Ketika NU Membaur di 212

0
232
Aksi longmarch peserta 212.

Nusantara.news, Jakarta – Mesin politik Barisan Kiai Santri Nahdliyin (BKSN) sudah mulai dipanasi dan tentunya siap dideklarasikan. BKSN didirikan bukan untuk gagah-gagahan. Tapi dibentuk karena ada maksud dan tujuan. Didirikan oleh sejumlah kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), BKSN siap menjadi wadah besar warga Nahdliyin yang selama ini tersekat-sekat oleh kepentingan elite NU.

Seperti diketahui, selama ini kepentingan Ketua Umum PBNU, Kiai Said Aqil Siroj dalam konstestasi Pemilu 2019 terlihat sangat kental. Terutama saat keterlibatannya menjegal pencalonan Mahfud MD untuk Cawapres Jokowi. Dengan diusungnya Ma’ruf Amin sebagai Cawapres, NU kemudian diseret-seret dalam kepentingan politik praktis.

Wajar jika kemudian Ketua Umum Barisan Kiai Santri Nahdliyin (BKSN), Agus Solachul A’am Wahib menyebut, Said Aqil telah membawa NU menyimpang dari Khittah NU 1926. Adanya BKSN, lantaran sudah tidak sejalan dengan Said Aqil.

“Tidak cocok dengan faham Kiai Said, sebab Kiai Said ini menyimpang jauh dari Khittah NU. Sehingga banyak sekali kiai-kiai yang struktural gabung, yang kultur lebih banyak,” kata cucu pendiri NU, KH. Wahab Chasbullah yang akrab disapa Gus A’am Wahib ini di Surabaya, Senin (26/11/2018).

Setidaknya ada dua agenda besar BKSN. Pertama, BKSN mendukung pasangan Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Kedua, menghadiri Reuni Akbar Alumni 212 di Jakarta, Minggu (2/12/2018) mendatang.

Untuk agenda pertama, BKSN siap mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Pasalnya, BKSN memang dibentuk sebagai wadah bagi warga Nahdliyin yang pro Prabowo, sehingga NU tidak tercerai berai hanya karena mendukung satu pasangan seperti yang dilabeli elite NU di level struktural.

Gus A’am memastikan, seluruh anggota yang tergabung dalam BKSN merupakan warga NU. Mayoritas, mereka adalah NU kultural. Akan tetapi, tidak sedikit NU struktural yang ikut merapat. Diakuinya, saat ini banyak sekali warga NU yang mendukung Prabowo-Sandi. Hal itu tidak bisa dipungkiri.

“BKSN itu wadahnya NU kultural. Tapi, kenyataannya sekarang banyak NU struktural yang sudah merapat ke sini,” ungkapnya.

Dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (2011), Greg Fealy memberi komentar menarik ketika mengamati sepak terjang NU di bawah kepemimpinan Wahab. Fealy menyatakan, tindakan NU dalam berpolitik sama sekali bukan tanpa prinsip.

NU sesungguhnya berpegang pada ideologi politik keagamaan yang meletakkan prioritas tertinggi pada proteksi sosial terhadap posisi Islam dan para pengikutnya. Kesimpulan seperti ini tidak begitu mengagetkan jika dibidik dari kacamata tradisi keilmuan pesantren. Kalangan santri memahami bagaimana mengaplikasikan teori kepemimpinan paling fundamen: tsaharruful imãm alar raiyyah manūthun bil maslahah (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan).

Nah, kondisi inilah yang tidak menguntungkan NU. Sejak dipimpin Said Aqil, NU dibawa ke ranah politik praktis. Watak NU seperti otokratik. Otoritas kiai selalu digunakan untuk mengakali politik kepentingan para elite.

Dengan adanya BKSN ini, para kiai dan tokoh NU ingin menjadi penengah umat. Ijtihad politik NU, mau tak mau harus dilakukan agar tidak menjadi blunder ke depannya dan tentunya menjaga marwah NU tetap pada track-nya.

