Solusi Ketimpangan Sosial (1)

Ketimpangan Menyemai Bibit Instabilitas

0
231
Ilustrasi

Nusantara.news – Setelah rilis data Oxfam International mengenai aset 4 orang terkaya Indonesia setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia, Presiden Joko Widodo memunculkan usul 3 solusi pemerataan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan sosial.

“Kita akan membagi lahan yang tidak produktif kepada rakyat dalam bentuk konsesi-konsesi kecil, koperasi tanah adat sehingga aset-aset negara ini terdistribusi dengan baik dan menjadi hak rakyat agar dapat mengakses ke permodalan,” ungkap Joko Widodo.

Ketimpangan Sosial

Credit Suisse merilis data ketimpangan 9 negara, dimana kesenjangan di negara tersebut cukup dalam, dengan perbandingan 1% orang terkaya menguasai mayoritas aset nasional.

Di 8 negara tidak terlalu masalah, khusus di Indonesia mengandung kerawanan politik karena 1% terkaya itu rata-rata dari satu kelompok masyarakat, yakni etnis Cina yang relatif menguasai perekonomian, karena mereka dari kalangan non-pribumi.

Ketimpangan di Indonesia warisan Belanda, karena etnis Cina ketika itu diprioritaskan dalam kebijakan ekonomi dibanding pribumi. Hal ini berlanjut di era Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang jurang tersebut semakin menganga, serta rawan secara politik.

Perlu penanganan segera oleh Negara karena saat ini aset terfokus pada segelintir kalangan saja. Oleh karena itu, program redistribusi aset akan mampu mengentaskan kemiskinan, karena dengan aset tersebut masyarakat bisa mempunyai akses ke bank dan lembaga keuangan, diutamakan untuk petani sehingga redistribusi aset berbasis agraria.

Diharapkan Negara mampu mengoreksi distorsi yang terjadi, dan fokus pada pemerataan pembangunan. Jika tidak, mekanisme pasar akan dikuasai oleh konglomerat di segala aspek.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan stabil bila Negara tidak adil dalam kebijakan ekonomi, dalam ekonomi berkeadilan sosial ‘yang lemah’ harus diproteksi, tidak akan mungkin mereka “tempur” secara terbuka dengan yang kuat. Di situlah perlu peran pemerintah dalam mengatur sistem perekonomian yang adil, antara UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dengan konglomerat harus ada demokrasi ekonomi.

Jika terlambat, Negara tidak akan mampu mengoreksi apa yang terjadi, apalagi Jaring Pengaman Sosial melalui sembako dan Bulog, serta BBM sudah dilepas semenjak Reformasi. Hal ini membuat rakyat yang semula di ambang kemiskinan terperosok menjadi miskin, mengakibatkan ketimpangan sosial semakin dalam. Terlebih, subsidi energi listrik juga sudah ditiadakan oleh pemerintah Joko Widodo.

Indeks Gini 0,39 termasuk negara tertimpang di dunia, itu pun BPS (Badan Pusat Statistik) baru memakai indikator pengeluaran, jika ditambahkan dengan indikator pendapatan tentu semakin timpang, karena 100 konglomerat di Indonesia selalu tumbuh asetnya di atas 10%, sementara rakyat miskin hanya bisa bertahan (survive), jika tidak, akan tergelincir pada kemiskinan struktural.

Pengaturan kekuatan pasar

Sudah saatnya kekuatan pasar didistribusikan, aset negara khususnya di bidang pertanahan akan berdampak positif terhadap petani sebagai jaminan akses ke perbankan. Sebagian kecil pelaku ekonomi yang menguasai pasar mampu melakukan akumulasi modal melalui konglomerasi, sehingga pasar bisa monopolistik dan oligopolistik. Kecenderungan ini menyemai bibit instabilitas, ketidakpastian, merugikan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan berdampak pada stabilitas politik.

Kebijakan redistribusi aset menjadi penting untuk membangun dan menjaga stabilitas ekonomi. Terpicunya ketidakpuasan sosial karena dominasi satu etnis (Cina) pada gilirannya akan memicu ketidakpuasan sosial. Ketimpangan pada waktunya akan memicu ketidakstabilan politik, selanjutnya akan mengganggu hadirnya laju investasi. Konsekuensinya terjadi hubungan negatif antara investasi dan ketimpangan pendapatan.

Negara-negara yang berhasil melakukan redistribusi aset (sebagian negara-negara Amerika Latin), berhasil pula menurunkan ketimpangan dan kinerja politik juga menjadi relatif stabil.

Pendistribusian fiskal dengan meningkatkan beban pajak atas konglomerat akan menurunkan kecenderungan berinvestasi. Namun, kebijakan redistribusi aset dapat menurunkan ketegangan sosial, menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Ketimpangan sosial akan berpotensi terjadinya penjarahan harta jika ada keributan sosial (tahun 1998, ditujukan kepada etnis Cina yang mapan secara ekonomi).

Perekonomian yang tumbuh harus melahirkan kelas menengah yang sehat dan kuat sehingga menciptakan stabilitas sosial yang mendukung akumulasi modal.

Stabilitas politik memerlukan keadilan ekonomi melalui kebijakan redistribusi aset. Redistribusi aset dapat menghasilkan stabilitas, kedamaian, dan politik berjalan tanpa tekanan. Stabilitas yang dihasilkan akan mendorong investasi yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dalam perspektif ini tidak ada pertentangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Konsentrasi kekuatan pasar sebagai refleksi kesenjangan distribusi penguasaan aset akhirnya akan menjadi kendala efektivitas demokrasi politik dalam melaksanakan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial.

