Ketika OJK Membuka Dialog Restrukturisasi Bumiputera

0
616
Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Tim Advokasi Penyelamatan AJB BUmiputera 1912 (TAPB) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diharapkan menjadi babak baru pemulihan perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah setahun restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berujung pada batalnya investor masuk, belakangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menjajagi pola pemulihan baru.

Bahkan OJK juga sudah mulai terbuka dan menjalin komunikasi para pemegang polis, pengeritik dan penolak pola kerja Pengelola Statuter (PS) bentukan lembaga super body tersebut. Akan kah ada harapan baru restrukturisasi AJB Bumiputera yang

Pada Senin (19/2), OJK mengundang Tim Advokasi Penyelamatan ABJ Bumiputera (TAPB) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dindang oleh Direktur Penyidikan OJK Tongam L. Tobing, Kepala Departemen Penyidikan OJK Irjen Pol. Rochmad Sunanto, penyidik Polri dan staf OJK lainnya.

Pemegang polis AJB Bumiputera yang tergabung dalam TAPB meminta OJK merombak pengelola statuter, menyusul gagalnya upaya penyelamatan perusahaan asuransi tertua itu. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara TAPB dengan Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK

Jaka Irwanta, mewakili TAPB, pemegang polis sekaligus cucu pendiri AJB Bumiputera mengungkapkan, pertemuan berlangsung di Gedung Sumitro Djojohadikusumo OJK itu berlangsung konstruktif.

Dalam pertemuan itu hadir Jaka Irwanta dan Nyoto Dwi Saksono sebagai perwakilan TAPB, dan Risky dari MAKI dengan para petinggi OJK.

Empat tuntutan

Kepada pejabat OJK, Jaka menyampaikan respeknya karena mau menjalin komunikasi dengan para stakeholder. TAPB dan MAKI termasuk yang paling vokal menyuarakan restrukturisasi yang dianggap salah arah. Bahkan MAKI sudah melayangkan gugatan kepada Kepala OJK Wimboh Santoso karena dianggap proses restrukturisasi yang telah dijalankan salah arah dan boros.

Karena itu TAPB dan MAKI, menyampaikan empat hal strategis dalam rangka penyehatan AJB Bumiputera selanjutnya. Pertama, mengganti tim PS eksisting yang dianggap telah gagal merestrukturisasi AJB Bumiputera dengan biaya mahal.

Kabarnya biaya penyehatan yang dilakukan PS lebih dari Rp500 miliar dalam setahun dan tanpa hasil. Apalagi uang sebanyak itu dikabarkan dari hasil mengagunkan aset AJB Bumiputera ke Bank Sinarmas.

“Yang menggadaikan aset Bumiputera itu PT Evergreen Invesco Tbk, investor yang di-hire Pengelola Statuter. Dasar hukumnya sangat lemah karena pemegang polis tak pernah diajak bicara. AD/ART Bumiputera menyebutkan segala aksi korporasi harus seizin wakil pemegang polis. Ini ke depan akan menjadi masalah besar,” kata Jaka.

Kedua, TAPB dan MAKI meminta OJK mengaudit apakah benar biaya sebanyak itu habis hanya dalam setahun dan tanpa hasil. Terutama audit harus dilakukan pada perikatan hukum yang tidak pada tempatnya, akibatnya aset Bumiputera digadaikan ke Bank Sinarmas secara tidak sah.

“Evergreen kan ternyata batal sebagai investor, perikatan itu juga harusnya batal demi hukum. Dengan demikian proposal yang diajukan dan agunan yang dijaminkan salah alamat,” tegas Jaka.

Ketiga, harus segera dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan OJK (POJK) terkait Usaha Bersama (mutual). Itu adalah amanat dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), selama ini Pemerintah dan OJK tidak amanah terhadap putusan MK.

Putusan MK atas uji materi terhadap Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 2/1992 tentang Usaha Perasuransian pada 3 April 2014 mengamanatkan pembuatan UU tentang mutual paling lambat 2 Oktober 2016. Berbeda dengan amanat Putusan MK tersebut, UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian bahwa ketentuan mengenai usaha bersama akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Namun, tindakan OJK yang menetapkan PS untuk merestrukturisasi AJB Bumiputera 1912 telah menimbulkan konflik hukum. Sebab, tindakan hukum pada badan usaha yang belum diatur oleh UU bukan dengan membuat penetapan pengambilalihan melalui PS atau proses pembuatan PP.

Melainkan, tindakannya mengacu kepada Anggaran Dasar badan usaha yang bersangkutan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berlaku sebagai UU. 

Jadi, pembentukan PS yang berlandaskan peraturan OJK dan tindakan yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan UU yang secara hierarki berada di atasnya. Pengalihan aset seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai wakil pemegang polis sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Keempat, TAPB dan MAKI juga meminta OJK membawa dugaan praktik curang ke ranah hukum. Untuk dugaan fraud, OJK baru terima informasinya. OJK butuh dokumen atau data penunjang agar bisa diproses. TAPB dan MAKI menyanggupi.

PS ditugasi OJK sejak 21 Oktober 2016 melalui Keputusan OJK Nomor 87/D.05/2016. PS AJB Bumiputera beranggotakan Didi Achdijat sebagai Koordinator dan Sriyanto Muntasram selaku Wakil Koordinator, Yusman, Adhie M. Massardi, dan Agus Sigit.

Jaka menyatakan OJK respek atas masukan TAPB dan MAKI. Pada kesempatan itu Jaka menyampaikan minta maaf karena cukup vokal berpolemik di media demi menyelamatkan AJB Bumiputera.

Fraud lama

Disamping itu Jaka juga berusaha obyektif bahwa AJB Bumiputera dimasa lalu juga dirusak oleh direksi lama, sebelum PS, lewat kejahatan (fraud) asuransi.

Selain mengganti PS, Jaka menuturkan, TAPB dan MAKI juga meminta OJK mengaudit pengelola statuter saat ini, termasuk membawa dugaan praktik curang ke ranah hukum. Di antaranya, kekeliruan dalam menempatkan dana kelolaan melalui PT Optima Karya Capital Securities sehingga merugikan AJB Bumiputera hingga Rp400 miliar.

“Setahu saya ada 7-9 kasus yang akan dibawah ke ranah hukum. Salah satu kasusnya penempatan dana di Optima, itu akan diperiksa, termasuk direksinya,” kata Jaka.

Tidak cuma di Optima, dana kelolaan AJB Bumiputera juga disebut nyangkut di beberapa perusahaan manajemen investasi, yakni PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Sinergy Asset Management, PT Falcon Asia Resources Management, PT Natpac Asset Management, dan PT Sarijaya Permana Sekuritas.

Kerugian AJB Bumiputera bertambah karena memarkirkan dananya di perusahaan minyak dan gas bumi PT Sugih Energy Tbk. Nilai investasinya ketika itu diperkirakan Rp250 miliar.

Tampaknya akan ada proses restrukturisasi AJB Bumiputera baru yang lebih terbuka, lebih mendengar dan diharapkan arahnya benar. Selama ini AJB Bumiputera yang mutual coba dibenahi dan diukur dengan rumus-rumus Perseroan Terbatas, sehingga wajar tidak pernah tuntas.

“Masak mau mengatur sepak boleh dengan aturan bulu tangkis, makanya tidak nyambung,” tutur Jaka.

Akan kah Bumiputera menemui momentum pemulihan yang tepat, cepat dan dan sesuai harapan. Semua kembali pada siapa yang menanganinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here