Ketika Presiden tak Cermat Memilih Kata

0
83
Presiden Jokowi berlatih tinju. (Sumber: Youtube/Presiden Joko Widodo)

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan provokatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada barisan relawannya untuk siap berkelahi disampaikan dalam keadaan sesadar-sadarnya dan kontekstual. Hal itu terlihat saat awak media yang hadir di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2018), diminta meninggalkan ruangan rapat.

Menurut Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pernyataan Jokowi itu sensitif, sehingga awak media diminta meninggalkan ruangan. Namun, tetap saja isi seruan Jokowi itu bocor ke luar dan jadi pembicaraan. “Pak Presiden hanya ingin sampaikan relawan siap berkelahi jika diajak berkelahi. Tapi jangan mengajak perkelahian. Tapi itu mungkin sensitif di depan awak media,” ucap Budi pada jumpa pers usai pidato Jokowi.

Tentu sangat disayangkan pernyataan berkonotasi negatif itu meluncur dari mulut seorang pemimpin. Seharusnya presiden keluarkan anjuran menyejukkan bagi rakyat. Kesannya anjuran Jokowi menuding bahwa kubu lawan siap untuk berperang.

Jokowi terlihat seperti tidak percaya diri di saat elektabilitas dan popularitasnya disebut tertinggi di mana-mana. Dia tampaknya masih menghitung ulang peluang menang dalam Pilpres 2019. Termasuk mengulur-ulur waktu pengumuman calon wakil presiden.

Nama cawapres sebenarnya sudah ditetapkan (dikantongi) Jokowi sejak pertemuan dengan enam ketua umum partai pendukung di Istana Bogor pada 23 Juli 2018 lalu. Kemudian dilanjutkan dengan bumbu-bumbu makan malam dan foto bersama di teras istana. Tak selang lama, Jokowi mengundang 9 sekjen dari masing-masing Parpol pendukung. Padahal saat itu juga Jokowi bisa saja mengumumkan cawapresnya. Namun strategi dari kubu lawan terus mengaburkan pandangan lawan dan membuang waktu. Ini membuat Jokowi galau.

Apalagi cawapres kubu seberang sulit ditebak. Sejak Partai Demokrat merapat ke oposisi, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang sebagai calon kuat pendamping Prabowo Subianto. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memaksakan satu dari sembilan nama untuk cawapres, bahkan mengancam keluar dari koalisi Gerindra.

Sementara muncul rekomendasi ijtima ulama yang diinisiasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-U) untuk posisi cawapres Ustadz Abdul Somad (UAS) atau Salim Segaf Al-Jufri.

 

Pansus adu domba presiden

Anjuran relawan Jokowi untuk berkelahi tentu sangat merugikan kubu Jokowi. Suasana Pilpres 2019 makin memanas. Sebab isu semacam ini rentan digoreng pihak lawan. Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyebut Presiden Jokowi layak dimakzulkan (impeach).

Andi Arief menganggap Jokowi telah memberi anjuran untuk perang sipil kepada pendukungnya. “Jokowi sebagai presiden di depan relawan secara eksplisit menganjurkan perang sipil. Saya sangat prihatin dengan anjuran itu,” ujarnya dalam akun Twitter @AndiArief_.

Andi kemudian menjelaskan mengenai perang sipil yang dimaksudnya. Baginya, pernyataan Jokowi itu akan membuat pihak-pihak yang bukan relawan mempersiapkan segala sesuatu atas ancaman kekerasan serius seorang presiden lewat pendukungnya.

“Kalau sampai ada satu saja korban jatuh karena kekerasan atas perintah Presiden Jokowi, bukan tidak mungkin akan ada reaksi balik yang membahayakan hubungan antarwarga negara,” jelasnya.

Kecaman juga datang dari Solidaritas Alumni Universitas Indonesia (UI) Lintas Generasi. Pernyataan itu dianggap sebagai bentuk adu domba anak bangsa. Solidaritas Alumni Universitas Indonesia Lintas Generasi mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi politik yang berkembang.

Ada lima butir penyataan sikap Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi. Pertama, meminta agar UI tidak digunakan oleh Ali Mochtar Ngabalin Dkk untuk “dijual” dan tidak untuk memberikan dukungan kepada pihak manapun pada Pilpres 2019.

