Ketika Para Calon Berstatus Pesakitan Ikut Pilkada

0
169

NUSANTARA.NEWS, Jakarta – Pada Pilkada serentak 15 Februari kemarin, beberapa calon yang ikut kontestasi ternyata masih tersangkut masalah hukum. Mereka adalah Atty Suhati, Calon Walikota Cimahi Jabar; Samsu Umar, Calon Bupati Buton Sulawesi Tenggara; Rusli Habibie, Calon Gubernur Gorontalo; dan Ahok, Calon Gubernur DKI Jakarta.

Walikota nonaktif Cimahi, Atty Suharti, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap projek pembangunan pasar. Kemudian, Bupati Buton nonaktif Samsu Umar merupakan tersangka dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Sementara itu, Gubernur Gorontalo telah divonis 8 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2016. Namun salinan putusannya hingga kini belum turun. Dari keempat pesakitan itu, tentu yang paling heboh adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” yang kini masih menjalani sidang kasus penistaan agama.

Hebatnya, kendati status keempat kandidat tersebut berperkara hukum, mereka masih bisa berlaga dalam Pilkada serentak 2017. Namun demikian, dua calon yang meringkuk di tahanan KPK bernasib buruk. Mereka adalah Atty dan Samsu. Perolehan suara kedua calon petahana ini turun drastis. Sedangkan nasib baik dialami Rusli Habibie dan Ahok, suara mereka unggul teratas di bandingkan dengan kandidat lain.

Menyikapi fenomena ini, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR ) Masykurudin Hafidz menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa kini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan penegakan hukum yang cukup rumit.

“Memang sekarang ini kita menghadapi situasi penegakan hukum yang cukup rumit. Sebenarnya memang sumbernya itu adalah dari undang-undang pilkada kita yang kemarin tidak terlalu eksplisit mengatur soal bagaimana status dari terpidana itu,” ungkap Hafidz.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad. Ia berharap ke depannya, aturan ini bisa lebih mempertegas lagi mengenai seleksi calon yang akan menjadi kandidat peserta pemilu.

“Ke depan, saya harap tidak ada lagi toleransi bagi calon dengan status hukum tersangka, terdakwa dan terpidana. Mudah-mudahan aturannya bisa lebih tegas,” tambah Muhammad.

Diketahui, aturan dalam persyaratan calon kepala daerah tidak ada yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai tersangka. Yang dipersyaratkan adalah calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sehingga calon kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka masih sah sebagai calon kepala daerah.

Sebenarnya seorang yang ditetapkan sebagai tersangka apalagi terdakwa jelas sudah memenuhi kriteria sebagai pelanggar hukum. Karena itu sebagai tersangka tentu harus mengikuti proses hukum dan prioritasnya adalah mengikuti tahapan dan proses hukum.

Jika tersangka diperbolehkan mencalonkan diri, maka pertama, bagaimana yang bersangkutan akan fokus dalam menjalani proses hukum; kedua, akan berisiko ketika vonis bersalah dan yang beraangkutan unggul dalan pilkada.

Saat ini ada cara yang bisa mencegah status tersangka bisa berkompetisi dalam Pilkada.

Pertama, partai politik harus lebih cermat dalam mengcek calon yang diajukan dalam pilkada agar tidak ada berstatus tersangka maju dalam pilkada. Apabila dalam proses pengecekan itu yang bersangkutan diduga bersalah maka diharapkan parpol tidak mengusungnya.

Kedua, peran media sangat penting dalam mempubikasikan calon kepala daerah yang masih berstatus tersangka sehingga memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Ketiga, para pembuat UU ketika menyusun regulasi jangan berpikir kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan rakyatnya. Pengesahan UU di parlemen yang sarat kepentingan tidak boleh mendegradasi objektivitas sebuah regulasi.

Keempat, masyarakat pemilih merupakan “benteng” terakhir, artinya mereka diharapkan lebih teliti, cermat, dan lebih tahu apakah seorang patut memimpin atau tidak. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here