Ketua KPK Agus Rahardjo dan Dilema Kasus e-KTP

0
317

Nusantara.news – Setiap kali ditanya wartawan soal siapa nama-nama besar yang terlibat kasus mega-korupsi e-KTP, Agus Rahardjo sang ketua KPK selalu menjawab dengan tatapan mata dingin, “tunggu saja di persidangan,” katanya, mengundang penasaran.

Agus memastikan, ada nama-nama besar yang disebut dalam persidangan korupsi e-KTP yang melibatkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Dia berharap, penyebutan nama-nama besar itu tidak “mengguncang” situasi dan kondisi politik.

Benar saja, pada sidang Kamis 9 Maret 2017 lalu, dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa, sejumlah pejabat dan politisi ternama, baik yang masih aktif atau sudah mantan, disebut dalam berkas dakwaan. Ada nama Setya Novanto Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Yasonna Laoly Menkumham RI, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara, Gamawan Fauzi Mantan Mendagri era SBY, Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat, dan lain-lain.

Agus dianggap terlalu berani membongkar kasus yang melibatkan nama-nama besar politisi ini, apalagi sejumlah nama masih aktif di pemerintahan Joko Widodo.

Butuh nyali besar bagi Agus sebagai Ketua KPK, untuk membongkar kasus korupsi dengan nilai kerugian negara tak terkira ini. Diperkirakan negara dirugikan Rp 2,3 triliun. Gila! Jumlah terbesar sepanjang sejarah korupsi yang pernah ditangani KPK.

Nyali besar itu, termasuk jika upaya Agus membongkar kasus ini justru berbalik “memojokkan” dirinya. Agus Rahardjo, pada saat proyek pengadaan e-KTP ini dimulai, ketika itu dirinya tengah menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah menyebut, Agus sebagai ketua LKPP ketika itu juga ikut merestui proyek e-KTP. Ini tentu menjadi dilema bagi Agus dalam mengungkap kasus e-KTP secara tuntas.

“Ketua tim pengarah waktu itu Pak Djoko Suyanto (bekas Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan), saya wakil, lalu dibuat panitia teknis dari 15 kementerian. Lantas saya lapor pada KPK, saya presentasi. Saya minta KPK untuk mengawasi, lalu KPK memohon agar didampingi oleh LKPP, saat itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya,” kata Gamawan setelah diperiksa KPK Oktober 2016 lalu.

Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua juga pernah mengusulkan agar ketua KPK Agus Rahardjo ikut diperiksa dalam kasus korupsi e-KTP, agar posisinya menjadi clear.

“Masalah yang sangat menentukan ada tidaknya penyimpangan dalam pengadaan justru keterangan dari LKPP, di mana Pak Agus ketuanya waktu itu,” kata Abdullah beberapa waktu lalu.

“Mengapa penyidik tidak mau minta keterangan Pak Agus kalau Pak Agus sendiri mau diperiksa?” tambahnya.

Terkait keterlibatan Agus, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan bahwa masalah itu sudah dijelaskan dalam dakwaan dua terdakwa, Irman dan Sugiharto soal‎ peran Agus pada saat menjabat ketua LKPP.

“Dalam dakwaan sudah kita uraikan, soal itu,” ucap Febri, Sabtu (11/3) lalu.

Menurut Febri, kala itu, dibawah kepemimpinan Agus, LKPP sudah menyarankan agar 9 lingkup pekerjaan tidak digabungkan, karena ada peluang gagal sangat besar dan berpotensi merugikan keuangan negara.

KPK membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Kamis lalu, proyek e-KTP terbagi menjadi dua tahap, dimulai dari pembahasan anggaran dan pengadaan barang. Praktik suap terhadap sejumlah anggota DPR diawali adanya sejumlah pertemuan antara pimpinan Komisi II DPR, pengusaha, dan pejabat Kemendagri.

Salah seorang yang diduga berperan penting dalam memuluskan kasus korupsi anggaran e-KTP adalah Setya Novanto. Dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, beberapa kali pembahasan informal soal e-KTP dilakukan di ruang kerja Novanto. Novanto diduga menjadi pendorong disetujuinya anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu.

