Ketika Infrastruktur Jokowi Gagal Menekan Biaya Akomodasi

0
231
Tol Trans Jawa masih sepi peminat lantaran tarifnya terlalu mahal, bahkan lebih mahal dari tarif tol negara-negara ASEAN dan China.

Nusantara.news, Jakarta – Niatan awal pimpinan negara manapun untuk membangun infrastruktur adalah untuk menekan biaya akomodasi yang sangat mahal, memicu pertumbuhan ekonomi dan memudahkan perpindahan warga dari satu daerah ke daerah yang lain. Sudahkah niatan itu tercapai?

Kalau diperhatikan berbagai keluhan masyarakat hari ini terkait infrastruktur sepertinya ada masalah dalam strategi membangun infrasrtuktur. Akibatnya, biaya pembangunan infrastruktur yang sangat besar dan telah berhasil dibangun pada akhirnya menjadi sia-sia alias mubazir manakala infrastruktur yang terbangun sedikit manfaat, atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali.

Apalagi infrastruktur yang gagal dibangun alias mangkrak, dengan sendirinya tidak bermanfaat sama sekali. Itu sebabnya pada debat kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi penting untuk fokus pada upaya efisiensi dan maksimalisasi mega proyek infrastruktur dimaksud.

Dalam teori pembangunan, infrastruktur laut atau tol laut dibangun guna menekan biaya akomodasi antar pulau. Begitu pula infrastruktur udara seperti bandara udara dibangun untuk menekan biaya pergerakan orang dan barang lintas kota menjadi lebih murah dan mudah. Apalagi infrastruktur darat seperti jalan antar kota antar provinsi, termasuk jalan tol, dibangun untuk menekan biaya akomodasi pergerakan orang dan barang.

Presiden Jokowi memang telah menjadikan proyek infrastruktur sebagai prioritas utama Kabinet Kerja. Selama 4 tahun terakhir, ia hadir di 100 kali peresmian kereta, LRT, tol, bandara, pelabuhan dan jembatan. Sekitar 50% calon pemilih Jokowi di Pemilu 2019 pun mengaku bahwa mereka mau memilih Jokowi lagi karena pembangunan infrastuktur yang dinilai “terlihat”.

Benarkah demikian?

Pembangunan infrastruktur yang memakan biaya ratusan triliun, ternyata kemanfaatannya rendah karena tidak menurunkan biaya akomodasi, justru menambah mahal biaya akomodasi.

Ternyata lain di harapan, lain pula yang terjadi di lapangan. Sejumlah sopir truk yang menghindari jalan tol Trans Jakarta adalah bukti gagalnya fungsi infrastruktur itu dalam menekan biaya akomodasi. Bayangkan, sopir truk harus menyediakan anggaran Rp1.382.000 untuk satu kali perjalanan di sepanjang pulau Sumatera hingga Pulau Jawa, padahal bosnya hanya memberi bekal biaya perjalanan Rp500 ribu hingga Rp1 juta untuk dua hari perjalanan.

Jika sang sopir nekat menggunakan jalur tol Trans Jawa, selain tidak cukup, tentu dia harus puasa dan tidak perlu membeli solar. Tentu itu tidak mungkin dilakukan, satu-satunya yang masuk akal adalah lewat jalan arteri, atau jalan Pantura pulau Jawa.

Hal inilah yang membuat jalur tol Banten hingga Surabaya sepi pengguna lantaran tarif yang diterapkan demikian mahal, sehingga tidak masuk akal. Biaya akomodasi yang mahal juga kini menggejala di bandara.

Sejumlah perusahaan penerbangan menaikkan tarif tiket luar kota rerata di atas Rp1 juta sekali perjalanan. Berbarengan dengan itu dua maskapai juga mulai menerapkan biaya bagasi yang tadinya free 15 kg hingga 25 kg. Akibatnya sejumlah bandara di tanah air menjadi sepi, karena penumpang mendapat pukulan ganda, kenaikan harga tiket dan pengenaan biaya bagasi.

