Ketika Ulama Mendatangi Istana

0
356

SEKITAR 100 orang ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat kemarin (3/4/2018) memenuhi Istana Negara. Mereka memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari pemberdayaan ekonomi umat Islam, pengembangan pondok pesantren, pembangunan bank wakaf sampai perkara hoaks.

Kata Presiden, apabila ulama dan umara ini berjalan beriringan, negara ini akan aman tenteram. Dia sengaja mengundang para ulama itu untuk mendapatkan masukan dalam membuat kebijakan pembangunan. Di mata Joko Widodo, masukan para ulama memang benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena dalam kesehariannya ulama selalu bersentuhan langsung dengan umat.

Akhir-akhir ini, Presiden Jokowi memang sering bertemu para pemuka agama Islam itu, entah dalam kunjungannya ke daerah maupun yang datang ke Istana. Presiden menegaskan, Istana sangat terbuka menerima masukan dari para ulama demi perbaikan pemerintahan.

Sehabis pertemuan dengan MUI Jawa Barat kemarin, Presiden mengajak para ulama itu berfoto di tangga Istana, layaknya para menteri kabinet ketika baru dilantik. Semuanya menampilkan wajah berseri-seri. Saking sumringahnya, dari tengah kerumunan itu terdengar celetukan, “Lanjutkan!” Gelak tawa bergemuruh. Entah apa maksud celetukan tersebut, tapi kurang lebih bisa ditafsirkan arah ucapannya.

Presiden Joko Widodo memang berkepentingan terhadap rangkaian pertemuan dengan para ulama ini. Sebab, seperti dikatakannya sendiri, pemerintah bisa mendapatkan masukan yang mencerminkan realitas di masyarakat. Ini kepentingan pemerintahan. Sejauh itu benar, tentu bermanfaat bagi penyelenggaraan negara ini.

Tapi, bukan tidak mungkin, ada juga kepentingan politiknya. Karena ada sekelompok masyarakat yang menilai pemerintahan Jokowi kurang bersesuaian dengan umat Islam, rangkaian silaturahim dengan ulama ini sedikit banyak akan memperbaiki penilaian tersebut.

Andaikata kepentingan politik ini yang lebih mengemuka, pun tak perlu dipersoalkan. Awal Agustus depan toh sudah pendaftaran calon presiden untuk Pilpres 2019. Jokowi tentu tak ingin ada ganjalan terhadap elektabilitasnya. Jadi, sebagai siasat politik, biarkan saja pertemuan seperti ini. Bukankah politik itu ajang adu siasat untuk meraih kursi kekuasaan.

Dalam budaya politik kita, ulama adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan politik dengan ambil bagian sebagai aktor politik kepartaian. Ulama bahkan menjadi aktor ulama melawan kolonialisme dan pergerakan kemerdekaan.

Puluhan partai-partai Islam sudah berdiri sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Pada umumnya ada tokoh ulama di dalamnya. Sebab ulama adalah komoditas politik yang laku keras. Dia menjadi salah satu faktor determinan dalam penentuan preferensi politik masyarakat. Buktinya partai-partai yang berbasis keagamaan (Islam) dengan mengandalkan para ulama di kepengurusannya, cukup eksis dalam blantikan politik nasional, kendati belum pernah meraih peringkat teratas.

Sehingga jika para ulama didekati oleh para politisi, itu kegaliban yang lumrah belaka. Lihat saja setiap menjelang pemilu, ruang tamu rumah kiai selalu dipenuhi para politik yang tengah ngalap kuasa.

Jadi, dari sisi Presiden Joko Widodo, tidak ada yang perlu dikritisi mengenai hal ini. Tapi bagaimana dari sudut para ulama?

Hubungan antara ulama dan penguasa adalah kajian klasik dalam khazanah pemikiran Islam sejak zaman dahulu. Contoh yang sering disebut-sebut misalnya ketika Khalifah Harun Al Rasyid dari Kekhalifahan Abbasiyah mengundang Imam Malik ke Istananya untuk mengajari keluarganya soal agama. Imam Malik menjawab, “Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi.”

Banyak hadits Nabi Muhammad yang menjadi rujukan soal ini. Misalnya, ketika Nabi berkata, seperti diriwayatkan Ibn Majah, “Ulama paling buruk adalah yang mengunjungi penguasa dan penguasa paling baik adalah yang mengunjungi ulama.”

Tetapi tidak usahlah kunjungan MUI Jawa Barat ke Istana dan kedatangan berbagai rombongan ulama lain ke Presiden, dilihat sejauh itu. Kita berprasangka baik saja, bahwa kunjungan para pewaris nabi ke Istana itu bukan untuk maksud duniawi. Sebab bisa jadi kedatangan mereka bermaksud jihad, seperti yang dijelaskan Nabi dalam haditsnya yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim” (HR Abu Dawud). Sama seperti Musa yang mendatangi Fir’aun.

Jihad itu mungkin seperti yang dikemukakan Presiden di atas, ulama memberi masukan untuk perbaikan penyelenggaraan negara.

Nah, sekarang  tinggal para ulama itu yang harus menilai, apakah berbagai masukan yang mereka berikan kepada Presiden Joko Widodo benar-benar mewarnai kebijakan pemerintah atau tidak. Kalau hanya dianggap angin lalu, berarti ulama memang hanya diposisikan sebagai kuda tunggangan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here