Ketika Panglima Mulai Bergerilya

0
334
Pendekatan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terhadap para ulama seolah menegaskan dukungan Pencapresan pada Pemilu 2019 mendatang.

Nusantara.news, Surabaya – Meski perhelatan Pilpres 2019 masih jauh, sosok Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disebut-sebut memiliki aura politik kuat yang bisa mengancam petahana. Hal itu terlihat dari aktivitas politik Gatot Nurmantyo yang kian agresif.

Dalam sejumlah agenda kegiatan, Gatot rajin bergerilya ke berbagai tempat. Alumnus Akmil 1982 ini selalu hadir dalam setiap seminar kebangsaan di kampus-kampus, pesantren, organisasi masyarakat, termasuk partai politik. Tak berlebihan kiranya agresifitas Gatot ini dibaca sebagai upaya memoles citra untuk mendulang insentif elektoralnya di Pilpres mendatang.

Ya, tak ada asap jika tak ada api. Begitulah pepatah yang pas untuk menggambarkan gerilya politik Gatot saat ini. Tak mungkin dia aktif blusukan jika tak ada maksud lain. Apalagi Gatot telah melakukan sejumlah manuver yang menyangkut jabatannya sebagai Panglima TNI. Di antaranya dengan mengumbar kasus korupsi Helikopter AW-101, termasuk memberikan tekanan kepada Angkatan Udara. Upaya ini dinilai sekadar pencitraan.

Dalam konteks pencitraan tersebut, muncul spekulasi Gatot sengaja membongkar korupsi di tubuh TNI sekadar pencitraan. Dengan mempermalukan institusi TNI, memunculkan anggapan ada persaingan di internal TNI yang dikhawatirkan mengganggu profesionalisme matra. Tapi sekali lagi, ini hanya politik.

Yang tampak jelas, Gatot mendekati kalangan ulama dari berbagai Ormas Islam. Seperti yang terlihat dalam aksi bela Islam 411 dan 212, di sini peran Gatot sangat kentara sekali. Kata-katanya yang menjadi viral saat menyebut “Umat Islam adalah benteng terakhir NKRI”. Bahkan Panglima TNI menyatakan tersinggung dengan informasi yang berkembang di masyarakat, yang mengaitkan aksi umat Islam dengan upaya kudeta pemerintahan Presiden Jokowi. Adanya tudingan itu, Gatot langsung memposisikan dirinya ‘juga umat Islam’. Sehingga dengan cara apa pun dia akan membela agamanya.

Menurut Gatot dua organisasi Islam, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi motor bersama rakyat dari kelompok agama lain dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Di saat para ulama menggalang kekuatan bersama berbagai lapisan masyarakat, Gatot mengingatkan bahwa saat itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum ada. Sehingga lanjutnya, keinginan dan naluri pejuang rakyat Indonesia-lah yang kemudian berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka meski hanya bermodalkan bambu runcing.

Dan, kedekatan ini memicu kedekatan berkelanjutan. Dalam HUT TNI ke-72 tahun 2017, Gatot Nurmantyo menggelar ziarah ke makam mantan Presiden RI dan tokoh NU. Tidak tanggung-tanggung, Gatot mengajak 43 pejabat tinggi TNI dalam rombongan, termasuk KSAD, KSAU, dan KSAL, serta panglima Kodam se-Indonesia. Turut hadir pula Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakapolda Jawa Timur, serta Bupati dan Wali Kota Blitar.

Setelah berziarah ke makam Sukarno, Gatot meneruskan ziarah ke makam presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, di Jombang. Dari Jombang, Gatot berziarah ke makam Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah dan makam Panglima Besar Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta.. Ziarah Panglima TNI ke makam mantan presiden ini memang menjadi tradisi baru yang dilakukan TNI sejak tahun 2016.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama KSAD Jenderal Mulyono, KSAL Laksamana Ade Supandi dan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto berdoa di makam Bung Karno di Blitar, Senin (18/9).

