Ketika Luhut Ketahuan Putarbalik Hasil Kajian Alumni ITB

1
745
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta berdasarkan hasil kajian Alumni ITB, namun Alumni ITB membantah kajiannya mendukung reklamasi

Nusantara.news, Jakarta – Polemik reklamasi teluk Jakarta masih terus berlanjut. Salah satu polemik yang mengemuka adalah, klaim Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku mendasari pencabutan moratorium reklamasi dari hasil kajian Institut Teknologi Bandung.

Klaim ini yang yang dijadikan fondasi pencabutan keputuan moratorium reklamasi oleh Menko Kemaritiman terdahulu Rizal Ramli, selain Luhut juga menggunakan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tapi apa lacur yang terjadi, pihak ITB ternyata membantah hasil kajiannya mendukung proyek reklamasi. Hasil kajian tersebut ternyata justru menolak reklamasi dan oleh karenanya proyek berbahaya itu harus dihentikan.

Riwayat reklamasi

Awal kisah ini ketika, Presiden Soeharto menginisiasi proyek reklamasi teluk Jakarta pada 1995 silam. Namun, pada 2003, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengeluarkan surat keputusan tentang ketidaklayakan reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta.

Pada 2008, pemerintah pusat di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Keppres No. 52/1995 khususnya mengenai Tata Ruang, sementara wewenang dan tanggung jawab reklamasi teluk Jakarta tetap ada pada Gubernur DKI. Pada 2012, Gubernur DKI Fauzi Bowo justru memberikan izin pengembangan Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Grup.

Pembangunan pulau-pulau reklamasi kian lekas saat Basuki Purnama Tjahaja (Ahok) menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI. Pada 2015, Pemprov DKI mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K. Ahok juga menerbitkan izin pelaksana Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS) yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land.

Pada saat bersamaan, para nelayan teluk Jakarta menggugat proyek reklamasi tersebut ke PTUN Jakarta dan kelak memenangkan gugatan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap penyuapan terhadap anggota DPRD DKI guna menyegerakan peraturan daerah reklamasi oleh pihak dari Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group.

Pada April 2016, Menko Kemaritiman Rizal Ramli menerbitkan moratorium reklamasi teluk Jakarta berbekal landasan kurangnya persyaratan administrasi proyek itu dan dampak merusaknya terhadap lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyegel Pulau C, Pulau D, dan Pulau G yang sudah mulai dibangun.

Keputusan cepat itu

Ihwal munculnya sengketa reklamasi terkini, saat jelang pelantikan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno, Menko Luhut mencabut moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di teluk Jakarta. Ia membatalkan pembekuan yang diteken menteri terdahulu, Rizal Ramli.

Luhut beralasan pencabutan moratorium itu sudah melalui berbagai kajian. “Sudah saya teken kemarin,” kata Luhut di Medan, Sumatra Utara, Jumat (6/10).

Selain kajian dari ahli dari ITB, menurut Luhut, kajian juga dilakukan Bappenas beserta semua kementerian terkait. “Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan (Djamaluddin, deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur), ketua alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi, mau apa lagi?” ujar Luhut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengiyakan, telah menerima surat pemberitahuan pencabutan moratorium reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta dari Menko Kemaritiman. Surat itu, menurutnya, ditandatangani Luhut pada Kamis (5/10).

Tuty mengatakan, surat dengan nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 itu menganulir surat keputusan tentang moratorium reklamasi teluk Jakarta. Reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta yang sempat berpolemik itu pun kembali berpeluang dilanjutkan.

Menurut Tuty, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang habis masa jabatannya 16 Oktober 2017 bergerak cepat dengan mengirim surat ke DPRD melanjutkan pembahasan rancangan perda reklamasi yang sempat tertunda. Gubernur DKI juga mengirimkan surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang meminta persetujuan substansi reklamasi.

Selain itu, pada Agustus 2017, secara tiba-tiba Badan Pertanahan Wilayah (BPN) Provinsi DKI mengeluarkan izin sertifikat HPL (hak pengelolaan lahan) dan sertifikat HGB (hak guna bangunan) untuk Pulau C dan D kepada PT Kapuk Naga Indah. Penerbitan HGB itu kemudian disusul pemerintah pusat mencabut sanksi administratif atas pembangunan Pulau C dan D yang dilakukan PT Kapuk Naga Indah.

