Ketika Anies-Sandi Mulai Dicecar DPRD Soal Program Kerja

0
169
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wagub Sandiaga Salahudin Uno cekatan menjawab cecaran pertanyaan DPRD.

Nusantara.news, Jakarta – Seperti dugaan semula, suasana panas pada Rapat Paripurna Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno dengan DPRD tak bisa ditutup-tutupi. DPRD mencecar berbagai persoalan yang terkait program prioritas DKI 1 dan DKI 2.

Persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dimasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wagub Djarot Syaiful Hidayat adalah lemahnya komunikasi dengan DPRD. Bahkan terkesan saling serang dan tak pernah ada titik temu.

Apa yang ditampilkan Anies-Sandi ternyata lebih dialogis, demokratis dan tentu terlihat kapasitas ilmu keduanya saat menanggapi cecaran pertanyaan anggota DPRD pada Rapat Paripurna DPRD.

Anies menyebut RAPBD 2018 mencerminkan tiga fokus utama yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi DKI. Di antaranya, lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan biaya hidup terjangkau.

“Jadi rancangan anggaran kita akan mencerminkan prioritas yang sudah kita gariskan yaitu lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, biaya hidup terjangkau dan ini yang sehari-hari dibutuhkan oleh warga Jakarta,” kata Anies, Senin (20/11).

Penciptaan lapangan pekerjaan, secara khusus akan dilakukan Anies melalui program One Kecamatan, One Centre for Entrepreneurship (OK OCE). Program yang bertujuan untuk menurunkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta itu akan diawali dengan membangun 44 pos Pengembangan Kewirausahaan Warga (PKW) di setiap kecamatan.

Penyediaan 44 fasilitas untuk OK OCE itu bukan sekedar kantor tapi itu pusat-pusat pengembangan yang harapannya dalam waktu 5 tahun ke depan kita bisa memiliki 200.000 wirausaha baru di Jakarta.

Sementara soal peningkatan mutu dan akses pendidikan yang akan dilakukan Anies dengan pemberian fasilitas makanan sehat terutama untuk siswa pendidikan anak usia dini (PAUD). Tak hanya itu, Anies juga akan menggenjot wilayah-wilayah di Jakarta yang mutu pendidikannya masih dalam kategori rendah.

“Ada wilayah-wilayah yang tahun 2018 akan menjadi wilayah awal di mana program peningkatan akses dan mutu pendidikan kita akan fokuskan. Itu termasuk di antaranya pemberian fasilitas makanan sehat terutama untuk siswa PAUD, anak-anak PAUD. Selain di usia dini mereka dapat asupan makanan yang sehat. Dan di wilayah-wilayah ini akan kita genjot mutu pendidikannya,” ujarnya.

Terkait biaya hidup terjangkau, Anies akan memastikan pasokan kebutuhan-kebutuhan pokok warga Jakarta dapat terjaga dengan baik. Bukan hanya kebutuhan pangannya saja, tapi juga papan, sandang serta transportasi.

Pasokan kebutuhan transportasi tersebut akan dilakukan melalui program OK Otrip. Program ini merupakan upaya integrasi moda transportasi untuk menyediakan angkutan umum yang terjangkau bagi seluruh warga DKI.

Pemprov DKI berencana pada tahap awal program ini diberlakukan pada angkutan umum berbasis jalan dengan trayek tetap (angkutan dalam trayek) dengan tarif Rp5.000 satu kali perjalanan, walaupun berganti kendaraan angkutan umum. Diharapkan melalui program OK-OTRIP masyarakat bersedia pindah kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Kami harap program OK Otrip bisa segera terealisasi di tahun 2018 ini,” ujarnya.

Payung hukum rumah

Ternyata program rumah dengan uang muka (down payment—DP) Rp0 disorot fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta saat penyampaian pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD pekan lalu. Soratan itu mulai dari payung hukum, implementasi, hingga skema penyediaan.

Sorotan itu terutama datang dari Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, dan Hanura.

Fraksi PDIP DPRD DKI menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. PDIP menyoroti soal payung hukum program rumah DP Rp0.

“Terkait dengan 4 program tersebut, Fraksi PDIP perlu penjelasan Gubernur dan dengan pertanyaan apakah program rumah DP Rp0 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan tentang perbankan? Dan jika terjadi macet angsurannya menjadi beban siapa?” tutur anggota DPRD DKI Jakarta William Yani.

Anies menjelaskan program DP Rp0 bertujuan memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat. Sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah serta memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Implementasi Program DP Rp0, Anies menjelaskan, didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor. Pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pengecualian terkait pemenuhan terhadap rasio loan to value untuk pembiayaan Program Perumahan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Anies juga menyampaikan skema penyediaan rumah DP Rp0 yang nantinya akan ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melalui pembangunan rusun baru dengan APBD di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI.

Kedua, melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga, dengan melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersial dan 30% diperuntukkan bagi MBR. Selain itu, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP Rp0 yang di dalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit.

Genjot PAD

Sementara Sandi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah sebesar Rp2 triliun menjadi Rp38,12 triliun dalam RAPBD 2018. Untuk meningkatkan pendapatan pajak tersebut, Pemprov DKI akan meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak.

“Dari kemarin tanpa menaikkan tarif kita bisa meningkatkan (pendapatan). Murni dari penambahan ekonomi yang bertumbuh dan juga kepatuhan pembayar pajak dan retribusi,” kata Sandi.

Sandi menyebut, untuk meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak tersebut pihaknya akan menerapkan sistem jemput bola. Selain itu ia juga akan menggunakan pendekatan teknologi.

Tentunya peningkatan compliance, kepatuhan daripada pajak dengan penerapan petugas BPRD yang jemput bola menggunakan aplikasi-aplikasi terkini, menggunakan teknologi dan digital, dan betul-betul menata proses-proses yang kemarin belum sempat tertagih ditingkatkan.

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak, pihaknya juga akan membuat program-program yang akan mendukung peningkatan pajak daerah tersebut.

“Pendekatan yang akan kita umumkan tentang meningkatkan kepatuhan tersebut dengan gimmick-gimmick, dengan program-program yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, untuk membangkitkan kepatuhan mereka. Kuncinya itu saja,” ujar Sandi.

Tampaknya ini pertemuan awal yang tidak buruk. Semangat DPRD demikian menggebu menggali apa yang ada di kepala Gubernur dan Wagub. Pada saat yang sama keduanya cukup piawai menjawab dengan argumentasi dan dasar hukum yang jelas.

Ke depan, tentu saja tantangan dan cecaran DPRD akan semakin nyelekit, tapi seiring berjalannya waktu, kedewasaan Gubernur dan Wahub semakin mapan. Interaksi Pemprov dan DPRD jauh lebih hidup dan lebih komunikatif. Pada akhirnya rakyat yang sejahtera.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here