Ketika Para Purnawirawan Jenderal Tuntut Netralitas Aparat di Pilpres 2019

0
534
Purnawirawan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta para tokoh menandatangani petisi Pilpres netral dan Jurdil

Nusantara.news, Jakarta – Sejumlah purnawirawan Jenderal Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian (TNI-Polri) yang tergabung dalam Forum Peduli Netralitas dan Profesionalitas TNI, Polri, dan ASN berkumpul membuat acara bertajuk ‘Petisi Pilpres Netral, Jujur, dan Damai,’ Senin, 28 Januari 2019. Acara dilaksanakan di kediaman Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Nugroho Djajusman, kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ada sekitar 80 orang dari purnawirawan TNI-Polri, para tokoh, dan akademisi yang hadir.

Di antara yang hadir adalah Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Marsekal (Purn) Imam Sufaat, Laksamana (Purn) Tedjo Edhi Purdijato, Komisaris Jenderal (Purn) Sofjan Jacoeb, dan Komisarin Jenderal (Purn) Nugroho Djajusman. Hadir pula tokoh aktivis nasional dr. Hariman Siregar, Ekonom Dr. Rizal Ramli, Politisi MS. Kaban, Ahmad Yani, Pengacara Muslim Mahendradata, serta aktivis era 90an Samuel Lalengkey, dan Agusto Sulistio.

Salah satu peneken petisi, Komjen Pol (Purn) Sofjan Jacoeb mengatakan petisi itu lahir sebagai bentuk kekhawatiran kecurangan massif bakal terjadi di pentas Pemilu 2019 dan teseretnya aparatur negara dalam politik partisan. Jacoeb mengklaim saat ini ada indikasi pemerintah Jokowi menggunakan semua instrumen negara demi ambisi menduduki kembali kursi RI 1.

“Segala cara ditempuh. Menggunakan menteri, Polri, BIN (Badan Intelijen Negara) untuk menang dengan segala cara,” kata mantan Kapolda Metro Jaya era Gus Dur itu.

Jika melihat momentumnya, petisi ini juga tampaknya sekaligus ditujukan sebagai ‘warning’ kepada para petinggi TNI-Polri yang akan menggelar rapat pimpinan di Istana Negara esok harinya, Selasa (29/1). Seolah berbalas pantun, Presiden Jokowi menegaskan soal netralitas aparat.

“Mengenai netralitas TNI-Polri dalam Pileg dan Pilpres, Politik TNI-Polri adalah politik negara sehingga netralitas itu perlu sekali dijaga,” ujar Jokowi seusai membuka rapim TNI-Polri yang dihadiri 198 perwira tinggi TNI dan 170 perwira tinggi Polri. Sejumlah mantan Panglima TNI seperti Moeldoko, Wiranto, dan Try Soetrinso, serta eks-Kapolri semisal Dai Bahtiar dan Bambang Hendarso Danuri, juga tampak hadir.

Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri memang tidak boleh berpolitik. Tugas TNI dan Polri di dalam negara demokrasi adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik diatur secara jelas dalam UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 39 Ayat 2 UU TNI menyebutkan bahwa “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.” Sedangkan dalam UU Polri Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

Antara Netralitas dan Ambisi Penguasa

Sejauh ini, dibandingkan dengan Polri, keteguhan TNI soal netralitas patut diacungi jempol. Hal ini misalnya bisa dilihat utamanya sepanjang rangkaian Pilkada Serentak 2018 lalu. Relatif tak ditemukan manuver anggota ataupun pernyataan politis yang menunjukkan indikasi keberpihakan pada salah satu kandidat dan partai pengusung.

Bagi TNI, netralitas dalam politik telah menjadi komitmen sejak pilkada dan pemilu di era reformasi berlangsung. Beberapa panglima TNI seperti Gatot Nurmantyo hingga Hadi Tjahjanto, sering mengingatkan agar tentara tak menceburkan diri ke dalam politik praktis ataupun mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi. Tak hanya itu, TNI juga membentuk tim pengawas dari badan intelijen internal. Tim dibentuk untuk memonitor prajurit di lapangan agar tidak terlibat politik praktis

Harus diakui, di antara institusi-institusi negara, TNI memang paling banyak mereformasi diri sejak kejatuhan Orde Baru. Di masa itu, perannya amat dominan di samping alat pertahanan, juga terlibat dalam ranah politik dan ekonomi (dwifunsgi ABRI).

