Ketika Industri Perbankan Mewaspadai Likuiditas Ketat

0
233
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk mengingatkan industri terkait mengetatnya likuditas perbankan belakangan ini. Perlu ada antisipasi-antisipasi yang tepat seperti mengerem laju pertumbuhan kredit dan menambah likuditas atau dana pihak ketiga (DPK).

Nusantara.news, Jakarta – Gegara pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu belakangan—walaupun sempat menguat—berdampak pada kekeringan likuiditas perbankan. Walaupun otoritas mengklaim likuiditas perbankan masih baik, namun pelaku perbankan justru mengklaim sudah lampu orange. Apa yang terjadi seesungguhnya?

Bak petir di siang bolong. Tetiba Presdir PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengingatkan industri perbankan dan jasa keuangan bahwa posisi likuiditas perbankan saat ini sudah ketat. Bahkan ia memberi sinyal bahwa likuiditas perbankan sudah tahpa lampu orange.

Ia mengungkapkan saat ini tingkat rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio–LDR) dan rasio pembiayaan terhadap pendanaan (loan funding ratio–LFR) sudah mencapai 93% hingga 94%.

“Kalau saya sebagai orang bank mengatakan ini (likuiditas) sudah rada oranye,” kata Jahja di Hotel Westin belum lama ini.

Likuiditas sering diibaratkan aliran darah di dalam tubuh yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian. Jika darah itu lancar maka sehatlah tubuh kita, sebaliknya jika darah mengental, maka terjadi sumbatan dan muncullah penyakit.

Dalam menjaga likuiditas, sebenarnya Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan transaksi repo atau penjualan efek kepada perbankan Indonesia untuk mendapatkan likuiditas. Hanya saja pinjaman ini tidak gratis karena ada Surat Berharaga Negara (SBN) yang menjadi menjadi dasar transaksi (underlying transaction).

Sebaliknya, perbankan juga dapat menempatakan kelebihan likuiditasnya dengan membeli SBN tersebut sebagai cadangan kedua (secondary reserve) atau Giro Wajib Minimum (GWM) sekunder. Sehingga bila kelebihan likiditas tersebut telah terpakai, likuiditas perbankan sudah masuk level yang membahayakan.

“Nah, Kalau ini dipakai sampai kemakan secondary reserve dan jika hal ini berlangsung dalam jangka yang lama bisa membahayakan,” ujar Jahja.

Untuk menambah likuidtas, Jahja menyarankan agar industri perbankan tetap harus mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) lewat berbagai program. Karena bila kekeringan likuiditas ini tidak segera diantisipasi oleh industri perbankan, amak bisa saja terjadi seperti krisis 1997.

“Jangan kembali ke 1997 di mana likuiditas terlalu digampangkan dan banyak instrumen tidak permanen sehingga banyak bank-bank yang bergantung funding terhadap seperti itu. Ini salah satu yang diperhatikan,” pungkas dia.

Beberapa waktu lalu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menilai level LDR 93% hingga 94% merupakan level yang perlu diwaspadai karena di atas batas aman yang ditetapkan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 92%.

Pengetatan likuiditas disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK. Yang dikhawatirkan dengan masalah likuiditas ini akan menurunkan dana cadangan bank karena tersedot ke kredit. Ini yang biasanya menjadi perhatian serius OJK dan LPS.

Pengetatan likuiditas ini membuat perbankan harus memperhitungkan pembiayaan kredit melalui instrumen yang lain, bukan hanya dari DPK. Sekarang ada indikator loan to financing ratio (LFR). Pembiayaan kredit bisa dengan penerbitan obligasi dan instrumen lainnya, tapi dengan bond yield yang tinggi, bank juga akan pikir-pikir.

Jahja mengakui likuditas perbankan meskipun ketat namun masih baik. Sepanjang industri perbankan mengikuti arahan BI agar tidak terlampau agresif dalam memberikan kredit, maka likuiditas ketat itu akan kendur kembali.

“Pengereman kredit ini sebagai bentuk untuk tetap menjaga ekonomi Indonesia agar pertumbuhannya baik dan tidak terganggu kredit macet,” jelasnya.

Menanggapi situasi likuiditas perbankan yang mengetat, Gubernur BI Perry Warjiyo berpendapat bahwa bank sentral akan terus ada untuk menjaga likuiditas perbankan. Sejak akhir 2018 BI juga sudah menyuntikkan likuiditas ke pasar.

Seperti diketahui, pada Desember 2018 BI menambah likuiditas perbankan dengan menyuntuk likuiditas mencapai Rp120 triliun. Lalu pada Januari 2019 menambah suntikan lagi ke pasar Rp75 triliun.

“Jadi kami ingin pastikan bahwa likuiditas lebih dari cukup,” ujarnya beberapa waktu lalu..

Dengan menjamin ketersediaan likuiditas, Perry berharap industri perbankan tidak perlu menaikkan suku bunganya hanya untuk menjaring likuiditas. Ia juga meminta agar perbankan mengadu kepadanya jika merasa likuiditas di pasar kembali mengetat.

“Perbankan tidak perlu menaikkan suku bunga. Itu konteks likuiditas kita jaga cukup, kalau kurang bilang saya. Kita pastikan likuiditas lebih dari cukup,” tegasnya.

Perry mengakui, meskipun likuiditas perbankan sedikit mengetat namun masih dalam batas wajar. Apalagi BI siap mem-back up jika bank benar-benar membutuhkan likuiditas lewat instrumen moneter yang ada.

Hanya saja, berbeda jika bank mengajukannya dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebagai bentuk dari kekurangan bank untuk memenuhi GWM-nya.

“Ukuran paling akurat bank kalau kesulitan likuiditas adalah kalau bank tidak bisa memenuhi kewajiban GWM. Karena GWM adalah keharusan alat likuid yang ditempatkan di BI,” demikian Gubernur BI.

Lagipula kalau masuk lending facility, bank itu mengagunkan alat likuid dia seperti SBI atau SBN. Artinya, bank itu masih punya alat likuid yang kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman dari BI.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here