Kiai Masjkur Diusulkan Sebagai Pahlawan Nasional

0
80
Seminar Nasional Jejak Perjuangan Kiai Masjkur (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Pada seminar Nasional bertajuk “Jejak Perjuangan Kiai Masjkur Sebelum dan Setelah Kemerdekaan” yang digelar di Graha Astranawa Surabaya, Kamis (7/12/2017), menarik perhatian peserta yang hadir. Lantaran, para pembicara dengan runtut menyampaikan pengalaman dan kisahnya seputar hal-hal penting yang mereka tahu tentang sepak terjang sejumlah tokoh Islam dalam sumbangsihnya sebelum dan setelah kemerdekaan. Mereka yang hadir sebagai narasumber, di antaranya Prof. Dr. KH. M. Tholchah Hasan (Menteri Agama periode 1999-2001), Prof. H. M. Mas’ud Sa’id, Ph.D (Staf Khusus Menteri Sosial RI), Drs. KH. Ng. Agus Sunyoto, M.Pd (Sejarawan & Ketua Umum PP Lesbumi), dan Drs. H. Choirul Anam (Sejarawan NU).

Dikisahkan, pecahnya Perang Heroik 10 November 1945 di Surabaya tak bisa dilepaskan dari momen penting tentang Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim As’yari. Saat itu, para pejuang dari laskar santri dari berbagai daerah berduyun-duyun datang ke Surabaya, mereka dengan niat Lillahita’ala maju ke medan perang mempertahankan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yang telah dikumandangkan Sang Proklamator Soekarno-Hatta, di Jakarta 17 Agustus 1945.

“KH Masjkur mengirimkan laskar dari Malang pada 9 November 1945,” kata KH Tolchah Hasan, yang juga mantan Menteri Agama RI itu.

Saat itu, Kiai Masjkur menjadi Komandan Laskar Sabilillah dari Malang. Kiai Masjkur juga hadir di Kantor NU Bubutan, tempat dilaksanakannya penandatanganan Resolusi Jihad oleh Hadratussyaikh Kiai Hasyim Asy’ari, 22 Oktober 1945.

“Saat itu, Kiai Masjkur hadir di Kantor NU Bubutan,” tambah Choirul Anam atau yang akrab disapa Cak Anam, sejarawan dan tokoh NU asal Jatim yang juga menjadi pembicara di seminar itu. “Kiai Masjkur juga menjadi salah seorang anggota BPUPKI,” tambahnya.

Dalam catatan sejarah nasional, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945, bertujuan melakukan berbagai persiapan untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Dengan dipimpin Radjiman Widoyoningrat, dibantu dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso, BPUPKI yang beranggotakan 62 orang terus melakukan kegiatan siang dan malam.

Kiai Tolchah yang juga ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah Singosari, Malang, mengatakan, dirinya mengaku tidak hafal data-data sejarah Kiai Masjkur. Menurutnya, pemerintah lebih punya banyak data tentang perjalanan sejarah tersebut. Data yang dipakai menyusun proposal untuk usulan agar Kiai Masjkur mendapat gelar pahlawan nasional juga diambil dari data milik pemerintah.
Dirinya mengaku, Kiai Masjkur banyak berkorban jiwa, raga, dan juga harta untuk kepentingan persiapan kemerdekaan.

“Yang jelas, beliau banyak mengeluarkan harta untuk mendirikan sekolah-sekolah. Semua itu dilakukan ikhlas tanpa pamrih. Karena beliau memang dari keluarga berada,” terang Kiai Tolchah.

Kiai Masjkur Sosok Egaliter yang Patut Diteladani

Seminar Nasional Jejak Perjuangan Kiai Masjkur (Foto: Tudji)

Kiai Tolchah, saat menjawab pertanyaan wartawan juga menyampaikan bahwa dirinya selama 20 tahun tinggal seatap dengan Kiai Masjkur dan selalu diajak kemana-mana saat Kiai Masjkur bepergian untuk berbagai keperluan.

“Termasuk menemui para kiai membicarakan berbagai hal. Dan, saat itu saya kerap diminta membukakan apa ayat atau dalil dari hal-hal yang mereka bicarakan. Termasuk yang menikahkan saya juga beliau (Kiai Masjkur),” terangnya.

