Ketika KPK Bidik James Riady Soal Suap Meikarta

0
2851
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, CEO Lippo Group James Riady dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan saat menghadiri topping-off dua tower Meikarta.

Nusantara.news, Jakarta – CEO Grup Lippo James Riady sepertinya sedang dalam bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain kantor, rumah, juga apartemennya digeledah karena KPK merasa anak pendiri Lippo Mochtar Riady itu terkait erat dengan suap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Sampai hari ini, KPK diketahui sudah menggeledah 10 titik lokasi yang diduga terkait erat dengan data dan bukti penyuapan untuk memuluskan proyek Meikarta tersebut.

“Sepuluh lokasi tersebut digeledah karena kami menduga ada bukti-bukti terkait perkara ini di sana,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah hari ini.

Selain rumah James, KPK hari ini juga menggeledah apartemen Trivium Terrace, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. Dari sejumlah lokasi tersebut, KPK menyita dokumen terkait perizinan oleh Lippo ke pemerintah Kabupaten Bekasi, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer.

Sehari sebelumnya, KPK juga menggeledah lima lokasi berbeda yakni, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bekasi dan kantor Lippo Group.

Penggeledahan di sepuluh lokasi tersebut menyusul terungkapnya dugaan suap dalam izin Proyek Meikarta. Dalam kasus ini, KPK menduga Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas di Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima komitmen fee Rp13 miliar terkait perizinan proyek. Jumlah fee yang telah terealisasi diduga berjumlah Rp7 miliar.

KPK menyangka Billy Sindoro bersama dua konsultan Grup Lippo Taryudi dan Fitra, serta pegawai Grup Lippo Henry Jasmen sebagai pihak yang memberikan suap tersebut. Suap diduga diberikan untuk memuluskan izin proyek pembangunan Meikarta fase pertama.

Dari sini jelas, KPK benar-benar ingin membidik peran James dalam upaya suap Bupati Bekasi dan jajarannya dalam memuluskan perizinan proyek Meikarta.

Bahkan ada yang coba mengaitkan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Meikarta dengan peran Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut beberapa waktu lalu terlihat antusias membela dan mencoba mencarikan solusi atas kebuntuan perizinan Meikarta.

Meski tak ada kepastian terlibat dalam kasus suap Neneng, orang dekat Jokowi yang tampak antusias pada proyek Meikarta Luhut. Luhut sempat menghadiri kegiatan topping off dua tower pertama Meikarta di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Minggu, 29 Oktober 2017.

Saat itu, Luhut mengungkapkan keinginan membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) di Bekasi. Tujuannya untuk memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara DKI Jakarta dengan Jawa Barat.

“Saya tertarik apartemen yang luasnya 23 meter namun dengan cost yang hampir sama dengan punya Pemerintah. Saya akan lapor Presiden, saya juga akan bicara ke (Menteri BUMN) Ibu Rini Soemarno. Kenapa Lippo bisa bikin murah, Pemerintah tidak bisa bikin murah. Saya sangat apresiasi pembangunan ini tapi kalau ada kritik harus segera diperbaiki,” ungkap Luhut ketika itu.

Kehadiran Luhut dalam kegiatan itu terasa janggal lantaran pada Agustus 2017, Pemprov Jawa Barat menolak perizinan pembangunan kota metropolitan seluas 500 hektare yang diajukan Grup Lippo selaku pengembang dan pemilik Meikarta.

Keterkaitan Neneng dengan suap Meikarta dan kehadiran Luhut dalam acara topping off proyek Meikarta, mendapat sorotan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Dia meminta kepada KPK serius mengusut tuntas kasus Meikarta tanpa pandang bulu.

Ferry berharap KPK mampu mengawasi seluruh kepala daerah yang menjadi tim sukses Jokowi-Ma’ruf. Dengan mengemukanya kasus ini, Ferry menilai, terbuka kemungkinan potensi kepala daerah lainnya menyelewengkan kewenangan dan anggaran negara untuk kepentingan kampanye politik.

Kepala daerah pendukung petahana dalam Pilpres 2019, telah banyak yang terjerat korupsi. Tercatat pada Juni 2018 KPK menangkap dua kepala daerah PDIP yakni, Bupati Purbalingga cum Ketua DPC PDIP Purbalingga Tasdi. Dia diduga terlibat kasus suap pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua Tahun 2018.

Selain itu Ketua DPC PDIP Blitar yang juga Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar juga jadi tersangka atas kasus suap senilai Rp1,5 miilar izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar, nilai proyek mencapai Rp23 miliar.

Lebih dari itu, Ferry menyebut, proyek Meikarta, sebagai wujud nyata pemerintahan Jokowi memang telah berlaku ugal-ugalan. “Meikarta itu kan sudah jelas melanggar. Legalitasnya belum ada, tapi menteri langsung meresmikan,” kata Ferry. Hal inilah yang tidak etis dipertontonkan kepada publik.

Apalagi Neneng adalah sebagai Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf, sehingga peran Luhut menjadi sangat strategis sebagai penghubung Neneng dengan Presiden Jokowi.

BEI panggil Lippo

Sementara Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku otoritas pasar modal dijadwalkan akan memanggil Manajemen Grup Lippo. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendengarkan penjelasan mereka, terkait dugaan kasus suap mega proyek hunian Meikarta.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sejatinya manajemen Grup Lippo akan menyampaikan penjelasannya kemarin, Rabu 17 Oktober 2018 kepada BEI. Namun, karena alasan yang tidak dapat dirincinya, perseroan selanjutnya dijadwalkan dengar pendapat atau hearing pada hari Kamis (18/11), pukul 14.00 WIB.

Meikarta merupakan proyek yang dikelola PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), sekaligus cucu usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Artinya ada dua emiten atau perusahaan yang terikat dengan megaproyek yang disebut-sebut bernilai investasi Rp278 triliun tersebut.

Disamping juga nilai proyek yang digarap Grup Lippo hampir Rp300 triliun, artinya sangat material. Itu sebabnya BEI sangat berkepentingan memanggil Grup Lippo untuk melakukan dengar pendapat (hearing) terkait keterbukaan publik. Informasi yang transparan menjadi kewajiban emiten di pasar modal, apalagi transparansi merupakan salah satu pilar utama dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (good corporate governance—GCG).

Apalagi James Riady mewakili Group Lippo pernah memiliki reputasi menembus administrasi Gedung Putih lewat orang yang disusupkan yakni John Huang.

Akankah KPK berhasil mengurai dengan terang benderang urat dari perosalan suap Meikarta kepada Bupati Bekasi dan jajarannya? Akankah ada aksi penyelidikan lanjutan terkait peran Luhut yang dianggap melanggar etika sebagai pejabat publik tapi begitu bersemangat membela korporasi yang sedang dirundung masalah?

Semua episode ke depan terkait suap Meikarta  ini pasti akan tetap menarik untuk diikuti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here