Ketika Khofifah Nyanyikan Lagu ‘Ibu’ Karya Iwan Fals

0
116
KIP "Sampai hari ini (di Jatim) kita belum bisa memanggil Ibu Gubernur, karena belum satu pun ada gubernur perempuan" (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Khofifah Indar Parawansa yang juga Menteri Sosial di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyanyikan lagu berjudul ‘Ibu’ ciptaan musisi kondang Iwan Fals saat hadir di acara Pelantikan Pengurus DPD Gerakan Perempuan (GePe) Ormas MKGR Jawa Timur. Itu dilakukan setelah dirinya memberikan paparan di “Seminar Nasional Peran Ibu untuk Generasi Alpha” yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (22/12).

Banyak hal penting disampaikan Khofifah di paparannya tentang peran ibu, yang bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu 2017. Khofifah menjelaskan tentang ibu, anak dan berbagai persoalan keluarga harmonis yang harus diwujudkan. Peran semua pihak untuk menjaga anak-anak, mengantar menuju sukses masa depannya. Serta yang tak kalah penting adalah menjaga dan melindungi anak-anak dari bahaya yang setiap saat mengintai, termasuk pengaruh narkoba yang mewabah hingga ke sekolah-sekolah.

“Betapa kita dibuat terperanjat, keterangan yang disampaikan oleh Pak Buwas (Kepala BNN, Komisaris Jenderal Budi Waseso), kalau narkoba dengan berbagai kemasannya telah menjalan ke sekolah-sekolah. Di antaranya berupa permen dengan harga yang sangat terjangkau oleh anak-anak, ini memprihatinkan dan harus kita bentengi,” urai Khofifah, disambut mimik wajah serius undangan yang hadir.

Baca Juga: Emil Ingin Wujudkan Jatim untuk Semua

Dilengkapi dengan paparan data serta kliping berita dari berbagai peristiwa terkait narkoba, Khofifah mengingatkan kalau ancaman narkoba tidak boleh diremehkan, dan harus diberantas. Dibutuhkan kerja sama oleh semua pihak dan lapisan untuk melindungi dan menyelamatkan generasi bangsa.

“Peran ibu, keluarga dan lingkungan sangat penting. Mari bersama-sama untuk meningkatkan kepedulian melindungi dan menyelamatkan keluarga dan anak-anak,” ajak Khofifah.

Khofifah bersama Emil dan Arumi Bachin di Pelantikan Pengurus DPD Gerakan Perempuan Ormas MKGR Jawa Timur” (Foto: Tudji)

Disampaikan juga dengan gamblang keberadaan dan posisi generasi X, generasi Y dan generasi Z, termasuk generasi milenial yang memiliki peran penting di dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Karena mereka hidup di jaman serba terbuka dengan berbagai fasilitas dan serba gadget, seperti saat ini. Tak lupa Khofifah juga membeber bahaya dan ancaman yang dihadapi oleh generasi milenial.

“Di seluruh dunia jumlahnya mencapai 1,8 miliar. Pak Emil (Emil Elistianto Dardak) termasuk generasi itu (generasi milenial) yang cerdas yang ditunjang dengan berbagai kelengkapan mutahir,” ujarnya.

Baca Juga: Sihir Arumi Bachsin di Pilgub Jatim

Lanjutnya, keberadaan, sikap dan perilaku perkembangan generasi tersebut harus terus dipahami dan diikuti oleh para ibu-ibu. Karena, mereka berperilaku multitasking, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sejak mulai bangun tidur dan hal-hal dalam kesehariannya harus dilakukan simpel.

“Untuk generasi Alpha, tema ini memang sangat penting untuk kita semua yang hadir di acara ini. Kira-kira pada tahun 2025 nanti, yang masuk kategori generasi ini mencapai 2 miliar orang. Mereka akan menjadi generasi paling terdidik, yang akrab dan bergantung pada teknologi melebihi generasi X dan generasi Z. Tantangan generasi Alpha, mereka yang mewarisi kemewahan materi dari orang tuanya, akan rendah empati, anti sharring dan cenderung individualis. Mereka semakin berkurang komunikasi sosialnya,” urai Khofifah.

Saatnya Gubernur Perempuan

Kemudian, sambil mengapresiasi kerja keras perempuan dan harus terus ditingkatkan, termasuk untuk perempuan di Jatim. Khofifah juga menyampaikan kegigihan, semangat dan perjuangan perempuan dalam berbagai bidang usaha yang jumlahnya lebih dari 50 persen belum mendapat penghargaan yang seimbang. Dia mengakui, menghargai dan memberikan hormat atas usaha, perjuangan dan kerja keras perempuan, di tengah kesibukan mengasuh anak-anaknya ternyata banyak yang bekerja keras untuk memenuhi keberlangsungan ekonomi keluarga.

