Ketika MKD Turut Andil Rusak Citra DPR

0
134

Nusantara.news, Jakarta – Meski sudah berstatus tersangka korupsi e-KTP bahkan sempat menjadi buronan hingga akhirnya ditahan oleh KPK, namun sampai saat ini Setya Novanto alias Setnov masih bercokol sebagai Ketua DPR. Jangankan menjatuhkan sanksi, menggelar sidang pun belum dilaksanakan Mahkamah Kehormatan Dewan .

Sementara, desakan agar Setnov dicopot dari posisinya bukan hanya datang dari luar, dari internal parlemen pun makin kencang disuarakan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Lukman Edy menyatakan DPR tidak boleh tersandera dengan kasus hukum yang menjerat Setnov. Karena itu, Ketua DPP PKB ini juga mendesak MKD agar segera menggelar rapat internal untuk memutuskan nasib Setnov.

“Untuk apa rapat konsultasi, karena konsultasi antar-fraksi itu adanya di pimpinan dewan. Jadi MKD gelar rapat internal saja segera,” tegas Lukman di DPR, Kamis (23/11/2017).

Pernyataan Lukman itu menyusul gagalnya MKD menggelar rapat koordinasi dan konsultasi terkait kasus Setnov. Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad mengaku rapat gagal digelar lantaran ada sejumlah pimpinan fraksi yang tidak hadir.

Tak kalah geramnya, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding menegaskan tak ada alasan untuk mempertahankan Setnov sebagai Ketua DPR. Dengan ditahannya Setnov sebagai tersangka, maka itu jelas terindikasi pelanggaran sumpah jabatan sesuai ketentuan dalam UU MD3.

Sementara dari luar parlemen, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) juga melaporkan Setnov ke MKD karena diduga melanggar kode etik dan sumpah jabatan. Dalam laporannya, Ketua HMPI Andi Fajar Asti menyebutkan Setnov layak dicopot karena melanggar ketentuan UU MD3.

Setnov dianggap melanggar sejumlah pasal dalam UU MD3 sekaligus melanggar kode etik DPR. Diantara ketentuan mendasar yang dilanggar Setnov adalah Pasal 235 uang menyebutkan “DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.”

Begitupun dalam Pasal 81 yang menyebutkan sebelas kewajiban anggota DPR, diantaranya adalah mentaati tata tertib dan kode etik.

Untuk itu, Setnov harusnya diberhentikan karena sesuai Pasal 87 Ayat 2 yang menyebutkan “Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh MKD DPR.”

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar juga menilai bahwa Setnov jelas merusak citra lembaga tinggi negara itu karena menyandang status tersangka korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Tak hanya merusak citra DPR, kata Zainal, tapi juga mengganggu kinerja lembaga. Sebab, Setnov akan sibuk mengurus kasusnya sehingga tak akan mungkin konsentrasi dengan tugasnya sebagai Ketua DPR. Apalagi, Setnov kini sudah berada di Rutan KPK.

“Karena itu, kita jangan terpaku pada status tersangka atau terdakwa. Tapi, ini jelas tidak sebatas merusak citra tapi juga kinerja DPR terganggu,” katanya.

Desakan mundur terhadap Setnov dari berbagai kalangan bisa dimaklumi. Apabila merujuk pada hasil survei Indo Barometer dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan anjloknya citra DPR setahun terakhir. Salah satu penyebab utama adalah kasus e-KTP yang menyeret sejumlah anggota DPR.

MKD Ikut Andii Memperburuk Citra DPR

Atas dasar survei tersebut dan sejumlah ketentuan hukum yang dilanggar Setnov, maka selayaknya jika MKD segera mencopot Setnov dari jabatannya sebagai ketua DPR. Tapi, faktanya sampai saat ini Ketua Umum DPP Golkar itu masih bisa bertahan sebagai Ketua DPR.

Sebagian besar anggota MKD seolah bergeming, desakan publik tak digubris. Mungkinkah ada kekuatan lain mengendalikan MKD yang seharusnya independen?

Mencermati kasus e-KTP, tidak hanya Setnov yang diduga terlibat. Dalam surat dakwaan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada 9 Maret 2017, disebutkan puluhan nama dan 37 anggota Komisi II periode 2009-2014 menerima fee dari proyek e-KTP.

Selain Marzuki Alie dari Demokrat yang saat itu menjabat Ketua DPR, juga disebut Gamawan Fauzi (Mendagri) dan sejumlah tokoh partai diantaranya Ganjar Pranowo (PDIP) yang saat ini menjabat Gubernur Jateng, Yasonna Laoly (PDIP) saat ini Menkumham sampai mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jika semua anggota fraksi yang ada di komisi II dan komisi lainnya di DPR saat itu menerima uang haram dari proyek e-KTP, maka bisa jadi itu menjadi alasan mengapa sebagian besar anggota MKD seolah mempertahankan Setnov. Mungkin mereka khawatir kasus e-KTP merusak citra partainya atau bisa juga lantaran ada tekanan dari internal partai masing-masing.

Namun, seharusnya seluruh anggota MKD sadar bahwa masalah ini bisa dijadikan momentum untuk mengembailkan citra DPR. Dan, publik tentu akan mencatat seluruh anggota MKD yang bertanggungjawab soal penegakan etika DPR. Berikut daftar pimpinan dan anggota MKD saat ini :

Ketua:  Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra)

Wakil Ketua:  Sarifuddin Sudding (F-Hanura), H. Yulian Gunhar (F-PDIP), Adies Kadir (FPG)

Anggota:  Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi (FPPP), Ichsan Soelistio (FPDIP), Guntur Sasono (FPD), Dasrizal Basir (FPD), Tb. Soemandjaja (FPKS), Muslim Ayub (FPAN), H.R. Muhammad Syafi’I  (F-Gerindra), Daeng Muhammad (FPAN), KH. Maman Imanul Haq (FPKB), Ahmad Zacky Siradj (FPG), Fadholi (F-NasDem), MY Esti Wijayati (FPDIP)

Apakah DPR akan semakin rusak atau sebaliknya, kini bola di tangan MKD. Jangan sampai MKD dianggap ikut menjadi penyebab makin rusaknya citra dan kredibiiltas DPR. Hanya karena mempertahankan seseorang, akibatnya citra 559 anggota DPR lainnya ikut rusak.

Ingat, publik tidak hanya akan menilai partai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi, tapi juga mencatat nama naggota DPR yang dianggap tidak memiliki kredibilitas. Dan, sanksinya tidak akan dipilih pada pemilu nanti. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here