Agenda kedua, BKSN siap melakukan konsolidasi kiai, tokoh, maupun santri NU untuk menghadiri Reuni Akbar Alumni 212. Adanya himbauan dari Said Aqil agar warga Nahdliyin tidak ikut dalam acara Reuni Akbar Alumni 212 di Jakarta dan sejenisnya, justru tidak digubris oleh tokoh tokoh NU.

“Waktu itu Kiai Said mengatakan, seluruh warga Nahdliyin diimbau tidak ikut 212. Lalu saya bilang, himbauan Pak Said itu tidak penting, yang penting bagi saya orang NU itu ada di sana (212) untuk merangkul dan mendekati semua golongan,” kata Gus A’am.

Menurut Gus A’am, tidak sedikit warga NU yang menjadi bagian dari alumni 212. “Perlu diketahui, orang (alumni) 212 itu banyak orang NU,” ungkapnya.

Karena itu sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, NU harus terbuka kepada siapa saja. Sehingga tidak ada yang salah warga NU terlibat dalam gerakan yang dikomandoi oleh Habib Rizieq Sihab. Justru pihaknya mendorong warga Nahdliyin agar hadir dalam event 212. Tujuannya, supaya NU bisa merangkul dan mendekati semua golongan yang ada. “Jangan NU itu eksklusif, NU itu harus terbuka untuk golongan, sehingga NU itu semakin besar,” terangnya.

Bahkan para kiai dan tokoh NU juga akan menghadiri Reuni Akbar Alumni 212, tidak hanya dari Jawa Timur tapi dari penjuru Nusantara. Pasalnya, mereka merupakan NU kultural, meski tidak sedikit yang masih berada di struktural.

Dari informasi yang didapat, beberapa kiai NU yang rencana hadir di antaranya, KH. Imron Rosyadi (Jombang), KH. Abdullah Zaini, (Pasuruan), KH. Rozi Shihab, (Pasuruan), KH. Lutfi Bashori (Malang), Prof KH. Nanat Fatah Nasir (Bandung), H. Juhaya Sasmita (Bandung), KH. Osep Syaifudin (Cirebon) serta para tokoh dan kiai NU lainnya.

Kehadiran para kiai dan tokoh ini tentu dengan alasan menjaga ukhuwah Islamiyah, kendati ada yang menganggapnya sebagai kepentingan politik. “Dalam tahun-tahun politik seperti saat ini saya rasa penting untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Terserah yang melihat. Mau dicap politik, silakan. Tidak, juga tidak apa-apa. Yang jelas pertama, silaturrahim (konsolidasi) umat Islam menghadapi tahun politik seperti ini, adalah penting. Doakan bangsa dan negara. Kedua, kalau pun ada politik, haruslah politik yang berdasarkan agama. Karena agama dengan politik, sesungguhnya tidak bisa dipisah,” tegasnya.

Dibuat sibuk gerakan 212 bikinannya

Dengan didengungkannya kembali gerakan 212 melalui aksi Reuni Akbar Alumni 212, membuat Ma’ruf Amin kebakaran jenggot. Cawapres Jokowi ini menyayangkan adanya upaya menghidupkan lagi 212 yang dianggap malah berpolitik.

“212 itu saya yang bikin, saya yang mengeluarkan fatwanya. Itu fatwa tentang penegakan hukum karena Ahok menghina agama,” kata Ma’ruf di Yayasan Al-jihad Assalahuddin Al Ayyubi, Jalan Papanggo I, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/11/2018) lalu.

Saat itu, menurut Ma’ruf dibentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Sejumlah tokoh disebut juga terlibat seperti Habib Rizieq Syihab dan Bachtiar Nasir.

“Kemudian digerakkan 411 dan 212, tujuannya supaya Ahok dihukum. Alhamdulillah selesai, akhirnya Ahok dihukum. ya sudah selesai. 212 selesai,” jelasnya.