Luhut menegaskan, gubernur DKI Jakarta yang bakal menggantikan administrasi terkini harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu. “Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau,” kata Luhut.

Alumni ITB membantah

Klaim Luhut di atas ternyata bermasalah, seolah-olah proyek reklamasi yang di-push-nya itu di-endorse alumni ITB. Kenyataannya sebaliknya, Luhut ternyata memutar balik hasil kajian ITB.

Ikatan Alumni ITB menyayangkan ucapan Menko Luhut, bahwa pencabutan moratorium reklamasi sudah melalui kajian yang dilakukan Alumni ITB yang diketuai oleh Ridwan Djamaluddin. Ridwan saat ini menjabat sebagai Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim.

Perwakilan Ikatan Alumni ITB Muslim Armas mengatakan, kajian tersebut memang sudah dilakukan sejak lama yaitu pada 2016, namun hasil dari kajian tersebut menolak dilanjutkannya reklamasi.

“Itu tidak benar, (hasil) kajian bukan malah (minta) dilanjutkan, tapi (minta) dihentikan (proses reklamasi) dan tidak dipublikasikan secara resmi ke media massa,” katanya.

Sebagai perwakilan dari Ikatan Alumni ITB, Muslim menegaskan,  seluruh Ikatan Alumni sudah menolak proses reklamasi sejak awal. “Kita semua mengkaji secara komprehensif, hukumnya saja sudah banyak dilanggar, kenapa bangunan bisa berdiri tanpa adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” katanya.

“Apakah pemerintah sudah mengeluarkan surat (selain IMB) atau memo, sehingga bangunan itu bisa dibangun tanpa IMB?” sesalnya.

Menurutnya, jika pemerintah ingin memperbaiki daya dukung lingkungan Jakarta, jalannya bukan reklamasi. Justru ia mengatakan bahwa sekarang reklamasi terlalu dipaksakan dan belum tentu membawa manfaat bagi Jakarta.

Alumni ITB itu berpendapat, harus ada transparansi dan kejujuran dari pemerintah. “Jika memang ada kajian lain yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya ada transparansi agar kita bisa bedah satu per satu, apakah hal tersebut benar untuk dapat dilanjutkan,” terangnya kepada Republika.

Muslim mengatakan 90% Ikatan Alumni ITB sepakat menolak reklamasi teluk Jakarta. Penolakan yang dilontarkan oleh Ikatan Alumni ITB merupakan hasil diskusi internal dari berbagai pakar ITB. “Di situ ada teknologi sipil, teknologi lingkungan dan lainnya, jadi (kita) paham betul konsekuensi dari reklamasi tersebut,” katanya.

Tak alergi reklamasi

Sinyalemen Alumni ITB sejalan dengan pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bahwa proses yang dilakukan Ahok banyak melanggar aturan, serampangan, dan ugal-ugalan, sebagaimana diutarakan pula oleh Rizal Ramli.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, Anies-Sandiaga Uno tidak pakai kaca mata kuda menolak reklamai teluk Jakarat. Penolakan pada masa kampanye, menurut dia, disebabkan proyek itu melanggar aturan.

“Gini, waktu itu reklamasinya melanggar aturan. Kalau sekarang sudah diberesin, (bisa) didiskusikan lagi,” kata politikus Gerindra itu.

Menurut Taufik, reklamasi bisa diakomodir dengan perubahan tata ruang di pulau-pulau yang ada. Sebab, pengaturan tata ruang dapat diubah berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif. Dengan perubahan itu pulau-pulau reklamasi dapat lebih memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat.

Misalnya dengan pengubahan fungsi, tadinya fungsi huni, jadi fungsi apa. Tadinya nelayan enggak terakomodir, misalkan akomodir nelayan. Namun, Taufik mengembalikan kewenangan tersebut sepenuhnya kepada Anies-Sandi.

Gubernur Anies Baswedan sendiri sudah menyatakan sikap tegasnya, bahwa reklamasi teluk Jakarta harus dihentikan. Adapun terhadap pulau-pulau yang sudah dibangun, pemanfaatannya akan dinisbahkan untuk kepentingan publik.

Apakah bangunannya akan dihancurkan, atau diubah fungsi, diskusinya akan dilakukan di internal Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here