Ketika Visa Umrah Dimonopoli Asing

0
112
Demo ribuan jamaah umrah dan haji menolak kebijakan Visa Fasilitating Service (VFS) Tasheel yang ada di Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Kebijakan perekaman biometrik sebagai syarat pembuatan visa umrah melalui Visa Fasilitating Service (VFS) Tasheel dirasa memberatkan calon jamaah asal Indonesia.

Pada Rabu (3/10/2018), ribuan calon jamaah haji dan umrah bersama gabungan travel agent dari Himpuh, Amphuri, Asphurindo dan Kesthuri. Mereka menggelar aksi damai di depan kedutaan Arab Saudi. Penolakan VFS Tasheel ini menyusul akan dilaunching aturan tersebut pada 24 Oktober mendatang.

Perekaman biometrik (sidik jari dan wajah) bagi pemohon visa umrah dan haji di Indonesia disebut hanya akan dimonopoli oleh asing. Seperti diketahui Pemerintah Arab Saudi menunjuk satu perusahaan untuk VFS Tasheel yang berbasis di Dubai dan diketuai salah seorang dari Mesir. Perusahaan inilah yang akan mengambil data biometrik sekaligus sidik jari calon jamaah umrah.

Sejauh ini Kedutaan Arab Saudi sejak 29 September 2018 telah meresmikan layanan VFS Tasheel di Indonesia. Layanan tersebut dapat dilakukan melalui kantor layanan visa dan bio fitur VFS TasHeel yang memiliki 34 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

VFS TasHeel sendiri telah dipercayakan untuk melakukan layanan perekaman biometrik di negara-negara lain seperti Filipina, Singapura, Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, VFS TasHeel ditunjuk langsung Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk menjadi penyedia layanan biometrik untuk visa di Indonesia.

VFS TasHeel dianggap mampu karena telah memiliki pengalaman dalam perekaman sidik jari lebih dari 6 tahun dan lebih dari 80 tahun dalam pengembangan paspor diplomasi dan khususnya dalam perekaman sidik jari yang berkaitan dengan paspor.

Namun demikian praktik pengurusan visa oleh VFS Tasheel ini belakangan banyak ditolak sejumlah negara. Selain Indonesia, Malaysia juga menolak. Sementara Pakistan meminta kebijakan ini ditunda hingga enam bulan ke depan setelah membuat surat keberatan.

Penolakan ini disebabkan praktik pengurusan visa VFS Tasheel banyak didominasi kedubes asing di Indonesia. Ada beragam nama kantor VFS yang tersebar di mal-mal Jakarta untuk mengurus visa ke berbagai negara Eropa, Australia, dan Asia.

Beberapa alasan yang dinilai sangat memberatkan calon jamaah umrah. Pertama, kaum muslimin yang akan melaksanakan umrah tersebar di seluruh Indonesia. Sementara VFS Tasheel hanya tersebar di kota-kota, itu pun tidak tersebar keseluruhan.

Bagi jamaah yang letak rumahnya jauh dari kantor VFS Tasheel, tentu hal ini akan sangat merepotkan dan tidak mengakomodir kepentingan jamaah yang kebanyakan berasal dari pedesaan atau daerah terpencil. Apalagi tidak semua berasal orang-orang kaya atau berpendidikan tinggi apalagi melek teknologi.

Lebih dari 60 persen adalah mereka yang belum pernah ke luar negeri. Bisa dipastikan ke Mekah inilah mungkin perjalanan keluar negeri pertama dan terakhir mereka karena panggilan ibadah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka mendatangi kantor VFS Tasheel di kota. Di sinilah kesalahan Pemerintah Arab Saudi yang tidak melihat letak geografis Indonesia ketika memutuskan kebijakan tersebut.

Kedua, peraturan ini ditenggarai sarat kepentingan bisnis dengan ditunggangi alasan pelayanan dan keamanan. Pasalnya, selama ini pengambilan data biometrik jamaah umrah dilakukan oleh imigrasi Arab Saudi di bandara masuk yaitu di Jedah atau Madinah. Toh, selama ini tidak ada masalah dengan pengambilan data yang dilakukan di terminal kedatangan Arab Saudi.

Ya, setelah diambil biometrik dan sidik jari, barulah boleh mengajukan visa umrah. Visa umrah keluar baru mereka berangkat, dan ini dikenai biaya $7 per orang.

Dengan biaya $7 per orang, bisa dibayangkan dengan jumlah 1.005.086 jamaah setiap tahunnya, nilainya lebih dari $7 juta. Nilai ini mendekati Rp100 juta dalam satu tahun.