Setelah itu, Ma’ruf mengaku membubarkan GNPF MUI karena persoalan hukum Ahok sudah selesai di pengadilan. “(Tapi) oleh kelompok tertentu dihidupkan lagi, (namanya) PA 212. Tidak jelas tujuannya, ini malah jadi kegiatan politik. Begitu juga dibentuk GNPF ulama, ulamanya mana, fatwanya mana? Ini jadi gerakan politik. Ini kita waspadai,” tegas Ma’ruf yang kini justru dibuat sibuk oleh gerakan 212 bikinannya.

Ya, boleh saja Ma’ruf berbicara dari posisi dia sebagai Cawapres. Bagaimana seandainya Ma’ruf tidak dalam posisi itu?

Justru saat ini yang dipertanyakan sebagian warga NU adalah pencawapresan Ma’ruf Amin. Jika mantan Rais Aam PBNU itu menganggap Cawapres adalah sebuah penghargaan, ini yang dipertanyakan.

“Bagi beliau, pribadi, mungkin penghargaan. Tetapi, bagi jamiyah NU, ini musibah. Bagaimana ormas sebesar NU, pimpinan tertingginya bisa dibajak seenaknya. Rais Aam itu sudah terikat baiat, terikat janji tidak boleh tergiur jabatan,” jelas Gus A’am.

Apalagi proses pencawapresan Ma’ruf ini seperti misteri. NU seakan menjadi ganjal politik, tumbal politik. Menjadi ironi kalau ini kemudian disebut sebagai penghargaan. “Kalau Ma’ruf mundur dari Rais Aam, dengan alasan menjadi Cawapres, ini sesungguhnya pelanggaran. Kalau organisasi harus melepas beliau, itu harus dimaknai sebagai punishment (hukuman). Ironisnya setelah mundur, dengar-dengar menjadi mustasyar PBNU. Mau jadi apa NU ini?” tegasnya.

Fakta inilah yang menyeret NU ke jalur politik praktis, politik kekuasaan, politik yang bertentangan dengan khitthah NU. Akibatnya NU dipaksa bermain politik praktis, antara menang dan kalah. Begitu kalah, NU kena getahnya. Ketika NU menang, maka fungsi mengayomi semua umat, menjadi sirna. Dan memang beginilah skenario mengobrak-abrik NU. Caranya ya itu, dengan iming-iming kekuasaan.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, saat ini NU struktural memang cenderung condong ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Akan tetapi, NU kultural di level bawah tergolong lebih cair.

BKSN termasuk wadah bagi NU yang cair tersebut. Pasalnya, NU kultural tidak serta merta memiliki pandangan politik yang sama dengan NU struktural. Pilihan politik warga NU secara umum pun tidak terfokus ke salah satu partai atau kekuatan politik.

Saat ini banyak orang NU kultural yang berafiliasi ke banyak partai seperti di Golkar, PDIP, PKS, dan PAN. Atas fakta preferensi politik yang beragam itu, bisa diasumsikan di tataran NU kultural tidak mungkin terjadi satu suara di Pilpres 2019 mendatang.

“NU kultural Inilah yang digaet Prabowo dan Sandi, dan jumlahnya sangat mayoritas ketimbang yang struktural,” kata Adi.

Wajar jika dalam Reuni Akbar Alumni 212 mendatang, Prabowo-Sandi cenderung dekat dengan kalangan Alumni 212, Front Pembela Islam atau simpatisan Rizieq Shihab lainnya secara umum. Terlebih NU di level kultural yang kini mulai menampakkan diri melalui BKSN.

Ya, dengan begini, NU menunjukkan diri tidak ada jarak lagi, terutama terhadap Prabowo-Sandi. Stempel Alumni 212 hanya dekat dengan Rizieq Shihab akan luntur dengan sendirinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here