Khawatir Stagnasi, BPJS Minta Tambal Dana Rp3,8 Triliun

0
58

Nusantara.news, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belakangan makin terhuyung-huyung lantaran harus menanggung kerugian dan defisit yang terus membengkak. Bahkan kalau tidak dibantu pemerintah, dikhawatirkan lembaga jaminan sosial yang baru berusia 4 tahun itu terancam stagnasi.

Seperti diketahui, sumber pendapatan BPKS Kesehatan adalah dari iuran anggota dan bantuan pemerintah. Namun kondisi saat ini antara pendapatan dan pengeluaran BPJS Kesehatan sudah defisit Rp9 triliun.

Adalah Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek yang mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp9 tirliun. Penyebabnya, 80% peserta atau masyarakat banyak mengalami sakit.

“Betul BPJS Kesehatan selalu defisit dan tahun ini mencapai Rp9 triliun karena semuanya kuratif dan menunjukkan 80% peserta sakit,” kata Menkes beberapa waktu lalu.

Nila mencontohkan, selama ini untuk tindakan kuratif penyakit jantung untuk satu juta orang mengeluarkan biaya mencapai Rp6,9 triliun dan gagal ginjal tindakan kuratif yang harus dikeluarkan mencapai Rp2,5 triliun. Menurutnya, selama ini 33% uang pendapatan BPJS Kesehatan dari iuran peserta digunakan untuk tindakan kuratif terhadap penyakit tidak menular.

Pada saat ini, kata Menkes, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih kurang.  “Jadi, penyakit tidak menular seperti itu meningkat sekali sehingga saat ini kita harus mengubah perilaku untuk gerakan masyarakat sehat yang dimulai dari pendekatan keluarga,” jelas Nila.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut, dimulai sejak 1 Januari 2014, sebelumnya hanya fokus pada tindakan kuratif dan tidak ada upaya atau pencanangan gerakan masyarakat sehat.

Oleh sebab itu, dirinya menggeser fokus yang dari sebelumnya kepada kuratif. Saat ini, lebih menekan terhadap upaya preventif promotif untuk kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. “Ayo mari menggerakkan hidup sehat dengan pendekatan keluarga, jadi gerakan masyarakat hidup sehat ini yang harus diteruskan sehingga perubahan perilaku paradigma sehat terus ada,” katanya.

Tunggakan iuran

Sementara Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengaku jumlah tunggakan pembayaran iuran sejak lembaga ini berdiri hingga hari ini mencapai Rp3,4 triliun. Sedangkan posisi piutang hingga hasil audit terakhir tersisa Rp1,7 triliun.

Rerata tunggakan iuran berasal dari segmen peserta peserta bukan penerima upah (PBPU) alias peserta mandiri.

Berdasarkan analisis BPJS, peserta yang menunggak iuran lantaran ketidakmampuan membayar atau akses pembayarannya terbatas. Padahal BPJS telah memperluas jangkauan akses pembayaran, baik melalui jaringan bank pemerintah, toko ritel, maupun perdagangan elektronik (e-commerce).

Kombinasi selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut, BPJS mengalami defisit hingga Rp9 triliun. Karena itu BPJS Kesehatan akan meminta bantuan dana langsung dari pemerintah sebesar Rp3,8 triliun untuk tahun 2017.

Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menjelaskan, hingga akhir Juni 2017 pihaknya mencatat jumlah penerimaan senilai Rp35,6 triliun, sedangkan pengeluaran tercatat senilai Rp41,5 triliun.

“Jadi, arus kas negatif Rp5,8 triliun,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Kemal menjelaskan, pihaknya sebenarnya memproyeksikan defisit atau missmatch dalam aktivitas operasi penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial pada akhir tahun ini mencapai Rp3,6 triliun. Namun, pada tahun ini pihaknya akan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah sekitar Rp3,8 triliun.

Dia merinci, pada akhir tahun ini pihaknya memperkirakan penerimaan iuran mampu mencapai kisaran Rp80 triliun. Dengan suntikan dana pemerintah, sambung dia, pihaknya akan memiliki total penerimaan mencapai Rp83,8 triliun.