Selain itu, Gatot dan rombongan juga berkunjung ke makam pendiri Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Hasyim Asyari. Dalih dia, ziarah ke makam tokoh NU bermakna mengirimkan doa dan pewarisan nilai-nilai juang agar generasi muda meneladani jiwa pejuang dari para kiai dan santri yang tidak takut mati ketika melawan penjajah dan sekutu pada 10 November 1945 lalu. “Waktu itu kiai dan santri bersatu dengan TNI melawan Inggris dan sekutu. Dan yang membunuh pimpinan musuh, yakni Brigadir Jenderal AWS Mallaby bukanlah TNI, tapi santri,” katanya.

Kedekatan TNI dengan dunia pesantren entah suatu kebetulan momentum atau momentum yang sengaja diciptakan. Pasalnya sebelum ditegaskan kelahiran Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2015, yang berangkat dari keluarnya Resolusi Jihad yang menjadi ruh dari kelahiran Hari Pahlawan, Panglima TNI selalu menegaskan pengakuan pesantren, dalam hal ini Laskar Hisbullah dan Sabilillah, dan semua komponen yang berkontribusi memperjuangkan kemerdekaan bangsa sebagai bapak kandung TNI. Ini bukan pernyataan biasa, tapi mencerminkan utuhnya kembali jati diri TNI, yakni TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara rakyat.

Memang, pada era Orde Baru peran laskar-laskar, termasuk pesantren dalam perjuangan kemerdekaan seolah ditenggelamkan. Pengaburan sistematis dilakukan melalui buku serial sejarah terbitan Direktorat Sejarah dan Tata Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bawah komando Nugroho Notosusanto. Akibatnya, generasi yang tumbuh saat itu tidak banyak mengetahui seperti siapa KH Hasyim Asy’ari, apa perannya dalam peristiwa 10 November 1945, dan apa itu Resolusi Jihad. Setidaknya di era Reformasi ini, hanya Gatot yang berani mengakui hal itu.

Upaya Gatot menghidupkan tradisi baru ini adalah sesuatu yang lazim. Sayangnya tradisi ini menjadi ‘tidak lumrah’ ketika ziarah Panglima TNI ke makam Kiai Hasyim Asyari ditafsirkan sebagai langkah politik untuk meminta dukungan dari tokoh-tokoh agama. Benarkah kedekatan Gatot dengan kalangan pesantren murni besutan ideologi, atau ada maksud dan kepentingan politis? Giliran publik kini balik bertanya.

Apalagi sebelumnya ada info dari lingkaran Partai Gerindra menyebutkan, sejumlah elite sudah masuk dalam radar Prabowo. Nama yang beredar tentunya Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Hanya saja sumber tersebut mengatakan internal Gerindra saat ini masih memaksimalkan komposisi antara sipil dan militer. Apakah sipil yang presiden dan militer yang wakil presiden, atau sebaliknya? Masih tanda tanya.

Sementara Partai Nasdem jauh hari sudah menyatakan ketertarikannya pada sosok Gatot Nurmantyo untuk mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019. ‎Mengingat Wakil Presiden Jusuf Kalla tak akan bersedia maju di Pilpres mendatang. Karena itu Gatot ‎dinilai sangat mumpuni mendampingi Presiden Jokowi setelah ‎memasuki pensiun pada Maret 2018.

Selian NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) juga kepincut dengan sosok Gatot agar maju dalam gelaran Pilpres 2019. Selama ini Gatot dianggap salah satu sumber kepemimpinan yang sukses dari kalangan militer.

Tidak bisa dipungkiri posisi Gatot Nurmantyo sebagai figur alternatif. Meski begitu, untuk bisa mendapatkan predikat presiden, setidaknya tiga syarat ini meski dilakukan Gatot. Pertama, Gatot harus memiliki partai politik pengusung untuk maju atau dimajukan sebagai capres. Kedua, aspek finansial tentu harus ada sebagai amunisi dalam bertarung. Ketiga, citra dan prestasi dia selama menjabat.

Apabila tiga aspek itu terpenuhi, maka Gatot dapat menjadi antitesis dari Presiden Jokowi. Apalagi pasca Pilkada DKI, kekecawaan pendukung Ahok telah bermunculan kepada Jokowi.

