Ketika Tiket Garuda dan Lion Makin Terbang Tinggi

0
185
Garuda dan Lion Air pernah terperangkap persaingan harga tiket murah, kini keduanya juga memerangkapkan diri dalam persaingan harga tiket mahal. Apakah ini gejala oligopoli yang harus disudahi?

Nusantara.news, Jakarta – Industri maskapai penerbangan nasional terperangkap dalam dua titik ekstrim, satu titik ekstrim low cost carrier dan kini masuk ke titik ekstrim high cost carrier. Akibatnya penumpang sebagai konsumen pun ikut terombang-ambing, celakanya pemerintah tak berdaya. Gejala swasta mulai mendikte pemerintahkah?

Pada era 2008-2018 industri maskapai penerbangan asik ma’suk memanjakan penumpan, yakni era low cost carrier, era dimana para penumpang dapat bepergian dengan mudah dengan ongkos murah. Bayangkan, Jakarta-Malang  hanya Rp250.000 per penumpang dan sebaliknya. Begitu juga Jakarta-Medan dan sebaliknya hanya Rp300.000.

Saat itu industri maskapai penerbangan menggunakan tarif bawah bawah sekali, sampai dimentokkan harga terendah. Tapi dampaknya industri maskapai penerbangan benar-benar merugi, terutama setelah harga minyak dunia merangkak naik hingga ke level US$80 per barel yang berdampak pada naiknya harga avtur pesawat.

Pada saat yang sama rupiah terkoreksi tajam dari Rp9.400 kini telah mencapai Rp14.400. Karuan saja industri maskapai penerbangan kalang kabut karena harus rame-rame membukukan rugi bersih. Laporan keuangan industri penerbangan pun merah menyala.

Suasana ekstrim tarif murah itu kini tak dapat lagi dinikmati penumpang pesawat menyusul inisiatif industri penerbangan kini beralih ke ekstrim tarif mahal. Para maskapai penerbangan mengenakan tarif batas atas dipentokin ke atas, sehingga tiket pesawat Jakarta-Malang atau Jakarta-Medan, Jakarta-Padang, atau Jakarta-Bali sudah tidak ada yang di bawah Rp1 juta.

Bahkan belum lama seorang netizen mengeluh hendak mudik dari Bandung ke Medan mencapai Rp21 juta. Apa pasal? Ya karena tiket normal atau tiket kelas ekonomi telah habis diborong penumpang, yang tersisa hanya tinggal kelas Bisnis Rp13,39 juta dan kelas Eksekutif yang harganya bisa menembus Rp21,91 juta.

Bayangkan netizen itu sudah berusaha mem-booking tiket Garuda jurusan Bandung-Medan di Traveloka maupun Tiket.com ternyata ditawarkan Rp21 juta. Karuan saja sang netizen batal mudik pakai pesawat, iapun beralih ke moda kendaraan lain.

Karuan saja Menhub Budi Karya Sumadi menegur Garuda dan Traveloka serta Tiket.com atas atraksi harga tiket pesawat terbang tersebut. Tapi Menhub bisa apa?

Setelah menekuni duduk perkaranya, Menhub sepertinya angkat tangan soal masalah tarif tiket pesawat yang hingga kini masih juga mahal. Ia akhirnya menyerahkan masalah itu ke Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kementerian BUMN.

Hal itu disampaikan Budi Karya usai pertemuan dengan Menko Perekonomian bersama para menteri lainnya di momen rapat koordinasi (rakor) soal kesiapan menyambut Ramadhan tahun 2019.

“Kami minta Menko Perekonomian turun serta juga dan Kementerian BUMN untuk atur tarif penerbangan khususnya Garuda,”  Budi Karya menjelaskan.

Darmin sendiri tak menampik keluhan Menhub ketika itu menyampaikan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan mahalnya tiket pesawat. Ia mengatakan Menhub yang menyerahkan kepada Menko Perekonomian, sebab imbauan-imbauan Menhub pada maskapai untuk menurunkan harga tiket selama ini tak digubris.

Sebelumnya Budi Karya juga pernah mewacanakan untuk membuat subrpice alias sub-kelas penerbangan. Sub-kelas merupakan golongan dalam tiket pesawat di setiap kelas penerbangan. Misalnya, ada untuk penerbangan first class, ada sub-kelas F dan P adalah tiket dengan harga termahal (full fare).

Lalu, untuk kelas bisnis dan eksekutif, ada kode sub-kelas J dan C yang merupakan tiket dengan harga termahal. Dan di kelas ekonomi, umumnya, menggunakan kode sub-kelas Y.