Kedua, menuntut Rektor UI untuk memberikan teguran keras dan tertulis kepada Ali Mochtar Ngabalin Dkk atas penggunaan nama UI dalam video viral “lanjutkan, lawan, libas” yang beredar di media sosial, yang bersifat mengadu domba anak bangsa.

Ketiga, menegur Presiden Joko Widodo yang tidak sepatutnya memprovokasi anak bangsa untuk berpecah-belah dengan ucapannya “relawan harus siap berantem” pada 4 Agustus 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, dalam acara temu relawan. Pasalnya, tindakan Presiden Jokowi tersebut telah melanggar sumpah presiden yakni menjaga konstitusi dan dasar negara khususnya Sila Ketiga, Persatuan Indonesia.

Keempat, Presiden Jokowi, elit politik, dan seluruh komponen bangsa semestinya fokus pada menciptakan kesejahteraan, memperbaiki perekonomian rakyat, dan menciptakan kedamaian di tengah masyarakat yang sudah empat tahun terkoyak.

Kelima, mendesak DPR RI membentuk Pansus Adu Domba oleh Presiden, mengingat ucapan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang presiden sebagai kepala negara.

 

Tanggapan berbeda disampaikan Partai Golkar pendukung Jokowi. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadizly meminta masyarakat untuk membaca dengan seksama, makna kalimat yang disampaikan Jokowi. Dirinya melihat tak ada maksud jagoan partainya di pilpres itu untuk menebar kebencian.

“Saya tekankan kalau kita baca secara khusus, dan secara seksama dari apa yang disampaikan Pak Jokowi justru itu menegaskan bahwa Pilpres 2019 harus dilakukan dengan cara-cara yang penuh kesejukan, kedamaian. Tidak boleh didasarkan pada unsur fitnah, saling menebar kebencian dan menebar adu domba,” kata Ace di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Dia pun mengajak masyarakat memahami pernyataan Jokowi dari sumber yang lebih utuh. Menurutnya, jika masyarakat hanya melihat dari video yang telah diedit, maka akan yang didapat hanyalah salah tafsir. “Kita lihat secara utuh pidato beliau. Kalau misalnya dipahami secara sepotong-sepotong pernyataan Pak Jokowi tentu itu bisa menimbulkan penafsiran yang macam-macam,” ungkapnya.

“Apalagi Pak Jokowi menggunakan istilah kalimat pasif, ini kan memakai kalau, “kalau diajak”, itu artinya adalah pasif bukan aktif,” lanjutnya.

Saat disinggung pernyataan Jokowi sekaligus menandakan bahwa pihak lawan politik Jokowi yang dinilai suka ribut, Ace enggan berpolemik. Ia hanya mencontohkan masifnya berita bohong (hoaks) yang menimpa Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.

“Sekarang kita (tidak) bisa menutup mata, bahwa 2014 yang lalu ada Obor Rakyat yang menebarkan hoaks, yang menuduh Pak Jokowi adalah bagian dari komunis, berbeda agama dan sebagainya. Jadi, Pak Jokowi ingin mengajak pada relawan supaya menghindari tindakan-tindakan yang justru menebarkan permusuhan,” pungkasnya

Senada, juru bicara kepresidenan Johan Budi menyebut pernyataan Presiden Jokowi merupakan pernyataan kiasan. “Saya kira yang disampaikan Pak Jokowi kiasan. Berantem jangan dikaitkan secara fisik. Kita tidak boleh memfitnah, tidak boleh mengeluarkan ujaran kebencian, tapi kita harus siap, berantem itu bukan fisik. Saya nggak hadir tapi saya baca di berita. Bukan berantem fisik,” kata Johan.

Apapun, para elite dan tokoh politik memang harus berhati-hati dalam memilih kata untuk diucapkan. Sebaiknya menghindari kata-kata bernada provokatif yang bisa mengundang permusuhan dan memperdalam keterbelahan di masyarakat.

Masih banyak pilihan kata-kata selain “berkelahi” dan “libas” lain yang bisa digunakan untuk memotivasi tetapi tetap sejuk karena pemahaman setiap orang bisa berbeda-beda. Apalagi untuk masyarakat di akar rumput, mereka cenderung menerima atau menyerap pesan atau arahan dari pemimpin apa adanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here