Situasi ini membuat rangkaian dampak yang panjang, yakni pukulan buat perusahaan ekspedisi sekaligus tingkat pembelian handycraft, baju, makanan, dan produk kerajinan lokal lainnya merosot tajam. Kebijakan-kebijakan terkait transportasi dan infrastruktur belakangan benar-benar mencekik rakyat.

Tak hanya itu, banyak infrastruktur yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi setelah jadi sepi dari pengguna, akibatnya secara operasional rugi dan pada gilirannya cenderung mubazir.

Seperti tol kereta bandara Jakarta-Cengkareng yang dibangun dengan biaya Rp5 triliun, setelah setahun beroperasi ocupancy ratenya hanya 26% dari kapasitas sesungguhnya.

Selain itu, light rail transit (LRT) Palembang yang dibangun dengan biaya Rp11 triliun, setelah 6 bulan beroperasi tingkat penggunaannya hanya 10%. Sehingga pendapatan operasionalnya hanya Rp1 miliar sebulan dari mengangkut 5.000 penumpang, sementara biaya operasionalnya mencapai Rp10 miliar, sehingga rugi Rp9 miliar per bulan.

Sementara tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), setelah setahun beroperasi, tingkat penggunaannya hanya 50%, padahal dulu dibangun dengan memakan biaya Rp7,2 triliun. Itu sebabnya ketika tol Becakayu dijual ke investor tidak kunjung laku.

Untuk tol Trans Jawa sepanjang 1.200 km, dibutuhkan dana pembebasan lahan dan pembangunan hingga Rp54,15 triliun. Hanya saja tingkat penggunaan oleh kendaraan bervariasi 10% hingga 30%

Selanjutnya Bandara Kertajati, Majalengka, yang dibangun dengan biaya investasi Rp2,6 triliun, setelah 7 bulan beroperasi hanya mampu mengangkat 25.000 penumpang saja. Padahal dalam perencanaan bandara di Jawa Barat itu sehatusnya mampu mengangkut 27 juta penumpang.

Sementara Pelabuhan Patimban, di Subang, yang direncanakan memakan biaya Rp45 triliun diperkirakan berpotensi sepi. Karena lokasi Pelabuhan Patimban jauh dari kawasan industri, padahal dulunya akan dibangun di Cilamaya, Karawang yang jauh lebih prospektif. Namun dikarenakan banyak instalasi pipa Pertamina sehingga Pelabuhan Cilamaya dibatalkan.

Belum lagi rencana pembangunan 26 pelabuhan tol laut di seluruh tanah air yang diperkirakan memakan biaya Rp700 triliun, nampaknya rencana itu batal sehingga menjadi pelabuhan mangkrak. Pendek kata, program infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi tidak seindah yang direncanakan. Bahkan ada yang gagal total sama sekali.

Sementara yang telah jadi juga penuh dengan cerita pilu, kemahalan lah, sepi lah, dan tak ada biaya. Dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwa sebenarnya pembangunan infrastruktur harus didahului dengan perencanaan yang matang, seperti biaya pembangunan, peluang penghasilan, dan pengenaan tarif yang kompetitif.

Bagaimana mau menghasilkan, penerapan tarifnya saja jauh lebih mahal dari tarif infrastruktur di kawasan ASEAN, bahkan dengan China sekalipun.

Pengadaan puluhan proyek infrastruktur yang tidak perlu diadakan, dengan nilai ratusan triliun rupiah, adalah skandal besar kebocoran uang rakyat di era Pemerintahan Jokowi.

Hal ini disebabkan oleh kegagalan proses perencanaan yang tidak mengedepankan asas kebutuhan, dan seperti diakui sendiri oleh Presiden Jokowi pada November 2018 di pertemuan tahunan Bank Indonesia, mengedepankan kepentingan pencitraan jelang Pemilu 2019.

Sudah saatnya mengubah mindset pembangunan infrastruktur yang mengedepankan pencitraan, pembangunan infrastruktur yang tepat harus didasarkan pada kebutuhan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here