Ketiga, pengambilan data biometrik jamaah sepertinya hanya massif berlaku di Indonesia. Pertanyaannya apakah ini merupakan peraturan resmi pemerintah Arab Saudi atau kebijakan sepihak oleh kedutaan besar Arab Saudi.

Kalau aturan ini memang ada, apakah pemerintah Indonesia sudah diajak berunding setidaknya diberitahu dalam bentuk nota diplomatik atau dokumen lain yang menyatakan soal aturan ini. Bukankah kita ini negara berdaulat, tapi mengapa negara ini seperti tidak memiliki kedaulatan. Monopoli luar negeri atau asing atas Indonesia sangat jelas di depan mata.

Padahal hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sangat dekat, apalagi sebagai negara sahabat dekat. Untuk memberlakukan aturan khusus bagi WNI memasuki negara Arab Saudi tentu harus memberitahukan.

Keempat, kalaulah memang sudah dilakukan pemberitahuan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah RI, lalu mengapa sampai saat ini pemerintah RI tidak bersikap. Mengapa justru terjadi banyak penolakan dari jamaah haji dan umrah di Indonesia, termasuk gabungan travel agent yang menolak dengan keras.

Dibatalkan atau ditunda

Kebijakan pembuatan visa umrah VFS Tasheel memang menjanjikan adanya kantor perwakilan di tiap kota provinsi. Namun hal itu akan sulit dilaksanakan mengingat akan mempersulit jamaah dan harus memakan waktu lama jika jamaah berasal dari desa.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH) Baluki Ahmad menyatakan, penerapan aturan baru ini hanya akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Selain itu, akses yang sulit dijangkau para jamaah menjadi alasan bila perekaman biometrik diterapkan di Indonesia.

“Kami organisasi menolak, tapi menolak dengan catatan. Kalau (VFS Thaseel) itu tidak jadi mandatoris dari Pemerintah Arab Saudi kami menolak. Tapi kalau itu jadi mandatori Saudi Arabia yang masuk harus penelitian finger print dan retina tidak bisa enggak. Hanya mekanisme yang harus diselesaikan dengan baik,” kata dia Baluki.

Pihaknya tidak sepakat bila perekaman finger print dan retina mata itu harus dilakukan di kantor-kantor perwakilan VFS Tasheel yang ada di setiap ibu kota provinsi. Hal ini akan menyulitkan masyarakat yang akan mengurus visa untuk keperluan ibadah umrah.

HIMPUH mencatat, kantor penyedia perekaman biometrik VFS-TasHeel di Tanah Air baru tersedia di sembilan lokasi. Di antaranya, Aceh, Medan, Lampung, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Tidak bisa dibayangkan bila kondisi ini dialami calon jamaah yang datang dari wilayah Papua. Tentu akan menyulitkan. Bayangkan saja jamaah datang dari sebuah kampung atau desa terpencil atau pulau ke ibu kota provinsi. Bisa dua hari perjalanan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan. Bila memang aturan baru itu diterapkan lebih baik seperti saat pemberangkatan jamaah haji reguler. Proses perekaman dilakukan saat akan berangkat dan tidak menjadi persyaratan untuk pengajuan visa.

“Tapi sekarang kan jadi bagian persyaratan untuk visa. Tahapan yang dilalui masih panjang. Kami lebih senang datang ke Jedah atau Madinah, nunggu dua jam (di imigrasi) dari pada nunggu dua hari,” katanya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro menilai jika skema biometrik itu adalah kebijakan resmi pemerintah Arab Saudi, seharusnya dikomunikasi dahulu ke pemerintah Indonesia. Baik itu Kementerian Luar Negeri maupun Kemenag. Sementara pada kasus ini, Menag Lukman Hakim Saifuddin saja belum mendapatkan kabar resmi dari pihak Saudi.

Keputusan Arab Saudi juga dipertanyakan karena hanya menunjuk perusahaan VFS Tasheel untuk urusan biometrik. “Kenapa usahanya (biometrik) dimonopoli VFS Tasheel perusahaan asing. Yang melanggar undang-undang anti monopoli di Indonesia,” tuturnya.

Joko menuturkan saat proses pembuatan paspor di tanah air, jamaah sudah melakukan perekaman biometrik. Menurutnya itu sudah cukup. Perkara biometrik untuk kepentingan visa umrah, tetap dilakukan saat jamaah mendarat di Arab Saudi.

