhan Tere Liye bahwa ada biaya dalam pembuatan sebuah buku, sudah tercermin melalui tersedianya mekanisme norma penghitungan bagi penulis.

Tere Liye, menurut Sri, memahami kebijakan ini karena dia adalah penulis yang sangat paham mengenai seluk beluk perpajakan. Bangga saya punya teman alumni FEUI yang tidak hanya pintar substansi ekonomi dan perpajakan tetapi juga piawai serta indah dalam menulis cerita.

Bagi profesi penulis, Menkeu mengungkapkan, penghitungan normanya adalah 50% dari penghasilannya sebagai penulis (baik royalti maupun honorarium lainnya) Maksudnya, biaya untuk menghasilkan buku bagi seorang penulis dianggap sebesar 50% dari penghasilannya.

Artinya, setelah dihitung total penghasilan yg diperoleh oleh penulis selama satu tahun pajak dikalikan dengan 50% sehingga diperoleh penghasilan netto. Sama dengan Wajib Pajak lain, dari penghasilan netto ini dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak.

Kemudian, dari penghasilan kena pajak dihitung pajak penghasilan terutang menggunakan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan. Sementara itu, pajak penghasilan yang sudah dipungut oleh penerbit atas royalti dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang akan menjadi pengurang pajak penghasilan yang terutang.

Harus diturunkan

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pada akun Facebook pribadinya menjelaskan, penulis adalah profesi yang diakui di administrasi pajak sebagai pekerja bebas, maka boleh menghitung pajak dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

“Intinya, penulis yang penghasilan setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar boleh menggunakan ini, dan penghasilan netonya diakui (deemed) sebesar 50%, baru dikurangi PTKP dan dikenai pajak sesuai tarif berlaku,” kata Prastowo.

Menurut dia, pangkal masalah kemungkinan ada pada PPh Pasal 23 atas royalti penulis buku, yang dipotong 15% atas jumlah bruto. Umumnya jatah royalti penulis adalah 10% dari penjualan, yang dipandang cukup kecil.

Jika tarif 15% berlaku untuk rentang penghasilan kena pajak antara Rp150 juta hingga Rp250 juta, maka penulis setidaknya mendapat penghasilan jual buku setara Rp1,5 miliar hingga Rp2,5 miliar.

Andai satu buku harganya Rp100.000, maka lebih kurang harus menjual 15.000 eksemplar. Angka yang Fantastis.

Menurut dia, tarif PPh pemotongan untuk royalti penulis sebaiknya diturunkan. Tujuannya supaya lebih adil, masuk akal, dan membantu cash flow alias arus kas penulis. Apalagi pembayaran royalti biasanya berkala, semesteran. Di sinilah isu fairness relevan. Hak mengkreditkan sebenarnya sudah bagus, terlebih jika diimbangi restitusi yang lebih mudah dan cepat.

Pada awal 2015, Justinus pernah menjelaskan permasalahan pajak penulis kepada Menteri Keuangan saat itu Bambang PS Brodjonegoro. Namun, perubahan ketentuan pajak penulis harus lewat revisi undang-undang (UU) PPh melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Justinus menilai, pemerintah tidak abai dan bahkan mendukung dan memperhatikan perihal pajak penulis, namun sayangnya revisi UU PPh masih dalam proses.

Muara masalah

Lantas, apa latar belakang sehingga pemerintah hendak mengenakan pajak bagi penulis hingga 15%? Jawabnya jelas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2017 sangat mepet, penerimaan pajak jauh dari harapan.

Sampai dengan Agustus 2017, penerimaan pajak baru 53% atau sebesar Rp685 triliun dari target yang dicanangkan sebesar Rp1.238 triliun. Sehingga Menkeu Sri harus putar otak bagaimana mencari tambalan anggaran Rp100 triliun agar APBN tidak tekor.

Secara teknis APBN 2071, memang mempunyai ruang gerak fiskal yang sangat terbatas. Dengan tambahan utang pemerintah menjadi Rp461,34 triliun dan shortfall (selisih antara rencana dan realisasi penerimaan) pajak bisa tembus di atas Rp300 triliun. Maka defisit APBN dinaikan dari 2,4% menjadi 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Mendekati ambang batas minimal 3% yang diperkenankan.

Berbagai upaya Pemerintah Jokowi untuk menutup kekurangan tersebut. Mulai dari program tax amnesty, yang akan dilanjutkan dengan law enforcement. Upaya pengenaan wajib lapor deposan minimal dengan saldo Rp200 juta, pengenaan PPN 10% bagi petani tebu, berupaya menarik dana Silpa dari daerah ke pusat senilai Rp220 triliun, rencana penggunaan dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senilai Rp95 triliun.

Bahkan Presiden Jokowi pernah mengusulkan menggunakan dana zakat dan wakaf untuk membangun infrastruktur. Kalau belakangan Menkeu menggagas pengenaan pajak 15% bagi penulis sebenarnya dilatarbelakangi pada kekeringan likuiditas APBN. Makanya wajar kemudian tarifnya tidak adil, melampaui besaran tarif profesi lainnya

Setelah ini, ide apa lagikah yang bisa dioleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak agar dapat menambal APBN yang keberatan beban infrastruktur?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here