Ketika Pertamina Dianggap Jadi Beban Holding Migas

1
243
Pemerintah perlu mengkaji ulang rencan pembentukan holding BUMN migas sebelum merestrukturisasi kinerja PT Pertamina yang sedang merosot tajam sejak kepemimpinan Elia Massa Manik.

Nusantara.news, Jakarta – Proses pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas telah disahkan, dimana PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN menjadi sub-holding PT Pertamina (Persero). Namun dibalik proses penggabungan BUMN migas tersebut menyimpan banyak persoalan.

Dalam aksi korporasi ini, Pertamina akan bertindak sebagai holding yang akan memiliki beberapa sub-holding. Salah satu sub-holding yaitu PGN.

Dalam holding ini, nantinya Pertamina akan mengelompokkan beberapa anak usaha dalam sub-holding. Setidakmya akan ada sub-holding upstream, Sub-holding pengolahan, sub-holding pemasaran, dan sub-holding gas.

Mengenasi sub-holding gas, rencananya Pertamina bakal menunjuk PGN. Meski Pertamina memilliki anak usaha yang bisnisnya serupa dengan PGN, yaitu Pertagas.

Mengingat PGN adalah perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki publik, dibutuhkan beberapa proses untuk mengadakan RUPS, seperti harus mendaftarkan terlebih dahulu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Target peleburan Pertagas ke PGN rampung pada Maret 2018.

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, setelah terjadi pengintegrasian PGN dan Pertagas, maka Pertamina akan menyusun rencana kerja hingga 2030.

“Kita belum bisa menyebutkan integrasi apa selanjutnya, sebab Pertamina akan menyusun roadmapsampai 2030,” tutup Nicke.

Pertamina jadi beban

Pengalihan 57% saham negara di PGN ke Pertamina dalam rangka holding BUMN migas harusnya menciptakan value creation yang optimal, ternyata Pertamina lebih banyak menjadi beban ketimbang menawarkan solusi. Mestinya masalah di Pertamina diselesaikan dulu agar proses holdingisasi itu tak membebani kinerja holding. Holding migas ini menyimpan banyak masalah, antara lain:

Pertama, konsolidasi holding migas ini seolah-olah untuk menutupi kerugian yang ditanggung Pertamina karena terbebani penugasan penjualan premium dan solar bersubsidi. Kerugian terjadi lantaran harga minyak dunia naik, sementara Pemerintah Jokowi melarang Pertamina menaikan harga BBM.

Akibatnya, menurut Dirut Pertamina Elia Massa Manik, laba bersih Pertamina pada 2017 anjlok 23,49% (US$740 juta atau ekuivalen Rp9,99 triliun) ke posisi US$2,41 miliar atau ekuivalen Rp32,54 triliun, dibandingkan laba bersih pada 2016 sebesar US$3,15 miliar atau ekuivalen Rp42,53 triliun.

Padahal pendapatan Pertamina pada periode yang sama tumbuh 15,1% (US$5,51 miliar atau ekuivalen Rp74,38 triliun) menjadi US$42 miliar atau ekuivalen Rp567 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$36,49 miliar atau ekuivalen Rp492,62 triliun.

Kedua, Sebagai perusahaan tertutup (non listing) Pertamina sampai saat ini masih sangat rawan dengan campur tangan aktor-aktor di luar manajemen perusahaan baik dalam berbagai mekanisme pengambilan keputusan internal perusahaan maupun tender-tender proyek di Pertamina.

Ketiga, Pertamina belum pernah diuji kinerja keuangannya secara publik. Kerugian perusahaan tahun buku 2017 adalah bukti yang tak bisa terbantahkan. Pengelolaan perusahaan yang tidak transparan dan akuntable membuat Pertamina banyak tergerogoti dari dalam.

Keempat, sebaliknya PGN yang sudah listing di pasar modal sebagai perusahaan terbuka dengan jumlah kepemilikan saham publik sebesar 43% telah terbukti dalam hal pengelolaan manajemen dan keuangan kepada publik per tri wulan sepanjang tahun buku. Ketika diambil jadi holding Pertamina maka secara pengelolaan keuangan PGN akan terganggu

Kelima, terjadi monopoli usaha gas pada holding migas dan ini menimbulkan efek ke pasar yang kurang baik. Selama ini PGN dan anak Pertamina, yakni PT Pertagas, saling bersaing, sehingga menciptakan efisiensi harga di pasar. Ke depan akan ada monopoli penentuan harga gas yang akan menekan konsumen.