Namun, Budi Karya mengungkapkan, hal itu pun masih tidak diindahkan oleh para maskapai. "Saya kemarin sifatnya imbauan untuk menetapkan subprice. Tampaknya, imbauan itu tidak dipenuhi secara maksimal. Itu yang akan didiskusikan lagi. Iya digubris enggak maksimal lah," kata Budi.

Kemenhub sebelumnya juga pernah merilis dua aturan untuk menyikapi kenaikan harga tiket pesawat. Meski hingga kini, belum juga menunjukkan dampak.

Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019. Dalam aturan itu, pemerintah bakal mengatur tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas bawah (TBB) dalam tiket pesawat sebesar 35% dari tarif batas atas (TBA) sebesar 100%.

Kedua, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019. Ini merupakan turunan dari Permenhub 20 Tahun 2019 yang mengatur tarif per rute pesawat lebih detail yang mengacu pada besaran TBB dan TBA. Kehadiran KM 72 Tahun 2019 ini dikeluarkan agar penentuan tarif tiket pesawat lebih fleksibel bagi maskapai.

Darmin  yang mendapat lemparan masalah Menhub, tentu saja mengundang Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno. Darmin sendiri mengakui masalah harga tiket pesawat sangat sulit dipecahkan.

Hingga akhirnya Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengambil alih kasus tersebut. Itupun belum ada solusi yang cespleng.

Presiden Jokowi mengakui pemerintah telah berupaya menurunkan harga tiket pesawat. Langkah yang telah ditempuh seperti menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) dan menaikkan Tarif Batas Bawah (TBB). Kemudian, harga avtur juga telah diturunkan karena dinilai berkontribusi hampir 40% terhadap total biaya yang ditanggung maskapai penerbangan

Meski demikian, Jokowi mengakui harga tiket pesawat masih belum kembali ke titik normal. Harga tiket pesawat masih stabil tinggi sejak libur Natal 2018.

Presiden memerintahkan Menteri Budi Karya melakukan evaluasi TBA dan TBB secara berkala agar harga tiket pesawat bisa turun.

Di sisi lain, industri penerbangan tanah air saat ini dikuasai oleh 2 pemain besar, yakni Lion Air Group (Lion Air, Batik Air dan Wings Air) dan Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, dan Nam Air). Terbatasnya pemain di industri berdampak pada penentuan harga tiket pesawat yang kurang kompetitif.

"Mungkin kompetisinya kurang banyak," kata Jokowi.

Jokowi pun mengancam akan mengundang maskapai-maskapai baru untuk membuka rute domestik. Tujuannya, konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Maskapai juga semakin efisien, sehingga berdampak terhadap harga tiket pesawat yang semakin terjangkau.

"Kita akan perbanyak kompetisi ini, sehingga mereka (maskapai) akan semakin efisien," tambahnya

Terkait mengundang maskapai asing, Jokowi menyebut perizinan di Indonesia memungkinan untuk itu. Maskapai asing bisa mendirikan perusahaan (perseroan terbatas) dan membuka rute-rute domestik. Saat ini, maskapai asing yang telah membuka rute penerbangan domestik adalah Indonesia AirAsia. Di mana 49,25% sahamnya dimiliki oleh AirAsia Investment Ltd.

"Lho kita kan juga terbuka. Yang penting kompetisilah. Saya kira di dalam negeri sendiri kalau ada kompetisi kan bagus," jelasnya.

Jokowi tak menampik tingginya harga tiket pesawat telah berdampak pada perekonomian daerah, khususnya daerah tujuan wisata seperti Bali, Yogyakarta, Bangka Belitung, hingga Lombok. Angka kunjungan wisatawan domestik anjlok sejak awal tahun.

Pernyataan Jokowi ada benarnya. PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sebagai operator bandara-bandara di Indonesia mencatatkan penurunan penumpang rute domestik hingga 20%. Bila ditotal, terjadi penurunan sekitar 8,6 juta penumpang untuk penerbangan domestik yang terbang via 28 Bandara AP I dan Bandara AP II. Angka ini merupakan perbandingan antara kuartal I-2019 dan kuartal I-2018.

Opsi lain yang cukup cespleng sebenarnya adalah, pemerintah menggunakan tarif benchmarking negara-negara di regional. Berapa rute per kilometer mereka, maka Menteri Perhubungan memastikan tarif tidak boleh lebih rendah atau lebih mahal dari tarif regional.

Sebab ini untuk keberlanjutan nasib industri penerbangan nasional dan demi nasib para penumpang pesawat terbang yang semakin menjerit. Itu sebabnya pemerintah harus bisa mencegah tiket Garuda dan Lion Air terbang semakin tinggi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here