Ketika KPK Menjadi Alat Suksesi di Arab Saudi

0
460
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dan Raja Salman dari Arab Saudi berbicara sebelum pertemuan mereka di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (22/10). ANTARA FOTO/REUTERS/Alex Brandon/Pool/cfo/17

Nusantara.news, Jakarta – Begitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada Sabtu (4/11) langsung membuat gebrakan spektakuler. Namun gebrakan itu bukan semata-mata bertujuan memberantas korupsi, melainkan terkait konsolidasi putra mahkota menuju suksesi di Kerajaan Arab Saudi.

Tercatat 11 Pangeran dan 4 Menteri diringkus. “Tanah Air tidak akan ada kecuali korupsi diberantas hingga akarnya dan pelaku korupsi dimintai pertanggungjawaban,” ucap Ketua KPK Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman yang juga putra mahkota kerajaan itu kepada Reuters, minggu (5/11) waktu setempat.

Tidak tanggung-tanggung, diantara terduga korupsi tercatat nama Pangeran Alwaleed bin Talal yang juga mantan Menteri Keuangan Arab Saudi. Selain pernah menjabat menteri, Alwaleed juga dikenal sebagai pemilik perusahaan permodalan Kingdom Holding Company yang berbasis di Riyadh, Arab Saudi. Kekayaan pribadi Alwaleed berdasarkan pengakuannya pada 2015 menjadi Rp429 triliun.

Perusahaan publik yang listing di Tadawul (Saudi Stock Exchange) itu tercatat memiliki saham di banyak perusahaan kelas dunia, antara lain Twitter, Apple, Motorola, News Corp, Citi Group, Time Warner. Alwaleed juga mengendalikan televisi satelit yang bisa diakses di negaranya. Toh demikian Alwaleed yang kaya raya bukan dianggap sebagai bagian dari anggota kerajaan.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media Internasional, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada Sabtu malam mengumumkan pembentukan KPK yang langsung dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Begitu lembaga anti rasuah itu dibentuk, Televisi Saudi Al Arabiya mengumumkan penangkapan 11 pangeran dan 4 menteri yang dituduh korupsi.

Selain memimpin KPK, Sang Putra Mahkota juga diberi tugas ayahandanya mempelopori program reformasi ekonomi yang bertujuan menarik lebih banyak investasi sektor asing dan swasta ke dalam kerajaan. Untuk itu Raja Salman memecat Abdel Fakieh yang digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri sebagai Menteri Perekonomian.

Untuk melempangkan Putra Mahkota dari “gangguan” internal, Raja Salman juga memecat Pangeran Miteb bin Abdullah dari kedudukan Menteri Garda Nasional dan digantikan oleh Khaled bin Ayyaf. Menteri Garda Nasional selama ini memegang kekuatan yang luar biasa di Arab Saudi. Kalau Pangeran Miteb, anak kesayangan almarhum Raja Abdullah, masih memegang jabatan akan menjadi ancaman tersendiri bagi Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman.

Terlebih sebelum Mohammed ditetapkan sebagai calon pewaris tahta, Pangeran Mitteb pernah disebut-sebut sebagai calon pewaris tahta Raja Salman. Selama ini pewaris tahta Kerajaan Arab Saudi memang tidak pernah jatuh ke keturunannya langsung. Melainkan ke pangeran yang lain. Namun secara mengejutkan Raja Salman mengakhiri tradisi itu dengan mengangkat anaknya sendiri menjadi Putra Mahkota.

Sejumlah media internasional juga menyebut-nyebut pergantian dua posisi kementerian yang strategis itu sebagai upaya Raja Salman membantu Putra Mahkota melempangkan jalan suksesi baginya. Instrumen yang tidak kalah pentingnya adalah pengangkatan Sang Putra Mahkota memimpin KPK.