Secara spesifik, Novanto mengkoordinasikan seluruh ketua fraksi di DPR untuk menyetujui usulan anggaran e-KTP. Ia kemudian dijatah Rp 574 miliar dari total anggaran e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 juga disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek tersebut.

Kasus yang dibongkar Agus kali ini bukan main-main, selain nilainya yang sangat besar, skala penyebarannya pun menyentuh orang-orang yang masih punya pengaruh saat ini. Sekali lagi, butuh keberanian. Sebab dengan karakteristik kasus seperti ini, salah-salah KPK justru akan menghadapi pelemahan dari pihak-pihak yang sekarang dianggap terlibat. Bisa saja pelemahan itu secara lembaga maupun personel pimpinan KPK.

Misalnya saja, jika dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kita tahu Novanto adalah Ketua DPR RI saat ini, dan sejumlah nama yang disebut terlibat juga sebagian anggota DPR yang masih aktif.

Insinyur, PNS, dan Aktivis Anti Korupsi   

Agus Rahardjo lahir di Magetan Jawa Timur tahun 1956. Pengalamannya di institusi pemerintah dalam bidang pengawasan dan pengadaan barang mengantarkannya sebagai ketua KPK. Saat menjadi PNS, Agus aktif melakukan kampanye perlawanan terhadap koruptor.

Agus menghabiskan masa kecil di kota kelahirannya. Dari SD hingga SMA dia selesaikan di Magetan. Tamat SMA, Agus yang ingin menjadi kontraktor itu pindah ke Surabaya. Dia kuliah di Institut Teknologi Surabaya (ITS) jurusan teknik sipil dan berhasil meraih gelar insinyur pada usia 28 tahun.

Agus lalu membangun kariernya menjadi PNS di Bappenas. Di institusi itu, dia berkesempatan kuliah di Arthur D. Little Management Education Institute, Management, Cambridge, Amerika Serikat.

Di Bapenas Agus menduduki beragam posisi dari mulai direktur Pendidikan, Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan, hingga Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namanya melejit pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu dia menjabat Kepala LKPP periode 2010-2015.

Selain kemampuan pekerjaannya di birokrasi, Agus juga ternyata memiliki semangat aktivis LSM anti-korupsi. Dia bersama Ketua KPK saat itu, Busyro Muqodas sempat mendeklarasikan kegiatan Anti Korupsi. Nama Agus sempat dikenal di kalangan pegiat anti korupsi, karena usulan agar masyarakat diberi kesempatan untuk meludahi koruptor.

Dengan pengungkapan kasus mega-korupsi yang melibatkan sejumlah nama besar politisi, dan bukan tidak mungkin dalam prosesnya sarat muatan politik, lebih-lebih nama Agus juga “tersangkut” dalam kasus ini. Akankah dia mampu membuktikan bahwa dirinya sungguh ingin membongkar kasus mega-korupsi ini, dan sama sekali tak terlibat di dalamnya. Inilah dilema Agus. []

Biodata

Nama:

Ir. Agus Rahardjo, MSM

Tempat/Tanggal Lahir:

Magetan, 1956

Orangtua:

Basoeki (Ayah)

Suminah (Ibu)

Istri:

Tutik Supriyati

Pendidikan:

SD Karanganyar I Magetan, Jatim, 1966

SMPN Magetan, 1969

SMAN Magetan, 1972

S1 Teknik Sipil, ITS Surabaya, Jatim, 1984

S2 Arthur D. Little Management Education Institute, Management, Cambridge, AS, 1991

Karir:

PNS Bappenas, 1986

Direktur Pendidikan, Bappenas, 2000 -2002

Direktur Sistem & Prosedur Pendanaan, Bappenas, 2002-2005

Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, cikal bakal LKPP/Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) yang menjadi cikal bakal LKPP, 2005-2008

Sekretaris Utama LKPP, 2000 – 2010

Kepala LKPP, 2010-2015

Ketua KPK, 2015-2019

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here