Ketika Para Dokter Memprotes BPJS Kesehatan

1
86
Antrean panjang pasien BPJS Kesehatan saat ingin mendapatkan layanan kesehatan.

Nusantara.news, Jakarta – Defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga akhir 2017 mencapai Rp25,5 triliun, sementara sampai Juni 2018 diperkirakan ada tambahan defisit sedikitnya Rp5 triliun. Hal ini  membuat asuransi sosial itu mencabut tiga layanan yang paling populer di masyarakat.

Tiga layanan yang dicabut oleh BPJS Kesehatan itu adalah operasi katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik. Pencabutan tiga layanan itu mulai diberlakukan BPJS Kesehatan sejak 25 Juli 2018.

Saat ini total peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 199 juta, atau 80% dari total penduduk Indonesia. Meskipun demikian penambahan jumlah peserta tersebut tidak dapat menutupi atau menghentikan defisit keuangan BPJS Kesehatan, malah makin membesar.

Adapun usulan untuk menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan juga ditolak para stake holder. Beberapa waktu lalu usulan BPJS Kesehatan untuk sharing cost layanan kesehatan dan operasi jantung, juga ditolak.

Namun sepertinya ketiga layanan yang menjadi kebutuhan populer bagi para peserta BPJS Kesehatan, seperti operasi katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik, tak bisa ditahan-tahan lagi. Sebab jika tidak dicabut ketiga layanan tersebut, maka defisit BPJS Kesehatan akan makin membengkak.

Dalam mencabut ketiga fasilitas layanan kesehatan yang paling populer itu BPJS Kesehatan memanfaatkan regulasi. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menyebutkan ada tiga peraturan yang mendasari pencabutan ketiga layanan tersebut.

Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2/2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Kedua, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3/2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat

Ketiga, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, jumlah pendapatan iuran dari BPJS hanya sebesar Rp74,25 triliun, sementara jumlah klaim mencapai Rp84 triliun. Maka diusahakan anggaran berimbang yaitu, biaya yang dikeluarkan, berupa klaim, harus seimbang dengan pendapatan yang berupa iuran.

Ada tiga opsi untuk menyeimbangkan, pertama, menyesuaikan iuran dengan menaikkan premi. Kedua, mengurangi anggaran pada pengeluaran yang berupa klaim. Ketiga, suntikan dana tambahan dari APBN.

Cara yang ditempuh pihak BPJS adalah mengurangi pengeluaran dengan menghapus beberapa pemberian obat-obat mahal, mengatur tindakan medis yang dianggap terlalu banyak menghabiskan biaya mempunyai konsekuensi kerugian pada pasien, dokter, rumah sakit dan secara tidak langsung pada BPJS sendiri.

Protes para dokter

Kebijakan sepihak BPJS mengurangi kualitas layanan ini karuan saja mengundang protes banyak kalangan, tanpa kecuali Ikadan Dokter Indonesia (IDI). Lewat Ketua Umumnya Ilham Oetama Marsis mengungkapkan IDI memahami defisit yang dialami BPJS Kesehatan, namun hendaknya hal itu tidak mengorbankan keselamatan pasien, mutu layanan kesehatan dan kepentingan masyarakat.

IDI juga sudah melakukan proses konsultasi dan dialog dengan BPJS, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta PERSI terkait masalah di atas.

Pada prinsipnya IDI mencatat kebijakan BPJS tersebut merugikan pasien sekaligus dokter. Dari sisi pasien, semua kelahiran harus mendapat pelayanan yang optimal karena bayi baru lahir berisiko mengalami sakit, cacat, bahkan kematian. Kebijakan BPJS ini bertentangan dengan semanat IDI yang ingin mengurangi kesakitan, kecacatan dan kematian bayi.

Selalin itu, kebutaan katarak di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Kebijakan BPJS dengan kuota akan mengakibatkan angka kebutaan semakin meningkat. Kebutaan menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko cidera dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Sementara pasien yang hanya mendapat pelayanan rehabilitas medik maksimal 2 kali seminggu, sesuai kebijakan BPJS, akan dirugikan karena hal tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan rehabilitas medik. Akibatnya hasil terapi tidak tercapai secara optimal dan kondisi disabilitas sulit teratasi.

Dari sisi dokter, menurut Oetama Marsis, dokter berpotensi melanggar sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, yaitu melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan standar profesi.

Pada saat yang sama kewenangan dokter dalam melakukan tindakan medis diintervensi dan direduksi oleh BPJS Kesehatan. Akibatnya paling fatal, akan meningkatkan antara dokter dengan pasian serta dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Karena itu IDI bersikap, pertama, kebijakan BPJS Kesehatan merugikan masyarakat dalam mendapat mutu pelayanan yang berkualitas. Kedua, semua penyakit yang dikurangi mutu layanannya harusnya dijamin BPJS Kesehatan.

Ketiga, dalam melakukan efisiensi seyogyanya BPJS Kesehatan tidak mengorbankan mutu pelayanan dan membahayakan keselamatan pasien. Keempat, IDI meminta BPJS Kesehatan membatalkan kebijakannya untuk direvisi sesuai dengan kewenangan BPJS Kesehatan yang hanya membahas teknis pembayaran dan tidak memasuki ranah medis.

Kelima, adalah lebih baik BPJS Kesehatan mendorong terbitnya peraturan presiden tentang iur/urun biaya sesuai amanah UU No. 40/2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hal senada diungkap Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan. Dulu semua layanan dalam persalinan masuk dalam satu paket, sekarang paket persalinan BPJS Kesehatan tidak lengkap.

Tidak lengkapnya layanan persalinan itu terjadi seiring dengan adanya Peraturan BPJS Kesehatan yang menyebutkan bayi baru lahir dalam kondisi sehat post operasi akan dibayar satu paket. Aturan itu tidak menyertakan tindakan darurat.

Padahal, kondisi bayi yang lahir tidak dapat diprediksi sehingga perlu persiapan hal-hal yang tidak terduga. Bayi baru lahir sangat berisiko sehingga semua harus siap walau bayi tersebut dipastikan sehat. Apalagi tingkat kematian bayi Indonesia saat ini masih tinggi 23 per seribu kelahiran.

“Karena itu defisit BPJS Kesehatan tidak dapat dijadikam alasan untuk memberikan layanan yang tidak sesuai standar,” tegasnya.

Menurut Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis, pada tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan akan mencapai Rp11,2 triliun. Sementara aturan BPJS Kesehatan hanya akan menghemat Rp388 miliar. “Klaim dari beberapa rumah sakit, 5 bulan sampai 6 bulan belum diserahkan,” jelas Ilham.

Apalagi, tahun lalu IDI telah mengajukan usul kepada pemerintah untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut untuk menambah modal kerja BPJS Kesehatan dalam menjamin biaya kesehatan pasien. Usulan kenaikan tarif itu bahkan juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here