Paling tidak, pemecatan Pangeran Mitteb sebagai Menteri Garda Nasional, adalah upaya berjaga-jaga dari Raja Salman mengamankan Putra Mahkota dari rongrongan “Sang Keponakan” yang dalam tradisi suksesi Kerajaan Arab Saudi lebih berhak menggantikannya setelah dia mangkat nanti.

Reuters juga menulis, selama ini Menteri Garda Nasional menguasai tiga lembaga keamanan bersenjata yang telah lama dikepalai oleh cabang keluarga kerajaan secara terpisah. Begitu juga dengan pengangkatan Mohammed bin Salman menjadi ketua KPK yang beberapa jam setelah dibentuk langsung menangkapi sejumlah angeran dan menteri.

Padahal, sejak 2011 lalu sebagai jawaban atas “Arab Springs” yang meletus di sejumlah negara Arab, pemerintahan Arab Saudi pernah membentuk lembaga anti-rasuah yang disebut badan anti korupsi Nasaha. Dengan dibentuknya KPK, maka dapat dipastikan badan anti korupsi sebelumnya itu bubar dengan sendirinya.

Dengan dipecatnya Pangeran Miteb, maka dia menjadi orang terakhir dari keturunan Raja Abdullah yang menjadi menteri di era kepemimpinan Raja Salman. Jabatan strategis sebagai Menteri Garda Nasional yang mengkoordinasi tiga pasukan keamanan internal elit yang dibangun oleh Raja Abdullah sejak 5 dasawarsa lalu itu dianggap sebagai isyarat kalau dia akan menjadi suksesor Kerajaan Arab Saudi.

Sedangkan Adel Fakieh baru dua tahun menjabat Menteri Perekonomian. Selama ini dia dikenal sebagai orang penting di balik reformasi ekonomi kerajaan. Adel yang berlatar belakang sebagai pimpinan eksekutif perusahaan makanan acap kali mendorong reformasi politik yang membuat tidak berkenan keluarga raja. Di pemerintahan Adel juga pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan dan Walikota Jeddah.

Fakieh juga seorang nasionalis. Saat menjabat Menteri Tenaga Kerja, Fakieh pernah menetapkan kuota untuk tenaga kerja asing untuk melindungi lapangan kerja lokal. Fakieh di bawah arahan Pangeran Mohammad juga memimpin pengembangan rencana transformasi nasional dan upaya privatisasi diluncurkan tahun lalu untuk mengakhiri kerentanan kerajaan terhadap pasar minyak yang sulit diprediksi.

Sebenarnya Adel Fakieh bukan ancaman langsung Pangeran Mohammed bin Salman. Bahkan selama ini dianggap orang dekat sang Putra Mahkota. Namun kebiasaan di Arab Saudi, setelah mantan menteri tidak lagi memegang jabatan apapun dia difungsikan menjadi penasehat.

Ada pun Tuwaijri, penggantinya, adalah mantan pilot angkatan udara Arab Saudi dan mantan pimpinan HSBC operasi Timur Tengah. Dia telah memimpin program kementerian ekonomi untuk memprivatisasi sekitar 200 miliar dolar aset pemerintah. Mungkin karena prestasi yang dianggap besar ini Raja Salman menaikkan jabatannya dari wakil menjadi menteri.

Jadi, pengangkatan Pangeran Mohammed bin Salman menjadi Ketua KPK sebenarnya bukan hendak bersungguh-seungguh membasmi korupsi di negaranya. Melainkan hanya instrument atau alat konsolidasi kekuasaan Putra Mahkota dari rongrongan internal keluarga kerajaan yang menentangnya.

Tindakan Raja Salman memang nepotis. Tapi sisi positifnya paling tidak diharapkan mampu mencegah konflik kekerasan di lingkungan internal kerajaan. Bagaimana kalau yang terjadi justru yang sebaliknya, misal karena sebut saja Amerika Serikat tidak setuju dengan suksesi yang dipaksakan oleh Raja Salman? Kita lihat saja nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here