Carut-Marut Lembaga Pemasyarakatan (2)

Ketika Koruptor Mengkorupsi Koruptor

0
125
Artis Inneke Koesherawati turut diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap di Lapas Sukamiskin, yang melibatkan suaminya, Fahmi Darmawansyah.

Nusantara.news, Jakarta – Lapas Sukamiskin yang dikenal sebagai tempat napi koruptor menjalani masa tahanan, pernah diklaim pemerintah bahwa pengamanannya sangat berbeda dari lapas lainnya. Memang benar sih, perbedaan pengamanan itu terlihat dari fasilitas di Lapas Sukamiskin yang membikin orang berdecak kagum.

Jargon ‘miskinkan koruptor’ hanya isapan jempol belaka. Toh mereka masih menikmati uang operasional bahkan masih memiliki kaki tangan. Bayangkan saja di Lapas Sukamiskin itu berkumpul ‘orang-orang hebat’. Ada eks anggota legislatif, petinggi parpol, hakim, gubernur, bupati, pengusaha, serta napi lain dari berbagai keahlian dan lulusan dari universitas kenamaan di Indonesia. Mereka tinggal bersiul makanan bisa diantar, ya tentunya makanan mahal bukan makanan khas dalam lapas.

Kejadian ini sudah klasik, bukan hal baru. Seperti diungkapkan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Sudah berulang kali kasus suap di dalam lembaga pemasyarakatan terbongkar hingga sangat logis pejabat atasannya sebenarnya sudah mengetahui. “Mudah-mudahan melalui kasus ini bisa terbongkar seluruh jaringan bisnis `hotel` di LP yang sudah berkali-kali digerebek dan dibongkar baik oleh Wamenkumham zaman Presiden SBY, maupun oleh Pak Budhi Waseso sebagai Kepala BNN yang menggerebek lapas mewah milik para bandar narkoba. Jadi sangat logis jika pejabat atasan seperti Dirjen PAS dan menteri sebenarnya mengetahui,” katanya.

Mungkinkah petinggi tidak tahu praktik suap demikian? Sangat sulit untuk menjawab iya atau tidak, karena kejadian serupa sudah beberapa kali terjadi sebelum era pemerintahan saat ini. Ingat kamar sel mewah Arthalyta Suryani alias Ayin atau kamar mesra bandar narkoba Freddy Budiman yang belakangan sudah dieksekusi mati.

KPK dalam hal ini harus menyeret para pejabat itu jika benar-benar menerima setoran dari bawahannya. Abdul Fickar berani menyatakan Menkum HAM dan Ditjen PAS rasanya sudah bisa membaca dan mengetahui modus seperti itu, namun pengawasan melalui sistem tidak punya daya upaya. “Harus ada keterangan dengan langsung memecat pejabat pelaku korupsi, termasuk terhadap menterinya sendiri, andaikan korupsi itu berujung ke atas,” katanya.

Sebenarnya yang terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung itu, koruptor menyuap koruptor, setiap hari terjadi. Jika ada yang terkena OTT, hal itu dianggap mereka yang sial saja. Semuanya sudah bebal. “Meski OTT setiap hari dan setiap kali dilakukan KPK, korupsi dan penyalahgunaan wewenang setiap hari juga berlangsung, meskipun sudah banyak upaya dilakukan oleh negara agar tidak terjadi korupsi, utamanya di sektor pelayanan publik,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menyentil Kemenkum HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan supaya tidak tutup mata atas kenyataan buruknya pengelolaan penjara. Harus betul-betul fokus. Lapas yang dekat ibu kota dan high profile saja masih terjadi hal-hal yang seperti ini, bagaimana dengan lapas yang jauh dari perkotaan. Menurut dia, penjara tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum terpadu yang harus menjunjung tinggi integritas.

“Kita sulit bicara tentang efek jera dalam menangani korupsi, jika para narapidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang berlebihan disel mereka dan dapat keluar masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang,” kata Saut.

Saut menganggap praktik suap untuk mendapatkan fasilitas tertentu oleh narapidana tentu sangat merusak cita-cita bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, hal ini tidak bisa menyoroti segelintir orang, tetapi juga sebuah sistem pengelolaan dan pengawasan penjara secara keseluruhan. “Hal ini semestinya menjadi perhatian bersama. Keseriusan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan secara mendasar menjadi keniscayaan,” ujar Saut.

Kasus terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kongkalikong antara pengelola penjara dan narapidana Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/7/2018). Rumor selama ini menyebutkan banyak terjadi penyalahgunaan wewenang di lapas bisa terkonfirmasi dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein. Selain Wahid, tim penindakan KPK juga mengamankan terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah. Termasuk istrinya, artis Inneke Koesherawati. Selain itu ada Hendri (sopir), Andri (Napi Tipikor tamping Fahmmi), dan Dian Anggraini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here