Di sisi lain, pihaknya memperkirakan biaya kesehatan yang akan dikeluarkan mencapai Rp81 triliun. “Kami tetap perhitungkan pada akhir tahun mengalami defisit. Kami tetap mendapat suntikan dana dari pemerintah, awalnya berbentuk PMN [penyertaan modal negara], tetapi dalam pembahasan APBN-Perubahan 2017 akan masuk dalam pos anggaran belanja [Kementerian Keuangan],” ungkapnya.

Kendati mencatatkan arus kas negatif, Kemal menegaskan BPJS Kesehatan tetap memiliki likuiditas dana untuk menujang kinerja. Pasalnya, dia mengatakan penerimaan iuran selanjutnya tetap menjadi sumber dana bagi BPJS Kesehatan.

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, bantuan tersebut dibutuhkan untuk menutup defisit yang tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp9 triliun.

“Kita menginginkan ada bantuan dari pemerintah untuk tahun ini tiga sekian triliun agar tidak ada stagnansi dalam pembayaran dan layanan,” ujarnya, dalam konferensi pers awal pekan ini.

Bayu menjelaskan, defisit yang besar tersebut terjadi karena selama hampir empat tahun era JKN berjalan, pendapatan yang diterima BPJS dari iuran peserta jumlahnya selalu lebih kecil dibanding pengeluaran. Ini karena iuran yang ditetapkan untuk peserta nilainya lebih kecil dari yang seharusnya.

Untuk peserta BPJS Kesehatan kelas dua, mereka hanya membayar iuran Rp51.000, padahal idealnya Rp68.000. Sementara, peserta BPJS kelas tiga, hanya diwajibkan membayar iuran Rp25.500, jauh lebih kecil dibanding nilai yang seharusnya Rp53.000.

Tak hanya itu, saat ini juga tercatat ada 92,4 juta masyarakat yang termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mereka adalah kelompok masyarakat miskin yang iurannya dibayari pemerintah.

Karena itu, untuk menutupi selisih tersebut, maka pemerintah membayar kekurangannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24/2011 yang menyebut bahwa pendapatan BPJS berasal dari iuran dan bantuan pemerintah. Sejak 2014 lalu, total bantuan yang telah diberikan pemerintah pada BPJS Kesehatan mencapai Rp18,84 triliun.

Bayu berharap dana itu bisa cair sebelum tahun berjalan. Selain itu pembayarannya tidak berupa uang tunai, melainkan jaminan. Misalnya Surat Utang Negara (SUN). “Tujuannya agar kami dapat menggunakan fasiltas perbankan,” jelasnya.

Jaminan layanan

Jika melihat realitas selisih penerimaan dan pengeluaran kumulatif BPJS Kesehatan sebegitu besar, sehingga kita patut memahami lambatnya pelayanan selama ini. Karena boleh jadi BPJS juga lambat membayar kewajiban kepada rumah sakit yang menjadi fasilitas kesehatan. Sehingga jaminan kesehatan kurang terperhatikan.

Ini yang menjelaskan beberapa waktu lalu sebuah RSUD di Tasikmalaya terancam bangkrut, karena BPJS Kesehatan menunggak pembayaran hingga Rp20,3 miliar. Sehingga RUSD Tasik sempat mengalami kehabisan biaya operasional, obat-obatan, alat kesehatan, dan lainnya.

Bayangkan, berapa RUSD yang harus tutup atau berhenti operasi dengan defisit Rp9 triliun?

Selain itu, banyak pula kasus penelantaran pasian hingga sang pasian meninggal dunia, atau setidaknya penyakit semakin parah. Semua karena adanya pembayaran yang telat lantaran defisit yang begitu besar.

Lantas bagaimaan solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan tersebut? Nampaknya memang harus ada solusi yang cespleng. Misalnya dengan memfasilitasi BPJS Kesehatan menerbitkan obligasi yang berjangka panjang, sehingga bisa mengkafer biaya kesehatan.

Wakil Menkeu Mardiasmo sendiri menyarankan solusi dengan cara mengubah Penempatan Modal Negara (PMN) menjadi belanja negara. Namun bantuan pemerintah ke BPJS harus didasarkan pada kinerja BPJS pada kurun waktu tersebut.

Solusi lain yang bisa ditempuh, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berbagai beban terkait defisit BPJS Kesehatan. Dengan demikian beban tidak terfokus di pusat.

Tapi solusi paling cespleng dan paling mujarab adalah bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan demikian makin sedikit yang sakit dan makin sedikit biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here