Namun, seiring hadirnya reformasi pada Mei 1998, mereka bertransformasi selaras dengan lahirnya zaman baru: Supremasi Sipil. Kondisi ini kemudian mengharuskan ABRI mematut diri: mencipta tentara profesional, mengubah nama ABRI menjadi TNI, menghapus dwifungsi, serta melarang tentara yang masih aktif untuk berpolitik praktis.

Kerelaan TNI kembali ke barak dan meninggalkan gelanggang politik praktis, merupakan pengorbanan tentara yang amat besar jika melihat akar historis sejak kelahirannya hingga perang kemerdekaan, juga jejak dominan TNI di masa orde baru. Amat mudah bagi tentara jika harus kembali merebut arena politik dari sipil, terlebih dengan infrastruktur dan kemampuan TNI yang mumpuni dan pegang senjata. Hal yang sama dengan polisi. Namun, mereka tidak melakukan itu dan lebih memilih taat pada konstitusi.

Buah dari transformasi TN itu, tahun lalu Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei yang menempatkan institusi TNI di posisi pertama dari sekian banyak institusi negara yang paling dipercaya. TNI mendapat 91 persen kepercayaan publik, ini lebih tinggi dari KPK yang mendapat 85 persen. Hal yang sama, hasil riset lembaga Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan kepercayaan publik pada militer meningkat. Ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya publik percaya pada netralitas TNI pada politik.

Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto, dan sejumlah mantan panglima TNI dan Kapolri, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI – Polri 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Berbeda dengan TNI, kepolisian kita seolah terus dirundung berbagai tuduhan dalam upaya penegakan hukum: dari tudingan ramah kepada petahana namun galak ke pihak oposisi, kriminalisasi ulama, hingga muncul istilah ‘dwifungsi polri’. Tak pelak, keraguan sebagian publik terhadap netralitas polisi pun tak terhindarkan. Terlebih, adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam politik pilkada 2018 lalu.

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut, laporan terkait ketidaknetralan anggota Polri bermunculan jelang hari pencoblosan Pilkada 2018. Padahal sudah ada pejabat Polri (Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Hasanuddin) yang dicopot karena diduga membantu pemenangan pasangan calon kepala daerah. Latar belakang pencopotan ini terkait dugaan keterlibatannya membantu kampanye Irjen (Purn) Murad Ismail sebagai Calon Gubernur di Pilkada Maluku.

IPW juga mencatat, pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumut melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya.

Selain di Tapanuli, IPW juga mencatat, pelanggaran yang sama terjadi di Kepulauan Riau (Kepri). Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.

Pengangkatan Iriwan sebagai Pj Gubernur Jabar pun menuai polemik. Selain dianggap melanggar beberapa aturan yang melarang polisi aktif menjabat jabatan sipil, penunjukan jenderal polisi aktif menempati jabatan sipil dianggap mengkhianati amanat Reformasi 1998 soal pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri).

Tak heran, penunjukan jenderal Iriawan oleh Mendagri yang notabene politisi PDIP mengundang berbagai pertanyaan bernuansa negativie thinking: Mengapa harus seorang komisaris jenderal (komjen) polisi dari luar kemendagri yang ditunjuk? Apakah lantaran salah satu kandidat wakil gubernur Jawa Barat yang diusung PDIP berlatar belakang seorang polisi (Anton Charliyan) dan kabarnya teman satu angkatan dengan Iriawan? Dan dugaan-dugaan lain.

Kini di tahun politik, ujian netralitas TNI-tentu tidak ringan. Sebenarnya yang lebih berat ujiannya adalah polisi, sebab mereka lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat termasuk stakeholder pemilu. Salah-salah bersikap bisa dituduh macam-macam, misalnya berpihak pada salah satu calon. Namun jika polisi fokus pada penegakan hukum yang adil, konsisten dengan batas-batas etis, dan tidak cawe-cawe ke politik, polisi kita akan lebih dipercaya dan dicintai masyarakat.

Di pihak lain, politisi sipil dan elite negara jangan coba-coba menyeret kembali TNI ke pusaran politik praktis. Netarlitas yang sudah elok ditunjukkan TNI tak boleh dinodai oleh ambisi kepentingan penguasa. Begitu pula dengan polisi, tak elok menarik-narik mereka ke gelanggang politik kekuasaan. Biarkan kedua lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas. Jangan dirusak.

Sebab jika aparatur negara (TNI, Polisi, juga BIN dan PNS) tidak netral, sesungguhnya mereka telah kembali ke peradaban primitif dan sekaligus merusak demokrasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here