Ketua KPU dan Bawaslu DKI Ikut Rapat Tim Sukses Ahok-Djarot, DKPP Bersidang 30 Maret

0
146

Nusantara.news, Jakarta – Penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 masih menyisakan masalah. Salah satunya soal etika penyelenggara pemilu yang dinilai masih rendah. Belum lama ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti bertemu dalam rapat tertutup tim pemenangan pasangan Ahok-Djarot pada Kamis (9/3). Dalam pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di Taman Sari Jakarta Barat itu, keduanya sempat terlihat panik saat bertemu dengan wartawan. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika tidak ada wartawan yang memergoki mereka?

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan, ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Sumarno dan Mimah Susanti. Dia menyarankan untuk KPUD dan Bawaslu DKI agar lain kali apabila ingin bertemu lebih baik KPUD sebagai pihak yang ‘mengundang’, bukan sebagai yang ‘diundang’

Kehadiran Sumarno dan Mimah itu jelas menimbulkan kecurigaan soal netralitas penyelenggaraan pilkada Jakarta.  “Itu merupakan pelanggaran sangat fatal yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan atau argumen apa pun. Sehigga kedua petinggi penyelenggara pemilu tersebut layak untuk dipecat,” ujar Standar Kiaa Latief, Ketua Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Menurutnya, secara prinsip jangankan komisioner, staf KPU saja kalau menurut peraturannya tidak memperbolehkan bertemu dengan pasangan calon manapun dalam pemilu. Dia berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menyidangkan kasus itu untuk memenuhi rasa keadilan rakyat.

“Patut diduga pertemuan itu sebagai konspirasi KPUD dan Bawaslu Jakarta untuk memenangkan paslon nomor urut dua. Untuk itu, DKPP harus secepatnya memproses aduan pelanggaran etika fatal yang dilakukan petinggi penyelenggara pemilu di Jakarta tersebut. Sanksinya, mereka harus dipecat dong. Jelas itu. Mereka sudah mencoreng demokrasi adil,” tegas Kiaa saat diwawancara Nusantara.News, di Jakarta.

Sejauh ini, menurutnya, DKPP cukup tegas ketika menindak pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu di daerah. Sikap serupa seharusnya juga ditunjukkan untuk menindak penyelengara pemilu di Jakarta.

“Di beberapa daerah, sudah banyak komisioner KPUD maupun Bawaslu yang dipecat karena terbukti bersalah baik dalam bentuk keberpihakan terhadap salah satu paslon maupun pelanggaran etika lainnya. Untuk kasus Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Jakarta, saya kira itu fatal dan DKPP harus memecat keduanya. Kecuali kalau DKPP ditekan dan ada lobi-lobi politik dari pihak luar, maka bisa saja kedua komisioner itu bebas,” pungkas Kiaa.

Senada dengan Kiaa, ahli hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, kejadian ini semestinya langsung ditindak karena menujukkan buruknya kinerja KPUD dan Bawaslu Jakarta. “Harus dipecat, ini benar-benar pelanggaran berat,” kata Margarito.

Margarito menilai, sebagai lembaga independen, semestinya Ketua KPUD dan Bawaslu Jakarta tersebut tidak melakukan pertemuan dengan sejumlah tim suskes maupun pasangan calon. Sebab, selain hanya membuat kegaduhan, kedua orang tersebut bisa merusak harmonisasi yang telah dibangun.

Sementara itu, ketika ditanya kapan sidang etik untuk Ketua KPUD dan Bawaslu diadakan, anggota DKPP Saut Sirait memberitahu akan digelar pada 30 Maret ini. “Untuk pekan ini DKPP akan menyidangkan sekitar 20 laporan yang datang dari luar Jakarta dulu karena laporannya memang lebih dulu masuk. Khusus Ketua KPUD dan Bawaslu Jakarta, akan disidangkan pada 30 Maret ini’’ ungkapnya kepada Nusantara.news ketika dihubungi lewat handphone selulernya.

Terkait banyaknya para penyelenggara pemilu yang tersangkut pelanggaran etika, Saut mengaku dalam kajian DKPP, ada 13 kategori modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Di antaranya  adalah manipulasi pemilih, perlakuan tak setara, pelanggaran hak pemilih, konflik kepentingan hingga soal intimidasi dan pelanggaran netralitas dan imparsialitas.

“Laporan yang masuk ke DKPP sangat banyak. Untuk pengaduan selama Pilkada 2017 saja totalnya ada 887 laporan. Jika dibagi dua penyelenggara pemilu oleh DKPP, laporan soal KPU 70,8 persen dan 29,2 persen tentang Bawaslu,” terangnya.

Tentu saja publik sangat berharap Pilkada Jakarta berjalan dengan damai dan demokratis. Hal itu harus didukung oleh penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan tidak berpihak. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here