Di sisi yang lain, Prabowo Subianto sebagai pemimpin oposisi juga semakin solid setelah jagoannya Anies-Sandi tampil sebagai pemenang. Pada titik inilah Gatot muncul sebagai figur perekat, sekaligus calon alternatif di Pemilu 2019.

Wajar jika sekarang Gatot sangat ngotot melakukan pendekatan ke sejumlah Ormas Islam. Konsolidasi kekuatan nonparpol terutama dari kalangan ulama dan santri, dianggap Gatot sebagai kekuatan ketiga seiring kekecewaan umat Islam terhadap pemerintahan Jokowi. Setidaknya syarat ketiga sudah dipenuhi Gatot.

Manuver Gatot terbaru, dia kembali mengesankan dirinya sebagai Panglima TNI yang pro rakyat dengan “pasang badan” terkait seruan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/ PKI di jajaran militer. Pada posisi ini Gatot dengan tegas mengatakan itu adalah instruksi dari dirinya. Dan tidak ada bisa menghentikannya kecuali Presiden Jokowi. Kalau sudah begitu, siapa yang berani melarang Gatot.

Polemik pun muncul. Bahkan “Panglima TNI” sempat menjadi trending topic di jagat dunia maya. Sebab, film tersebut dianggap terlalu vulgar dengan menampilkan kekerasan mulai dari menculik tujuh jenderal, hingga dimasukkan ke Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta yang kini menjadi monumen Pancasila Sakti. Sebagian pihak meragukan fakta yang disajikan dalam film tersebut. Nah, saat ditanya mengenai materi film yang menjadi polemik, Gatot lagi-lagi mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah.

Dasar instruksi itu, Gatot menegaskan hanya menunjukkan fakta yang terjadi. “Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu,” jelasnya.

Tepat di lokasi Gatot berdiri, yaitu area makam proklamator, Gatot bercerita bahwa Presiden Soekarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. “Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali,” ucapnya.

Gayung bersambut, di tempat terpisah, Presiden Jokowi sepertinya merestui kehendak Gatot untuk nobar film G30S/PKI di jajaran TNI. Presiden, tidak mempersoalkannya. Namun, Jokowi berharap agar film itu diproduksi ulang agar pesannya dapat diserap generasi muda.

“Akan tetapi, untuk anak-anak milenial, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka. Biar ngerti mereka bahaya komunisme. Biar mereka tahu juga mengenai PKI,” kata Jokowi saat ditemui di Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah, kemarin.

Penafsiran publik, kebijakan populis yang diambil Gatot ini tampaknya sudah diperhitungkan dengan matang. Sementara dia sendiri ingin disejajarkan dengan presiden. Kesan TNI selalu berada di bawah komando presiden, lambat laun mulai digoyang. Ya, Gatot sepertinya ingin diperhitungkan di level elite, bisa menjadi lawan tanding, pendamping atau sekaligus penantang bagi petahana.

Keberadaan Gatot dengan manuvernya membuat peta politik makin rumit. Dia menjadi beban dan dianggap menganggu range elektibilitas Presiden Jokowi. Betapa tidak, publik setiap hari melihat elektibilitas Gatot kian menanjak dan reli kencang. Mungkin Jokowi berpretensi Gatot ibarat anak macan, kecil jinak, besar menerkam, namun juga bisa merongrong elektibilitas.

Memperhitungkan manuver Gatot Nurmantyo, tampaknya Jokowi harus mulai mengukur ulang kekuatannya kalau tidak mau posisinya terancam. Jokowi dan ‘para pembisik’ harus menyusun strategi, karena ancaman itu sudah nyata. Sebaliknya jika Jokowi mampu mengemas permainan secantik mungkin, bukan tidak mungkin Gatot nanti menjadi siraman oksigen politik. Gatot akan mendampingi Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, karena selama ini keduanya nampak akrab. Dengan Gatot Cawapres, tentu dapat menyuntik elektoral dalam rangka memenangkan Pilpres 2019. Bagaimana juga selama ini sosok wakil selalu menjadi sekrup politik menentukan sebuah kemenangan kontestasi elektoral.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here