Ketika WTP tak Bisa Dijadikan Viral Keberhasilan Jokowi

0
176
Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri), Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kanan), Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kedua kanan), Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kiri) dan penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5). KPK menetapkan empat tersangka (dua dari BPK dan dua dari Kemendes) dari tujuh orang yang diamankan dari OTT KPK pada Jumat (26/5) serta menyita uang sebanyak Rp40 juta, Rp1,145 miliar dan 3.000 Dolar AS yang diduga terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/17.

Nusantara.news, Jakarta – Sulit membayangkan bagaimana reaksi Ketua BPK Moerhamadi Soerja Djanegara atas aksi operasi tangkap tangan KPK terhadap anak buahnya.

Sebab saat mengumumkan hasil pemeriksaan BPK atas 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) di depan anggota Komisi Keuangan DPR-RI pada Jumat satu pekan sebelum penangkapan, secara implisit Moerhamadi memuji kinerja Presiden Joko Widodo sebagai yang pertama meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah 12 tahun laporan keuangan pemerintah pusat.

Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) penyandang status WTP meningkat dari 65 persen di tahun 2015 menjadi 84 persen di tahun 2016. Kini tercatat 74 dari 87 K/L berpredikat WTP. Sisanya 8 K/L berstatus wajar dengan pengecualian (WDP) dan 6 K/L berstatus tidak menyatakan pendapat (TMP) atau Disclamer. Diantara K/L yang disklamer terdapat nama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti.

Tentu saja pujian Ketua BPK sekarang terdengar hambar. Kalau saja tidak ada penangkapan auditor BPK mungkin itu bisa dijadikan viral keberhasilan menjelang tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Kini status WTP justru menjadi bahan guyonan di media sosial. “Wani transfer piro (berani transfer berapa)?” begitu guyonan seorang pemilik akun facebook Tri Guntur Narwaya

Presiden Joko Widodo sendiri mengintruksikan semua kementerian/lembaga ke depannya tidak ada lagi yang berpredikat WDP atau TMP. Tapi semua pujian, apresiasi dan seruan seketika luntur ditelan kasus penangkapan auditor BPK yang menerima suap dari pejabat Kemendes PDTT.

Tapi yang memprihatinkan, timpal Pakar Hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra, di Jakarta, Senin (29/5), dua tersangka masing-masing Rochmadi Saptogiri yang menjabat auditor utama BPK dan Sugito yang menjabat Inspektorat Jenderal sekaligus Ketua Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kementeriannya yang mestinya menjadi panutan justru terlibat korupsi.

“Sangat berbahaya bagi negeri ini jika pejabat yang punya kewenangan yang seharusnya menegakkan aturan dan mengawasi malah menjadi pelanggar dan pelaku yang kewenangannya dapat diperjualbelikan,” kecam Azmi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga kecewa terhadap munculnya kasus suap yang melibatkan auditor BPK dan koleganya di Kemendes. Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dibangga-banggakan itu jadi terkesan palsu.

“Saya kecewa betul dong, kalau kami dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menangani secara serius dan melakukan pembahasan dengan BPK secara profesional,” terang Sri Mulyani kepada wartawan di sela-sela rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (29/5) tadi.

Namun Sri Mulyani juga enggan menjawab kemungkinan audit ulang terhadap LKPP 2016. “Mengenai status WTP sendiri tentu kita semua memiliki kepentingan agar kredibilitas dari status itu ditegakkan secara konsisten, dan apapun mekanisme saya serahkan kepada BPK.”

Penangkapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hal yang aneh bagi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Cerita jual beli status Wajar Tanpa Pengecualian sudah lama didengar. “Tapi memang, sulit dibuktikan,” beber Deputi Sekjen Fitra Agung Widadi kepada nusantara.news, Selasa (30/5) pagi.

Dengan ditangkapnya auditor utama KPK itu, lanjut Agung, adalah desas-desus yang beredar tentang jual beli WTP di BPK bukan isapan jempol. Penangkapan itu juga sekaligus pesan KPK kepada Presiden Joko Widodo bahwa status WTP bukan berarti tidak ada korupsi.

“Penangkapan itu mestinya dijadikan momentum untuk reformasi total BPK yang bisa dilakukan dengan dua cara, pertama, reformasi internal dengan memperbaiki sistem integritas internal auditor, dan kedua rombak unsur pimpinan BPK. Jangan ada yang dari partai politik,” pinta Agung.

Memang dalam 12 tahun terakhir (2005-2017) mengutip catatan Indonesia Corruptions Watch (ICW) baru ditemukan 6 kasus suap yang melibatkan 23 auditor BPK. Diantara 6 kasus ada 4 kasus suap dengan tujuan mengubah opini BPK, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK, dan 1 kasus suap untuk mengesampingkan temuan BPK yang mencurigakan.

Menyangkut nilai suap, terkecil Rp.80 juta dan terbesar mencapai Rp1,6 miliar. Diantara 23 auditor yang diduga melakukan main mata dengan penyuap, tercatat 5 orang telah menjadi terpidana, 14 hanya mendapatkan sanksi internal BPK dan 4 lainnya sedang diproses oleh KPK.

Bahkan dalam kasus pengadaan e-KTP yang sekarang masih hangat, nama seorang auditor BPK, Wulung, disebut-sebut menerima suap Rp.80 juta dari terdakwa Sugiharto agar memberikan opini WTP kepada laporan keuangan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Tapi yang jelas, akibat kasus suap WTP itu, rusaklah rencana memviralkan status WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai prestasi yang sangat luar biasa. Sayang sekali, memang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here