Ketika Amerika Diingatkan PBB Soal Rasisme

0
64
Bunga, lilin dan barang lainnya untuk mengenang Heather Heyer, korban tragedi Charlottesville, Virginia. Foto: EPA

Nusantara.news – Ketika di Indonesia tengah marak isu penyebaran ujaran kebencian, terakhir dengan menuding kelompok Saracen, sebetulnya di belahan dunia lain isu serupa juga sedang meningkat. Di Amerika Serikat ujaran kebencian berbau rasisme, seperti dalam tragedi demonstrasi rasial Charlottesville, Virginia, beberapa waktu lalu dikritik oleh PBB. Di Jerman, simbol-simbol nazi seperti swastika kembali marak di sejumlah akun media sosial maupun di sejumlah tempat, disertai dengan ujaran kebencian terhadap orang-orang Yahudi, namun ini dikritik oleh warga Jerman.

PBB telah meminta pemerintah Amerika Serikat, Donald Trump, agar mengutuk pidato dan kejahatan berbau rasis. Presiden AS Donald Trump dianggap bersikap mengambang atas tragedi Charlottesville dengan tidak mengutuk secara tegas kelompok supremasi kulit putih, Klu Klux Klan, dan neo-nazisme yang mengungkapkan ujaran kebencian yang memojokkan rasisme dan rasialisme, khususnya kulit hitam. Meskipun setelah tiga hari dikritik, Trump akhirnya menegaskan sikap mengutuk kelompok supremasi kulit putih tersebut.

PBB mengatakan, kepemimpinan AS harus secara tegas mengutuk pidato dan kejahatan berlatar rasis. Karena jika tidak dilakukan dapat memicu insiden kekerasan lebih lanjut.

Pernyataan peringatan dini itu disampaikan PBB hanya untuk situasi serius dan dikeluarkan oleh Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). CERD merasa terganggu karena kegagalan di tingkat politik tertinggi AS dalam menanggapi demonstrasi rasis yang telah memakan korban.

“Kami khawatir dengan demonstrasi rasis, dengan slogan-slogan, nyanyian dan penghinaan yang terang-terangan oleh nasionalis kulit putih, neo-Nazi, dan Ku Klux Klan, mempromosikan supremasi kulit putih dan memicu diskriminasi rasial serta kebencian,” ujar Anastasia Crickley, yang memimpin panel PBB, sebagaimana dilansir Al Jazeera minggu lalu.

PBB menekankan, para pejabat AS harus memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul dilakukan secara damai, tidak bertujuan untuk menghancurkan atau menolak hak dan kebebasan orang lain, salah satunya kelompok kulit hitam.

AS merupakan satu di antara 177 negara yang telah meratifikasi pakta PBB untuk melawan diskriminasi rasial. CERD merupakan lembaga PBB yang memantau kepatuhan dan memberikan catatan kepada negara setiap beberapa tahun sekali.

“Saya tidak mengatakan bahwa saya mencintaimu karena anda berkulit hitam, atau saya mencintaimu karena anda berkulit putih, saya mencintai semua orang di negara kita,” ujar Trump membantah tudingan bahwa dirinya membela kelompok rasis supremasi kulit putih, Klu Klux klan, dan lain sebagainya, kelompok yang menjadi pendukung Trump dalam Pilpres AS 2016.

Trump malah balik menuding media yang, kata dia, justru tidak jujur dalam memberitakan tanggapannya terhadap demonstrasi Charlottesville itu, yang akhirnya terkesan dia berpihak kepada salah satu kelompok.

Tapi apa pun pembelaan Trump, faktanya menurut sebuah jajak pendapat Quinnipiac University, sebagian besar orang Amerika menolak cara Trump memberi tanggapan terhadap tragedi Charlottesville dan percaya bahwa Trump telah memecah belah negara tersebut.

Enam dari 10 orang Amerika mengatakan, mereka tidak setuju cara Trump menangani relasi ras dan tidak menyetujui cara penanganan Trump terhadap kejadian demonstrasi di Charlottesville tempo hari.

Citra Amerika cedera

Peringatan PBB atas mencuatnya kembali isu rasisme di Amerika membuat citra negara itu sebagai negara maju dan demokratis cedera. Ketidakmampuan Trump untuk mengutuk kelompok supremasi kulit putih, Klu Klux Klan, dan neo-Nazisme, justru menambahkan kekhawatiran bahkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran ideologi fasisme.

