Ketua KPK Agus Rahardjo Rawan Menjadi Korban Kriminalisasi

0
278
Ketua KPK Agus Rahardjo

Nusantara.news, Jakarta – Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyebut kasus e-KTP yang menyeret sejumlah nama rawan konflik kepentingan. Penyebabnya tak lain Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki calon lain yang ternyata kalah lelang.

“Ada indikasi konflik kepentingan antara Agus Rahardjo sebagai mantan Ketua LKPP dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, kepentingan Agus Rahardjo sangat tampak,” tuding Fahri di Jakarta, Selasa (14/3) kemarin.

Terlebih, beber Fahri, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2012-2014, proyek e-KTP dinyatakan bersih. “Änehnya kasus ini mengemuka kembali setelah Agus Rahardjo memimpin KPK,”tandas Fahri.

Untuk itu Fahri mendesak Agus Rahardjo mundur dari jabatannya. Sebab posisinya selaku Ketua KPK dan mantan Ketua LKPP rawan konflik kepentingan. “Kasus ini bisa menyimpang,” terang Fahri.

Bahkan, politikus PKS itu menyebut Agus Rahardjo pernah melobi Kemendagri untuk memenangkan salah satu konsorsium peserta lelang e-KTP. Kesimpulan itu, aku Fahri, didapat dari dokumen BPK 2012, 2013, dan 2014 serta keterangan sejumlah sumber yang disebutnya mengerti kasus e-KTP.

Namun keterangan itu segera dibantah Juru Bicara KPK Febri Diansyah. “Memang, LKPP pernah menyarankan agar 9 paket proyek e-KTP dipecah karena berpotensi korupsi dan agar tidak terjadi monopoli,” jelas Febri.

Toh demikian, lanjut Febri, saran LKPP saat itu bukan saran individu, tapi ini saran kelembagaan. “Artinya LKPP sudah memberikan kajian dan hasilnya untuk mencegah tindak pidana korupsi yang tidak ditaati Kemendagri,” tandas Febri.

Terlebih terbongkarnya kasus e-KTP, imbuh Febri, bukti-buktinya dikumpulkan dari bawah, sejak penyelidikan hingga penyidikan. Karena itu diantara pimpinan KPK tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan pimpinan lain.

Sedangkan tentang Hak Angket yang diprakarsai Fahri Hamzah, Febri mengaku keputusan itu domain anggota DPR yang tidak bisa dipengaruhi KPK. “Tapi kami juga sudah mendengar sejumlah anggota DPR menghargai proses hukum yang sedang dilakukan KPK,” jelas Febri.

Yang jelas, lanjut Febri, KPK tidak gentar dengan ancaman hak angket yang rencananya akan diajukan sejumlah anggota DPR. Oleh karenanya Febri mengharap pengawalan public, sebab setiap menghadapi kasus besar selalu ada potensi pelemahan KPK.

Perihal tudingan Fahri bahwa LKPP memaksa Kemendagri untuk memilih konsorsium pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dia inginkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak tahu akan hal itu. “Lebih baik tanyakan langsung kepada Pak Agus Rahardjo,”elak Tjahjo.

Terlebih Tjahjo mengaku tidak mendapatkan laporan dari staff tentang itu. “Saya kira enggak ada. Apa yang saya update terus enggak ada kaitannya dengan itu,” ujar Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan, Selasa (14/3) kemarin.

Ketua KPK Agus Rahardjo sendiri yang tampaknya menjadi target utama dalam hak angket DPR yang diprakarsai Fahri Hamzah menanggapinya dengan dingin. “Jawaban saya singkat, Gusti Allah mboten sare (Gusti Allah tidak tidur),” jawab Agus yang dikirim melalui SMS, Selasa (14/3) kemarin.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here