Sementara itu Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), H Dedi Iskandar Batubara berharap Arab Saudi meninjau kebijakan tersebut. Sebab sebagaimana diketahui, keinginan masyarakat akan berangkat umrah ini dari tahun ke tahun, semakin tinggi.

“Saya sepakat, ini dibatalkan,” ujar Dedi sembari mengatakan kebijakan tersebut berimbas bagi sulitnya warga untuk berangkat umrah.

Menurutnya, pemerintah harus ikut campur menyikapi keresahan pelaku usaha travel umrah ini. “Kalau negara lain bisa dibatalkan, kenapa kita tidak. Pemerintah melalui Kemenag harus membuat terobosan, paling tidak menyurati Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan ini,” pungkasnya.

Pada prinsipnya urusan visa memang menjadi hak mutlak dan domain negara bersangkutan. Pemerintah Saudi memiliki keweangan penuh. Kewenangan penuh itu termasuk membuat regulasi baru untuk penerbitan visa.

Namun bila dilihat kondisi di Indonesia, ada lebih dari 500 kabupaten dan kota. Kebijakan biometrik tersebut berpotensi membuat chaos. Untuk Jawa Timur misalnya, perwakilan VFS Tasheel hanya ada di Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Bagaimana dengan daerah lain?

Jangankan melakukan perekaman biometrik di 500 kabupaten dan kota, pemerintah Indonesia untuk melakukan perekaman KTP elektronik saja masih terbentuk banyak kendala. Apalagi ini dilakukan oleh asing yang notabene tidak paham dengan kondisi geografis di Indonesia.

Masalah umrah sampai saat ini juga masih menjadi masalah. Kasus penipuan jamaah umrah oleh penyelenggara hai dan umrah nakal hingga kini terselesaikan. Padahal kerugian mencapai Rp 2 triliun. Hal ini belum menjadi perhatian serius dari pemerintah dan DPR, kemudian muncul kebijakan baru yang sudah mendapat penolakan.

Saat ini pemerintah dan DPR terlalu fokus pada persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Bahkan, saat ini pemerintah sudah fokus menyiapkan pelaksanaan ibadah haji 2019/1440 H.

Pengamat haji Indonesia Ade Mafruddin tidak menampik, setiap tahun pemerintah memberangkatkan sedikitnya 210 ribu calon jamaah untuk beribadah haji. Namun, pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki petugas dan panitia yang rutin bertugas setiap tahun. “Artinya haji dipersiapkan jauh-jauh hari. Padahal nilainya haji dan umrah tak jauh berbeda,” ujar dia.

Ade mengingatkan dalam satu kali pelaksaan ibadah umrah, setidaknya ada satu juta jamaah yang berangkat. Itu dengan pelaksanaan yang berlangsung selama delapan bulan. Sementara ibadah haji, hanya membutuhkan persiapan waktu tiga bulan. Namun, pelaksanaan ibadah umrah luput dari perhatian pemerintah, DPR RI, DPRD masing-masing daerah, dan masyarakat.

“Ini aneh. Uangnya berputar lebih besar, jumlahnya lebih banyak, waktunya lebih panjang, tapi luput dari perhatian dan pengawasan,” kata Ade.

Karena itu diharapkan Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI) yang dibentuk berdasarkan SK Presiden, bisa turut mengawasi pelaksanaan ibadah umrah. Ya, ketika musim haji berlalu, bisa beralih ke pengawas umrah. Di situ ada tupoksinya dan perlu ditinjau.

Kementerian Agama (Kemenag) saat ini mencatat perputaran uang bisnis ibadah umrah mencapai Rp 20 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 2 triliun uang milik jamaah yang akan melaksanakan ibadah raib oleh perusahaan penyelenggara umrah nakal.

Dalam hal ini Kemenag diminta untuk berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah dengan memberlakukan pengawasan secara daring melalui Sistem Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sipatuh).

Terkait dengan kebijakan perekaman biometrik, ada sejumlah tawaran yang bisa dikaji antara Indonesia dan Arab Saudi. Seperti perekaman biometrik, kalaupun memang diperlukan, bisa dilakukan di bandara menjelang pemberangkatan. Atau ada komitmen dari VFS Tasheel selaku operator untuk membuka layanan perekaman biometrik di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, jika itu memungkinkan. Atau bila semua opsi tidak memungkinkan, maka harus diambil opsi paling akhir dimana regulasi perekaman biometrik ini tidak jadi diterapkan.[]

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here