Keenam, karena menjadi sub-holding Pertamina, maka PGN akan undur diri dari pasar modal menjadi go private (perusahaan tertutup). Konsekuensinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi leluasa mengawasi PGN.

PGN akan turun derajat seperti anak-anak perusahaan BUMN lainnya, seperti Pertagas yang tertutup dan menyimpan banyak persoalan. Persoalan itu tentu akibat intervensi dan tekanan pemerintah maupun para pihak yang berusaha mengambil rente dari perdagangan gas.

Ketujuh, beban utang yang dimiliki Pertamina sebesar Rp153,7 triliun per Desember 2017 akan menjadi beban holding BUMN. Cilakanya kalau beban itu dominan dan holding BUMN tak bisa membayar karena keberatan beban penugasan, dan jika terpaksa harus dijual, maka pembelinya nanti memiliki Pertamina sebagai holding plus anak-anak perusahaannya. Semoga saja hal ini tak terjadi.

Rencana aksi korporasi yang di perintahkan oleh Kementerian BUMN kepada PGN dengan menggabungkan anak perusahaan Pertamina yakni Pertagas akan menimbulkan ketidakefisienan baru. Karena selama ini Pertagas berjualan gas lewat calo (trader), dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh calo-calo gas untuk menggerogoti kinerja PGN.

Untuk itu rencana holding BUMN migas ini sebaiknya ditunda dulu, sampai terjadi restrukturisasi besar-besaran di Pertamina dan Pertagas. Sehingga ketika sudah sehat, holdingisasi BUMN migas ini akan menghasilkan holding yang sehat dan siap bersaing.

Pemerintah bantah

Tentu saja asumsi-asumsi tersebut di atas tidak diterima begitu saja oleh Kementerian BUMN. Bahkan Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah membantah pembentukan holding BUMN migas bertujuan untuk menutup piutang PT Pertamina (Persero) kepada pemerintah.

Edwin menjelaskan meskipun hasil dari pembentukan holding menciptakan nilai baru (value creation) dari satu perusahaan namun pembentukan holding itu bukan untuk menutup piutang tersebut.

“Itu bukan (untuk menutupi borok Pertamina). Tapi cara kita untuk disiasati walaupun kekurangan cash flow, kita created cari hal-hal yang bisa,” kata Edwin beberapa hari lalu.

Menurutnya pembentukan holding migas nantinya akan membuat Pertamina dan anak usahanya, PGN menjadi lebih besar lagi. “Semuanya membesar. Jadi kan saya bicara size, skill, dan scope. Jadi membuat PGN besar dan Pertamina jadi lebih besar,” ungkap dia.

Edwin menambahkan skema yang dilakukan untuk pembentukan holding tersebut adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan sejenis. PGN akan mengakuisisi Pertagas dan PT Pertamina Hulu Energi akan mengakuisisi PT Saka Energi, anak usaha PGN. Semuanya akan bernaung dengan nama Pertamina.

“Semua itu nantinya Pertamina. Tidak dipisah lagi Pertamina di sini, PGN di sini. Semua Pertamina. Cuma Pertamina ini punya bisnis-bisnis yang urus hulu, hilir dan gas,” pungkas dia.

Masalah baru

Pakar Ekonomi Energi Dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tri Widodo menilai rencana pembentukan holding migas tidak memiliki alasan fundamental untuk kepentingan migas nasioal, malah menurutnya kebijakan itu justru menciptakan suasana gaduh dan masuk dalam sengkarut hukum yang lebih kompleks.

Diketahui bahwa mayoritas atau sekitar 80% infrastruktur gas nasional dibangun oleh PGN, sehingga dia melihat motif pembentukan holding migas ini sendiri tidak lain hanya sebatas intrik bisnis Pertamina untuk menguasai atau memanfaatkan infrastruktur yang dibangun oleh PGN.

Lalu dari sudut pandang pemerintah, sangat logis melihat dari aspek ketidakefisiensian apabila Pertamina juga membangun infrastruktur pada serapan gas di wilayah yang terdapat infrastruktur PGN.

