Kiai Sibuk Berpolitik, Deradikalisasi Terbengkalai

0
41

Nusantara.news, Jakarta – Kiai Muwafiq dalam ceramahnya mengutip ayat Allah: Wal’asri inal insana lafi khusrin, ilalladzina amanu wa’amilus solihati wa tawasau bilhaqi wa tawa sau bis sobri. Artinya demi masa, sesungguhnya setiap manusia merugi (dalam kehidupan) kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal salih, saling berwasiat (ingatkan) pada kebenaran/kebaikan dan saling berwasiat (ingatkan) dalam kesabaran. (Q.S Al Asr : 1-3).

Menurut kiai muda Nahdlatul Ulama (NU) pakar sejarah ini, ayat tersebut menunjukkan betapa tingginya derajat manusia yang sering mengerjakan amal salih dan selalu mengingatkan sesamanya dalam hal kebaikan. Jaman dulu, para ulama seringkali ditunggu nasehatnya oleh orang-orang karena kadar keilmuannya.

“Untuk menjadi manusia yang amanu wa’amilus solihati tidak mudah. Sebab itu urusannya separuh dunia dan separuh akherat. Manusia kalau mau mendapat ilmu, para ulama jaman dulu selalu membersihkan diri dari kehendak-kehendak dunia. Karena jika di pondok pesantren, para ulama selalu mendisiplinkan santri-santri untuk patuh pada Allah. Proses pembentukan manusia inilah yang dilakukan para ulama di pesantren,” kata Kiai Muwafiq.  

Apalagi sejak awal kelahiran Islam di nusantara, wajah Islam berwatak moderat dan toleran. Pengislaman Nusantara dilakukan dengan kontak dagang, perkawinan dan akulturasi budaya. Islam disebarkan secara halus, dan membaur dengan berbagai tradisi yang telah ada sebelumnya.

Walisongo sebagai tokoh sentral penyebar Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, selalu menggunakan metode dakwah yang akomodatif dan lentur. Dalam bidang akidah, digunakan model dakwah persuasif dengan memperhatikan situasi, adat istiadat dan watak masyarakat setempat tanpa mengorbankan syari’at Islam.

Model penyebaran Islam seperti ini tidak membuat masyarakat resisten menerima Islam. Yang tetap setia dengan agama lamanya, sama nyamannya dengan mereka yang ingin berganti agama baru. Mereka menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Pola pikir dan sikap keberagamaan mereka berada di jalan tengah (moderat). Sikap moderat dapat terbentuk karena muslim nusantara tidak memiliki pengalaman traumatik berbenturan dengan agama lain. Tidak ada peperangan dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara.

Namun sejak orde baru tumbang, wajah Islam moderat kian berubah. Era reformasi mulai melahirkan kelompok-kelompok muslim radikal. Terdapat lima tipologi kelompok radikal, yaitu radikal gagasan, radikal nonteroris, radikal milisi, radikal separatis, dan radikal teroris.

Dan aksi radikalisme yang menjadi puncak aksi terorisme menjadi masalah serius di Indonesia. Akibat radikalisme dan terorisme, Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror itu muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam. Dari sini kemudian peran kiai atau ulama dipertanyakan. Bagaimana kiai melakukan deradikalisasi paham Islam radikal?

Saat ini memang sangat sedikit peran kiai dalam mengurai akar masalah radikalisme dan upaya deradikalisasi. Padahal pendekatan yang digunakan dalam memerangi radikalisme dan terorisme mestinya lebih komprehensif dan integral. Dibanding mengurus umat, para ulama kini lebih banyak bergaul dengan popularitas dan pencitraan.

Dulu para kiai dianggap sebagai panutan hidup, tempat bertanya, karena menempati posisi sebagai penerus para nabi. Tidak sedikit dari mereka yang menuangkan ide-ide, gagasan dalam bentuk tulisan (buku dan kitab) yang tulisannya menjadi referensi di mimbar-mimbar kampus, pesantren dan perpustakaan dan bahkan hingga ke dunia internasional.

Dalam era pembangunan, sosok kiai bukan mustahil memberikan andil yang sangat berharga. Kekuatan kepemimpinan seorang kiai telah terbukti dalam mempercepat proses pembangunan terutama di wilayah pedesaan. Pesan-pesan pemerintah sebagai perancang, pelaksana dan pengawas pembangunan sering kali menjadi efektif dipahami oleh rakyat bila pesan-pesan tersebut dibantu oleh kiai.

Menurut Horikoshi, kekuatan seorang kiai atau ulama berakar pada 1) kredibilitas moral 2) kemampuan mempertahankan pranata sosial yang diinginkan. Kredibilitas sosial dibina antara lain dengan dukungan kealiman, keshalihan perilaku dan pelayanan kepada masyarakat muslim. Menurutnya tidak semua fungsionaris Islam adalah ulama dan tidak semua ulama mempunyai kedudukan wibawa dan pengaruh yang sama. Gelar ulama ataupun kiai diberikan oleh masyarakat muslim karena kealiman mereka dan karena pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Oleh karenanya, apabila seorang kiai turun hanya menjadi ustadz maka status sosialnya juga menurun dan pengaruhnya dalam masyarakat juga menurun.