Di Amerika, demonstrasi atau berorasi di depan umum adalah bentuk kebebasan yang selama ini dilindungi secara konstitusional, yakni dalam Amandemen Pertama, sehingga pemerintah AS tidak bisa bertindak lebih jauh, kecuali mengutuk, ketika terjadi ujaran kebencian yang berbau rasisme dalam penyampaian pendapat.

Tapi tragedi Charlottesville yang telah memakan korban satu orang tewas dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berpendapat di Amerika tercederai. Korban jatuh tanpa bisa dicegah ketika kelompok ekstrem supremasi kulit putih menunjukkan kebenciannya dengan sebuah tindakan: menyerudukkan sebuah mobil ke kelompok demonstran yang menyuarakan hal bertentangan. Presiden Trump dianggap diam walaupun korban sudah jatuh, sehingga PBB memberi peringatan.

Ujaran kebencian menguat karena media sosial

Lain Amerika, lain pula di sebagian negara-negara Eropa dimana kelompok-kelompok pembenci dan organisasi sayap kanan dilarang. Adalah hal terlarang dan mengherankan jika ada sekelompok orang membawa swastika (simbol Nazi) berbaris di depan umum sambil meneriakkan “orang Yahudi tidak akan menggantikan kita”.

Tapi kekuatan organisasi dan polarisasi internet meningkatkan masalah baru, bahkan di sebuah negara yang paling berkomitmen tentang kebebasan berbicara sekalipun, Amerika. Tragedi demonstrasi Charlottesville, untuk menolak atau mendukung pemindahan patung jenderal Konfederasi Robert E Lee (pendukung perbudakan) adalah pertemuan ketiga antara dua kubu demonstran yang saling bertentangan, dimana sebelumnya mereka juga saling hujat melalui media sosial Facebook dan platform lainnya. Di Facebook kelompok ini memiliki halaman acara “Unite the Right” untuk mengorganisir kelompoknya sebelum turun ke jalan.

Setelah kasus Charlottesville, media sosial seperti Facebook dan Reddit menutup situs berbau Kanan-ekstrem, aplikasi obrolan game Discord juga membersihkan kelompok neo-Nazi. Hal yang sama juga dilakukan sejumlah platform media sosial lain. Oleh karena itu, tragedi Charlottesville dianggap menjadi ujian kebebasan berpendapat bagi Amerika, yaitu antara membiarkannya dengan konsekuensi menguatnya kelompok supremasi kulit putih, Klu Klux Klan, dan Neo-Nazisme, atau membatasi tapi akan dianggap melanggar konstitusi Amandemen Pertama. Bagi negara sebesar dan semaju Amerika, hal ini hingga sekarang masih menjadi dilema.

Kembali ke Indonesia, dengan diungkapnya kelompok Saracen yang konon menebar kebencian dan rasisme. Tentu, bukan hal yang sama untuk dibandingkan, karena Saracen, jika memang benar itu ada, adalah kelompok yang memanfaatkan situasi sosial yang “sakit” untuk mengeruk keuntungan material atau komersial. Di Amerika ujaran kebencian itu bersifat ideologis, didasarkan keyakinan ideologi ekstrem kelompok supremasi kulit putih, Klu Klux Klan, dan neo-Nazi yang rasis, dimana keberadaan mereka sudah bercokol lama, mungkin sejak negara Amerika itu ada, begitu pula dengan kelompok-kelompok sayap kanan di negara-negara Eropa, mereka sangat ideologis.

Lalu pertanyaannya, di Indonesia dengan kemunculan kelompok Saracen dan lain-lain, apakah mereka kelompok rasis? Apakah mereka kelompok ideologis seperti Klu Klux Klan misalnya? Nyatanya bukan. Pertanyaan penting lainnya, apakah rasisme itu ada di Indonesia? Toh, Indonesia menerima orang dari berbagai jenis warna kulit, bangsa, agama dan kepercayaan, dari mana pun. Kebencian sebagian orang terhadap taipan Cina, jangan buru-buru dituding rasis, sebab bisa jadi karena ketidakadilan semata, dalam kehidupan sosial mereka tetap menerima etnis Cina sebagai saudara.

Jangan-jangan, isu rasisme atau tudingan ujaran kebencian dimunculkan sekadar untuk “menggebuk” dan menakut-nakuti kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Sebagai cara  membungkam kritik, namun tetap terkesan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here