Kiai Tolchah menyebut, Kiai Masjkur merupakan sosok egaliter dan menjadi panutan para kiai, dan sangat patut untuk diteladani.

“Sosoknya egaliter, saya tahu sendiri tamunya banyak, dari kalangan bawah sampai elite, dari orang biasa, santri, kiai, juga para pejabat. Muridnya banyak, beberapa juga menjadi orang penting di negeri ini. Saya sering diajak bertemu orang-orang penting,” ujar Kiai Tolchah.

Munculnya fatwa resolusi jihad oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari melatarbelakangi terjadinya rentetan peristiwa heroisme perlawanan Arek-arek Suroboyo di peristiwa 10 November 1945, hingga agresi militer ke II akhir tahun 1948 dan pertengahan 1949.

Dalam perjalanan sejarah perjuangan pemuda dan laskar saat itu, baik saat sidang-sidang BPUPKI-PPKI hingga agresi militer I dan II, menurutnya perlu dicatat dan untuk dipahami, bahwa ada seorang ulama dari Singosari, Malang yang dengan tegas dan berani menyuarakan kebenaran, menentang penjajah dan mengusirnya dari bumi pertiwi.

“Beliau adalah KH Masjkur, saat itu bersama para kiai dari berbagai daerah menjadi satu. KH Masjkur menjadi komando laskar para kiai, bernama Laskar Sabilillah,” terangnya.

Di zaman itu, Laskar Sabililillah bersama banyak laskar lainnya seperti Laskar Hizbullah dan Laskar Rakyat tidak boleh dilupakan telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam mengukir perjalanan perjuangan rakyat menuju kemerdekaan.

KH Masjkur dilahirkan di Singosari Malang pada 30 Desember 1899 M/1315 H. Semasa kecil KH Masjkur sangat tekun belajar agama dengan menjadi santri di sejumlah pondok pesantren, di antaranya di Pesantren Bungkuk, Pesantren Sono Buduran di Sidoarjo.

Dia juga pernah belajar di Pesantren Mangunsari di Nganjuk, Pesantren Tebuireng di Jombang, Pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Ia pun melanjutkan belajarnya di Pesantren Bangkalan, Pesantren Jamsaren di Solo, Pesantren Penyosongan di Cibatu. Juga di Pesantren Kresek Cibatu dan Pesantren Ngamplang di Garut, Jawa Barat.

Kiprah Kiai Masjkur untuk Ibu Pertiwi

Kiai Tolchah “Kiai Masjkur sosok egaliter patut diteladani” (Foto: Tudji)

Namanya tercatat sebagai tokoh dari kalangan Islam mewakili NU yang ikut mendirikan Pembela Tanah Air (PETA) di Jawa (1943 – 1945). Juga sebagai anggota Pengurus Latihan Kemiliteran di Cisarua, Bogor (1944-1945). Kemudian pernah menjadi Syou Sangkai atau (DPRD). Juga tercatat sebagai anggota BPUPKI–PPKI (1944-1945), pimpinan Dewan Mobilisasi Pemuda Islam Indonesia/DMPII (1946).

Selain pernah memimpin Laskar Hizbullah Sabilillah (1945), Laskar Hizbullah, PP Legiun Veteran RI (1975), juga tercatat sebagai pimpinan Dewan Harian Nasional Angkatan 45 (1976-1994), KNIP (1945-1946). Kiai Masjkur juga sebagai anggota Dewan Pertahanan Negara (1946-1948). Puncaknya menjabat sebagai Menteri Agama di beberapa kabinet pemerintahan (1948-1950), serta pernah menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Pusat (1950-1953).

Kiai Masjkur juga dikenal sebagai pelopor berdirinya sejumlah lembaga pendidikan. Di antaranya Universitas Islam Indonesia (1948-1955), Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (1977-1994), juga Universitas Islam Malang (Unisma) 1980-1994, dan banyak lagi lembaga pendidikan lain.

Diusulkan Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Jika membaca dan menelusuri kiprah perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan kiai karismatik itu, sejumlah pihak mengusulkan Kiai Masjkur mendapat gelar pahlawan nasional. Usulan misalnya datang dari Yayasan Sabilillah Malang dan PCNU Kota Malang bersama beberapa elemen masyarakat.