Belajar dari Orde Baru

Soerharto bercita-cita pada pembangunan jangka panjang tahap II (1992 – 2017), akan menjadikan pemerataan pembangunan menjadi teratas dalam Trilogi Pembangunan. Namun, kesenjangan ekonomi sudah pada tahap akut, begitu juga KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Soeharto baru sampai pada level cita-cita untuk lepas landas dan kemandirian ekonomi (bebas utang), serta redistribusi aset.

Namun di tahun 1997 Orde Baru terjebak dengan kebutuhan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang sangat besar untuk membayar utang, sehingga terjadi Currency’s War di kawasan Asia, dan Indonesia salah satu negara yang terburuk eksesnya. Soeharto “jatuh” karena ketimpangan yang mengganggu demokrasi saat itu.

Pemerintahan Joko Widodo juga mengalami hal yang sama, utang yang begitu besar, dan ketimpangan yang begitu lebar, serta kegaduhan politik sebagai ekses dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketidakberhasilan menumpas KKN, dan ekonomi yang tidak berkeadilan sosial karena taipan sudah sangat kuat, serta menjadi bagian dari oligarki politik di Indonesia.

Redistribusi aset pun akan terhalang, ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial hanya menjadi fatamorgana politik dan sloganistik belaka.

Bila redistribusi aset tidak terjadi dan tidak mengubah nasib petani, tentu saja ekonomi Indonesia tidak akan keluar dari krisis. Bila demokrasi ekonomi tidak mampu dihasilkan, utang luar negeri yang terus bertambah hanya akan meningkatkan ketergantungan bangsa. Kemakmuran ekonomi menjadi tidak berarti  jika keadilan ekonomi tidak tumbuh dan hanya akan mempertahankan penguasaan konglomerasi pada mayoritas rakyat.

Pada gilirannya, konglomerasi jika menjadi bagian integral dari kekuasaan (bagian dari oligarki politik) akan mendikte kekuasaan, seperti kasus Ahok dan reklamasi. Terkesan pemerintah menjadi anti-rakyat, yang mencerminkan penguasaan elite ekonomi atas mayoritas rakyat Indonesia.

Prinsip keadilan dalam demokrasi ekonomi

Lebih jauh, reformasi agraria bertujuan mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki akses masyarakat pada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah. Selanjutnya, ditata ulang mengenai penguasaan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Subjek dari redistribusi aset adalah untuk penduduk miskin, baik petani maupun nelayan yang merupakan 65% dari penduduk Indonesia.

Tahun 2017 ini, pemerintah akan menerbitkan 5 juta sertifikat tanah, tahun 2018 akan menerbitkan 7 juta sertifikat tanah, dan tahun 2019 akan diterbitkan 9 juta sertifikat tanah, dan diharapkan tahun 2025 tanah rakyat sudah bersertifikat semua. Reformasi Agraria merupakan Tap MPR No.IX/MPR/2001 dan Tap MPR No. 5/MPR/2003 tentang penataan struktur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan penggunaan tanah, hal ini merupakan program redistribusi aset.

Dengan mandat yang jelas, pemerintah harus melakukan percepatan tentang redistribusi aset karena akan meredam ketegangan sosial sebagai efek dari eskalasi politik.

Demokrasi yang berkeadilan di dalam kehidupan pasar harus mampu mengendalikan kekuatan pasar. Bila tidak, kedaulatan rakyat menjadi terganggu. Demokrasi hanya menjadi instrumen pasar, dan politik transaksional akan menjadi budaya politik Indonesia. Kekuatan modal akan menjadi penentu setiap Pilkada dan Pemilu, sehingga konglomerat berada dalam setiap transaksi politik. Seharusnya dalam kehidupan demokrasi, pasarlah yang berperan sebagai instrumen, bukan sebaliknya, seperti kecenderungan selama ini.

Distribusi kekuatan pasar mencerminkan distribusi penguasaan aset. Kekuatan pasar yang semakin monopolistik adalah cermin dari distribusi aset yang semakin timpang. Kondisi ini harus tercermin dalam menurunnya konsentrasi kekuatan pasar dari konglomerasi dengan meningkatnya kekuatan UKM.

Ekonomi inklusif atau ekonomi baru yang digagas Mahathir Mohammad 1971, bisa menjadi rujukan betapa pribumi di Malaysia bisa menjadi tuan rumah dalam ekonomi nasional. Pribumi harus bangkit sebagai motor utama dalam redistribusi aset dan pembangunan ekonomi inklusif.

Keadilan harus menjadi kunci kemakmuran, konsekuensi kekeliruan di era yang lalu, yang mendahulukan pertumbuhan tidak seiring dengan pemerataan sehingga ketika konglomerat sudah menguasai seluruh aspek dalam ekonomi dan bisnis, barulah berpikir tentang redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan ekonomi ke depan, haruslah menjadikan keadilan distribusi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari paradigma growth with equity (pertumbuhan dengan ekuitas) menjadi equity for growth (ekuitas untuk pertumbuhan).

Redistribusi aset produktif dan integrasi ekonomi nasional harus menjadi komponen utama dalam sistem ekonomi kerakyatan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan sebagai solusi mengatasi ketimpangan yang sudah akut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here