Khofifah: Tahun 2018 Program Keluarga Harapan Jangkau 10 Juta Penerima

0
113

Nusantara.news, Bangka Belitung – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo untuk memperluas jangkauan penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2017 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Kerja dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4). Dalam rapat yang membahas pagu indikatif RAPBN 2018 tersebut, Presiden menyampaikan sembilan arahan di mana dua di antaranya terkait subsidi untuk masyarakat ekonomi terbawah dan mengawal jalannya PKH yang kini sedang berjalan.

“Dalam rapat tersebut Presiden mengatakan PKH merupakan salah satu upaya pemerintah yang efektif dalam membantu keluarga prasejahtera. Beliau berpesan agar ada pendampingan, ada yang mengawal di situ. Kemudian juga meningkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta KPM. Artinya, Kemensos harus mulai menyiapkannya sejak saat ini agar pada Februari 2018 bantuan tersebut dapat mulai disalurkan,” terang Mensos usai menyerahkan Bantuan Sosial PKH Non Tunai untuk Provinsi Bangka Belitung, di Lapangan Keserasian Sosial Desa Silip, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Rabu.

Khofifah mengatakan perluasan jumlah KPM tentu akan berdampak signifikan dalam penurunan angka kemiskinan dan indeks gini ratio.

“Saya yakin apabila tahun depan jumlah KPM menjadi 10 juta dan program ini dapat disinergikan dengan program subsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait seperti subsidi pupuk, listrik, pendidikan, kesehatan dan gas elpiji maka diharapkan akan terwujud optimalisasi dan percepatan penurunan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan,” paparnya.

Kini, lanjutnya, untuk menuju 10 juta KPM, Kemensos terus melakukan berbagai persiapan, di antaranya koordinasi dengan bank penyalur untuk PKH nontunai, pemetaan agen bank sesuai dengan pemetaan data KPM, anggaran, serta menyiapkan tenaga Pendamping PKH.

“Sesuai arahan Presiden maka kami akan siapkan pendamping PKH, tujuannya tentu saja agar dana bantuan ini dikawal hingga tepat sasaran, agar uangnya digunakan secara produktif,” paparnya.

Mensos mengatakan jumlah pendamping PKH secara keseluruhan mencapai 25 ribu personil. Dengan penambahan KPM baru sebanyak empat juta KPM, maka diperkirakan akan memerlukan tambahan 16 ribu Pendamping PKH.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengungkapkan setiap satu pendamping bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap 200-250 KPM. Ia mengungkapkan, pada triwulan ketiga tahun 2017 pihaknya akan mulai melakukan rekrutmen, uji kompetensi, hingga menyiapkan bimbingan teknis untuk pendamping baru jika ABNP telah cair.

“Diharapkan mereka siap kerja per Januari 2018 dimulai dengan memastikan siapa calon KPM yang memiliki eligibilitas PKH,” katanya.

Seperti diketahui PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial sejak 2007. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program Conditional Cash Transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.

Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek, serta memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan dalam jangka panjang.

Sasaran PKH adalah komponen kesehatan terdiri atas ibu hamil dan balita, komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah dari SD-SMA, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia di atas 70 tahun.

Inovasi Kesejahteraan Sosial

Selain menyerahkan bantuan sosial, kehadiran Khofifah di Bangka Belitung juga untuk meresmikan aplikasi Bumil Resti, aplikasi Kembang Desa, Program Buratuhiri (Orang Tua Hidup Sendiri) dan Program Bunaktuslah (Perburuan Anak Putus Sekolah).

Aplikasi Bumil Resti atau Sistem Informasi Ibu Hamil Resiko Tinggi merupakan inisiatif Pemkab Bangka dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

“Ini adalah sebuah inovasi yang bisa menjadi role model bagi daerah lain. Lewat aplikasi ini Pemkab Babel ‘memburu’ atau mencari ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi sampai ke pelosok desa. Juga menguatkan peran bidan dan dokter spesialis kandungan dalam pemantauan secara terus menerus terhadap Bumil Resti,” kata Khofifah.

Sementara aplikasi “Kembang Desa” atau Kesejahteraan Masyarakat Bangka dengan Sistem dan Aplikasi merupakan sistem yang dibangun dengan mengedepankan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Ini sistem informasi pengelolaan data kemiskinan yang paling lengkap di Indonesia dan paling mudah diakses oleh masyarakat luas.

“Sistem ini memiliki keunggulan tidak hanya merekam data kemiskinan by name by address tetapi juga terdapat foto dan profil lengkap RTS. Bahkan sampai titik koordinat alamat individu RTS,” ujar Khofifah.

Mensos juga mengapresiasi program Bunaktuslah dan Buratuhiri, karena dalam program ini Pemkab proaktif melakukan perburuan anak putus sekolah untuk mengajak mereka kembali ke sekolah dan mendapatkan kejar paket serta perburuan lansia terlantar untuk mendapatkan penanganan cepat.

Bansos untuk Babel

Sementara itu terkait kunjungan kerja Mensos ke Provinsi Bangka Belitung, telah disalurkan bantuan sosial tunai dan non tunai tahun 2017 untuk Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp88.408.770.400.

Rincian bantuan sosial meliputi PKH Tunai untuk 8.514 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp16.091.460.000, PKH Non Tunai untuk 5.805 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp10.971.450.000 dan Beras Sejahtera (Rastra) untuk 43.019 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp59.004860.400.

Di samping itu terdapat pula Bantuan Sosial Disabilitas untuk 147 jiwa dengan nilai bantuan sebesar Rp441.000.000, Bantuan Sosial Lanjut Usia untuk 350 jiwa dengan nilai bantuan sebesar Rp700.000.000, serta Bantuan Sosial KUBE Desa untuk 600 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp1.200.000.000.

“Saya mohon bantuan sosial ini dimanfaatkan sesuai peruntukan ya ibu-ibu. Bagi ibu hamil gunakan dana bansosnya untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Kalau ada anaknya yang masih sekolah gunakan uangnya untuk membeli keperluan sekolah anak-anak,” demikian Mensos. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here