Dia mencontohkan, di Pasar Pabean Surabaya menjelang subuh banyak perempuan yang tidak berbeda dengan laki-laki, mereka bekerja sebagai kuli panggul ikan basah atau barang-barang lainnya. Itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga.

“Saat itu saya kirim tim, sambil memberikan bantuan gerobak kecil yang bisa dipakai untuk keluar masuk di gang-gang sempit mengangkut ikan basah di Pasar Pabean. Ternyata, para perempuan perkasa itu mendapatkan ongkos buruh panggul sangat murah dibanding laki-laki. Ini sebuah kenyataan bahwa kerja keras perempuan belum mendapat apresiasi imbang dibanding dengan laki-laki, kita tidak hanya harus prihatin, tetapi harus ikut memperjuangkan,” terangnya.

Keterwakilan perempuan di semua lini, di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI masih sangat minim, termasuk di Jatim. Untuk itu pihaknya mengajak perempuan di Jatim agar terus bersemangat, bekerja keras meningkatkan kemampuan diri, guna bisa meningkatkan keterwakilan perempuan.

Baca Juga: Khofifah Paling Populer di Jatim, Gus Ipul Lewat

Dicontohkan ada 13 perempuan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 15 Februari 2017 lalu, di 101 daerah di Indonesia. Namun, lanjut Khofifah, hingga hari ini belum ada gubernur perempuan di Jatim.

“Namun, sampai hari ini (di Jatim) kita belum bisa memanggil ibu gubernur, karena memang belum satu pun ada gubernur perempuan, sampai hari ini,” kata Khofifah yang kemudian disambut riuh tepuk tangan peserta seminar dan undangan, sambil mengacungkan jempol ke arah Khofifah.

Arumi: Saya Bersyukur Dilahirkan Sebagai Perempuan

Khofifah membeber, tentang ibu, anak dan berbagai persoalan soal keluarga harmonis yang harus diwujudkan” (Foto: Tudji)

Sementara, Arumi Bachin ditemui di tempat yang sama di sela acara berlangsung, sambil tak lupa mengucapkan selamat hari ibu dan mengaku ikut bersyukur dilahirkan sebagai perempuan, yang lahir di Bumi Nusantara.

“Pertama selamat Hari Ibu dulu. Sebetulnya saya grogi mau ngomong apa. Tapi yang jelas, saya sangat bersyukur dilahirkan sebagai seorang perempuan,” ujar Arumi kepada Nusantara.news.

Menurut Arumi, perempuan harus multi tasking, orang mau menjadi akuntan harus belajar dan sekolah yang tinggi. Tetapi, untuk perempuan itu sudah ada dalam diri ibu. Setelah bangun tidur, perempuan harus bisa menjadi koki, memasak untuk suami, anak dan keluarganya, itu dinamis. Ibu juga harus bisa menjadi guru, menjadi pelayan suami, dan harus bisa menjadi pengatur bidang keuangan.

“Tanggungjawab ibu itu sebagai naluri. Perempuan dilahirkan mengutamakan anak dan keluarga. Itu sudah ada dalam diri perempuan. partisipasi perempuan kecil, seharusnya seimbang sehingga bisa mengekspresikan diri dan selalu mengutamakan orang lain. Bayangkan kalau perempuan menjadi pemimpin. Dan, Partai Golkar sudah lama memfasilitasi ruang para perempuan untuk berekspresi, berkarya. Dan, saya berharap perempuan Golkar bisa menjadi saudara saya di Jatim,” terang Arumi.

Emil Dardak dan Arumi Bachin berduet menghibur peserta Seminar Nasional GePe MKGR Jatim (Foto: Tudji)

Untuk ikut meramaikan acara itu, Emil dan istrinya Arumi Bachin mengalunkan lagu, berduet dan diiringi keceriaan pengurus dan peserta Seminar Nasional yang digelar GePe MKGR Jawa Timur.

Kebiri Hak dan Keterwakilan Perempuan

Untuk diketahui, aturan keterwakilan 30 persen termasuk di parlemen adalah bentuk kebiri yang sengaja dilakukan untuk pembatasan perempuan melakukan pengembangan kemampuan diri.

Terbukti, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih minim, padahal keterwakilan perempuan sangat penting di antaranya untuk penyusunan undang-undang di berbagai bidang yang menyangkut perempuan.

Perempuan harusnya cepat sadar akan posisi dan ancaman yang dihadapi, terkait ‘penjajahan’ hak sebagai warganegara. Pemahaman itu untuk mendorong dan meningkatkan keterwakilan perempuan, dan kian kembali menguat setelah keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang partai politik. Di dalam salah satu pasal mewajibkan kepengurusan di tiap partai politik harus mencakup 30 persen perempuan.