Karenanya muncul gagasan menjadikan PGN sebagai anak perusahaan Pertamina, sehingga tanpa bersusah payah membangun infrastruktur, Pertamina akan memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan pipa transmisi maupun pipa distribusi milik PGN.

Namun hal inilah yang mengecewakan bagi Tri Widodo, bahwasan rencana pembentukan holding migas tidak disertai grand design yang fundamental untuk ketahanan energi nasioal. Yang lebih buruk dari pelaksanaan holding migas tersebut, malah menciptakan banyak masalah baru dan sekaligus menandakan kegagalan Menteri BUMN Rini Soemarmo dalam manajerial untuk mendorong sinergi antar perusahaan BUMN.

“Untuk kepentingan apa holding? kan PGN dan Pertamina dua-duanya milik pemerintah, jadi nggak perlu holding. Saya melihat motif holding migas ini lebih kepada internal, tidak ada tujuan besar, jadi untuk apa? Ini membuktikan kegagalan pemerintah membuat BUMN bersinergi. Kalau memang Rini memiliki kemampuan managerial tuk membuat BUMN bersinergi, holding tidak dibutuhkan sama sekali. Holding itu malah membuat banyak masalah baru,” ungkapnya kepada media digital beberapa waktu lalu.

Pada proses realisasi pembentukannya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72/2016, telah mengangkangi fungsi pengawasan DPR dan melanggar Undang-Undang BUMN yang mana harusnya setiap pegalihan saham pemerintah mesti melalui persetujuan DPR.

“Harusnya selesaikan dulu revisi UU BUMN. Dengan penerbitan PP 72 ini jadinya seperti potong kompas tuk menghindari DPR. Jadi melanggar UU BUMN. Belum lagi sekarang tengah bergulir revisi UU Migas yang katanya ada BUK, nah ini tidak sejalan dan lebih runyam lagi maslahnya jika holding ini dipaksakan,” kata dia.

Namun yang pasti, menurut Tri, wacana pemerintah telah merugikan bagi PGN. Mengingat PGN merupakan perusahaan terbuka, sehingga sahamnya menjadi tertekan.

Secara historical, sepanjang tahun 2017 saham PGN menjadi pemuncak daftar saham-saham pemberat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Harga saham BUMN penguasa hilir gas bumi itu telah terkoreksi 41,5% sejak awal tahun hingga penutupan perdagangan per 6 Desember 2017. PGN menempati urutan pertama dalam daftar saham laggard (pemberat) IHSG secara year to date dengan kontribusi tekanan sebesar 24,8 poin.

Perbandingan kinerja

Proses holding lewat akuisisi anak-anak perusahaan Pertamina maupun PGN masih menunggu regulasi yang akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Tapi Kementerian BUMN optimistis Presiden Jokowi akan segera menandatangani holding BUMN migas tersebut.

Jika membandingkan kinerja kedua perusahaan, PGN justru menctatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Pertamina.

Dari laporan badan riset Center for Budget Analysis (CBA), hingga September 2017 total aset PGN mencapai US$6,3 miliar atau setara Rp83,8 triliun. PGN setiap tahun bisa menghasilkan pendapatan rata-rata US$2,1 miliar atau Rp28,7 triliun.

Pada 2016 PGN bisa memperoleh pendapatan US$2,9 miliar atau setara Rp38,1 triliun, jauh lebih besar dibandingkan pendapatan anak usaha Pertamina, Pertamina Gas yang hanya US$668 juta. Bahkan untuk Pertamina selaku induk usaha Pertagas hingga Per Desember 2017 memiliki tanggungan utang Rp153,7 triliun.

“Kinerja PGN justru lebih baik dibandingkan dengan Pertagas ataupun Pertamina. Ini artinya PGN digabungkan untuk menyelamatkan Pertamina dan Pertagas,” kata Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman.

Pertanyaannya, akan kah holding BUMN migas ini menghasilan holding yang size-nya besar, skill-nya profesional, dan scope bisnisnya makin meluas dan mendunia? Banyak pihak masih meragukan, lebih meragukan lagi ketika Menteri Rini tak pernah mau datang ke DPR dalam rangka Rapat Dengar Pendapat sekalipun.

Seperti apa hasil akhirnya? Semoga saja bukan sesuatu yang buruk buat anak bangsa.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here