Tim Pengusulan Gelar Pahlawan untuk KH Masjkur

Untuk diketahui, usulan gelar pahlawan bagi KH Masjkur bermula dari surat usulan kepada Departemen Sosial RI (sekarang Kementrian Sosial RI) oleh Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Malang pada tahun 1995, saat dipimpin oleh KH Farhan Ismail.

Namun, apa yang telah dilakukan oleh KH Farhan Ismail dan sahabat-sahabatnya di PC GP Ansor tidak berlanjut seiring terjadinya pergantian pengurus. Kemudian pada awal 2017, usulan kembali digulirkan dan dibentuk Tim Pengusul Gelar Pahlawan KH Masjkur.

Kiai Masjkur diusulkan jadi Pahlawan Nasional (Foto: Tudji)

Agenda pertama dilaksanakan oleh Pengurus Laspesdam NU Kota Malang dengan menggelar rangkaian Harlah NU ke-94 berupa Sarasehan Santri yang bertema “Meneguhkan Kembali Peran Kiai-Santri dalam Kemerdekaan Bangsa Indonesia” pada Senin 10 April 2017 di Aula KH Masjkur Masjid Sabilillah. Ikut hadir sejarawan NU yaitu KH Sholeh Hayat SH dan KH Drs Ng Agus Sunyoto MPd.

Kemudian, pada 19 Oktober 2017, PCNU Yayasan Sabilillah serta Pemerintah Kota Malang kembali menggelar kegiatan seminar dengan tema “Meneguhkan Peran Santri dalam Bela Negara, Menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” di Hotel Grand Palace, Malang.

Setelah dari Hotel Grand Palace inilah, secara resmi tim dibentuk sekaligus pemaparan mengenai prosedur dan syarat-syarat (umum dan khusus) yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 20 tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain:

Syarat umum (Pasal 25 UU No. 20/2009): a) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; b) memiliki integritas moral dan keteladanan; c) berjasa terhadap bangsa dan negara; d) berkelakuan baik; e) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan f) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Syarat khusus (Pasal 26 UU No. 20/2009) berlaku untuk gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: a) pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; b) tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; c) melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; d) pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; e) pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; f) memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau g) melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Pada 24 Oktober 2017, tim menggelar rapat menghadirkan Ketua Pengusul Gelar Pahlawan pada periode sebelumnya yaitu KH Farhan Ismail yang sekaligus menjadi anggota dewan ahli pada periode pengusulan. Rapat menghasilkan data-data awal yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan, termasuk testimoni dari sejumlah tokoh seperti Dr. H. Roeslan Abdulgani (Menteri Penerangan 1963-1964), Brigadir Jenderal KH. Sullam Syamsun (Yayasan Pembela Tanah Air/PETA), dan testimoni lainnya.

Setelah itu, rapat terus dilakukan setiap minggu yakni: Pada tanggal 30 Oktober 2017, pembahasan data-data berupa dokumen yang telah dikumpulkan berupa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Selanjutnya, 6 Oktober 2017, rapat pembahasan naskah akademik.
13 Oktober 2017, dilakukan rapat penyusunan agenda dan penulisan naskah

Pada tanggal 20 Oktober 2017, rapat evaluasi dan scan foto-foto dan berita-berita Koran, sekaligus memutuskan untuk mengirim tim ke Trenggalek guna menelusuri jejak-jejak gerilya KH Masjkur pada Agresi Militer II 1948-1949 dengan mewawancarai KH Abdul Hamid Wilis pada tanggal 24 Oktober 2017.

Pada tanggal 27 Oktober 2017, rapat penyiapan naskah akademik dengan data-data dari KH Abdul Hamid Wilis sekaligus rapat persiapan FGD/Seminar Nasional. Pada tanggal 1 Desember 2017, rapat teknis persiapan Seminar Nasional di Surabaya.

Hingga pada tanggal 7 Desember 2017 diselenggarakannya Seminar Nasional dengan tema “Perjuangan KH. Masjkur: Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan” yang diselenggarakan di Aula Museum NU Surabaya yang bertujuan untuk (1) memberikan masukan berupa penambahan atau pengurangan terhadap subtansi draf naskah akademik yang sudah disusun oleh tim; (2) memberikan kesaksian (positif-negatif) mengenai pengusulan KH Masjkur sebagai Pahlawan Nasional; dan (3) mencari legitimasi publik/masyarakat mengenai riwayat perjuangan KH. Masjkur.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here