Arumi Bachin laris diajak foto selfie di Seminar Nasional GePe MKGR Jatim (Foto: Tudji)

Untuk diketahui, saat ini di lembaga legislatif pusat keterwakilan perempuan kian menurun. Hasil pemilihan umum tahun 2009 terdapat sekitar 101 anggota DPR perempuan. Namun periode saat ini, tahun 2014-2019, hanya ada 97 perempuan dari total 560 anggota DPR.

Idealnya, partisipasi politik perempuan itu adalah satu karena ada ketertarikan dari perempuan. Memang harus ada faktor akomodasi partai politik. Serta didorong oleh regulasi yang tepat.

Dan, yang menjadi kewajiban semua pihak termasuk bidang kader di setiap partai politik harus punya kepedulian membangun keinginan perempuan dalam bidang politik. Belum terpenuhinya kuota 30 persen anggota DPR perempuan, itu menunjukkan lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat undang-undang. Terbukti, tidak ada satu pun perempuan yang menjadi pimpinan DPR atau Ketua Komisi.

Padahal, keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting untuk ikut mewarnai penyusunan undang-undang di berbagai sektor, utamanya menyangkut perempuan. Jalan keluarnya, untuk memenuhi kuota perempuan di parlemen, cara pandang tentang kesetaraan gender harus dibangun dan dipahami oleh seluruh anggota DPR.

Ketua DPR RI Setya Novanto, pernah menjelaskan bahwa periode saat ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Sebaliknya, Setya Novanto mengakui dan menyebut masih ada masalah dialami perempuan di Indonesia.

Misalnya, di dalam dunia kerja ada perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki. Juga kekerasan yang dialami perempuan, kerja tidak dibayar, nasib pekerja migran, berbagai permasalahan hukum serta minimnya perlindungan sosial untuk perempuan.

Artinya, mereka yang di DPR tidak boleh hanya datang, duduk dan diam tanpa bersuara memperjuangkan hak-hak perempuan yang sampai detik ini belum terpenuhi. Mereka, para wakil rakyat itu memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Bisa dilakukan melalui pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

BPS, Partisipasi Kerja Laki-laki 81,97 persen, Perempuan Hanya 50,77 persen

Arumi Bachin laris diajak selfie peserta Seminar GePe MKGR Jatim (Foto: Tudji)

Mengutip pernyataan pendiri Yayasan Tunggadewi, Anissa Larasati Pohan, per Agustus 2016, dari Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kerja kaum lelaki di Indonesia adalah 81,97 persen, sedangkan perempuan hanya berkisar 50,77 persen.

Baca Juga: Adu Visi-Misi: Khofifah Bersemangat, Gus Ipul Malah Curhat

Rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja menurut Anissa, karena masih sulitnya akses perempuan ke dunia kerja dan masih berkembangnya pandangan perempuan kodratnya hanya menjadi ibu rumah tangga.

“Laki-laki juga perlu untuk memperkuat posisi dan daya saing perempuan, sehingga potensi produktif perempuan dapat tersalurkan secara efektif dalam membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Artinya, perempuan harus diberikan kesempatan untuk dapat memperoleh pekerjaan layak dan dukungan harus dimulai oleh suami dan para ayah dari kaum perempuan sendiri,” tutur Anissa.

Peran laki-laki, lanjutnya perlu ditingkatkan untuk lebih terlibat mendukung kesetaraan gender di Indonesia dengan cara mengubah pola pikir laki-laki. Laki-laki harus dengan luas memberikan akses, kesempatan, dan ruang kepada perempuan.

Keterwakilan Perempuan Masih 18 Persen

Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardani menyebut keterwakilan perempuan di Pemilu 2009 dan 2014 masih stagnan, di angka 18 persen.
Ini sebuah tantangan, apakah Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) yang baru disahkan dalam sidang paripurna pekan lalu dapat meningkatkan keterwakilan perempuan.

“Apakah jumlah keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD akan meningkat pada 2019?” katanya.

Dikatakan, ada perubahan dalam UU Pemilu yang baru dapat memengaruhi naik-turunnya keterwakilan perempuan. Pertama, naiknya batas suara menjadi 4 persen, dari semula hanya 3,5 persen. Kenaikan parliamentary threshold (PT) menyebabkan pertarungan partai-partai untuk bisa mencapai 4 persen semakin ketat.

Menurutnya, mampetnya keterwakilan perempuan di dua pemilu terakhir dapat dilihat dari sisi optimistis dan sisi pesimistis. Dari sudut pandang optimistis, jumlah perempuan yang terpilih di Pemilu 2009 dan 2004, caleg perempuan memiliki daya juang dan kapasitas bertarung yang mumpuni di daerah pemilihannya masing-masing. Sisi pesimistisnya, angka 18 persen masih jauh untuk mencapai target 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Artinya, komitmen affirmative action 30 persen di legislatif hanya omong kosong.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here