Namun kini peran kiai hanya diposisikan tidak lebih dari sekedar pemimpin formal sekelas bupati. Nilai-nilai kebaikan dan kepatutan ulama sudah luntur, terlebih saat kiai terjun dalam urusan politik praktis.

Peran kiai yang masuk dalam pusaran politik tapi miskin prestasi hanya menjadi bahan pergunjingan di masyarakat. Malah tidak sedikit di antaranya yang mem-bully melalui media sosial. Dakwahnya karena tidak didukung oleh perangainya sudah mulai ditinggalkan. Ini sangat berbahaya. Kalau kiai sibuk mengurusi politik, posisi sosialisasi ke umat akan terbengkalai dan tergantikan oleh pihak lain.

Apalagi sejak Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi merilis 200 daftar nama mubalig penceramah Islam di Indonesia, pada Jumat (18/5/2018), hal ini mendapat tudingan dari banyak pihak, bahwa status mubaligh hanya dijadikan alat kepentingan politis semata.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beralasan, rilis nama mubalig yang bersifat sementara ini karena masyarakat kerap meminta rekomendasi nama muballigh untuk mengisi kegiatan keagamaan mereka. Menurut Menag, ada tiga kriteria dalam penentuan 200 mubalig yakni, mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Sebaliknya, jika ada mubaligh dengan jutaan pengikut yang belum masuk dalam daftar itu, hal itu semata karena belum masuk dalam usulan. Menag membantah bahwa rilis mubaligh ada motif politik. “Itu bukti tidak ada motif politik di sini. Sama sekali tidak ada. Kalau kami berpolitik praktis maka tentu kami hanya akan masukkan yang pengikutnya besar saja,” kata Lukman, kendati akhirnya dia meminta maaf telah merilis nama-nama 200 mubaligh tersebut.

Dalam konteks Islam radikal dan terorisme yang berkembang di Indonesia, dan tentunya tanpa berupaya meremehkan kompetensi keilmuan agama dari masing-masing mubaligh, apakah kompetensi keilmuan, reputasi, dan komitemen mereka dapat menjangkau upaya deradikalisasi. Sejauh ini upaya mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “root causes” (akar-akar penyebab) dari para ulama belum terlihat signifikan.

Padahal dalam berbagai kesempatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selalu menyampaikan dua strategi dalam proses deradikalisasi terorisme, yaitu (1) pencegahan; dan (2) penindakan. Strategi pencegahan berhubungan dengan tindakan preventif atau deteksi dini sebelum aksi teror terjadi. Sedangkan strategi penindakan dilakukan setelah aksi teror terjadi.

Nah, deradikalisasi tahap pencegahan inilah yang sangat penting dan memegang kunci bagi keberhasilan penanggulangan atau penghentian radikalisme Islam di Indonesia. Dan, kuncinya ada di para ulama. Jika tahap ini berhasil, maka deradikalisasi pada tahap berikutnya tidak dibutuhkan lagi. Asumsinya, jika radikalisme beragama tidak berkembang, maka kemungkinan besar tidak ditemukan lagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Sejalan dengan itu, strategi penindakan juga tidak dibutuhkan, begitu pula dengan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Deradikalisasi ala pesantren

Pernyataan Kepala (BNPT) Suhardi Alius bahwa tidak ada lini yang benar-benar steril dari radikalisme, termasuk dunia pendidikan, memang benar. Munculnya kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab pasca rentetan bom bunuh diri dan aksi teror di sejumlah lokasi di Indonesia, mulai dari Mako Brimob, tiga gereja di Surabaya, Sidoarjo, sampai Mapolda Riau, memang bisa jadi paham mereka berawal dari dunia pendidikan.

Ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, dunia pendidikan, baik yang umum dan berbasis agama, memiliki potensi disusupi paham radikal dan teror. Sebagai contoh, pondok pesantren–sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia–berulang kali dikaitkan dengan isu radikalisme dan terorisme. Padahal kita tahu pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 28.000 di nusantara, sama sekali tidak mengajarkan Islam radikal dan Islam teror, melainkan pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin.

Kedua, mengokohkan peran institusi pendidikan Islam pondok pesantren sebagai benteng menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sebab, dengan pengajaran agama Islam di pondok pesantren tersebut dapat menghapus fenomena radikalisme maupun terorisme atas nama agama. Kedua fenomena tersebut menjadikan peran strategis pondok pesantren dalam menahan laju perkembangan bibit-bibit “pemikiran keras” membumi dalam ruang pendidikan di tanah air. Karena itu program deradikalisasi tidak bisa diletakkan di pundak BNPT saja. Dalam hal ini peran ulama juga sangat penting.

Kiai Muwafiq menyebut bahwa pesantren bukanlah produk Islam, dan hanya dikenal di Indonesia. Menurutnya, pola pesantren adalah pendidikan yang sudah ada sebelum Islam, tepatnya pada masa Hindu yang saat itu mengajarkan kitab suci. Nah, pola pendidikan pesantren inilah yang diadaptasi para ulama di Indonesia untuk mencetak akselerasi manusia antara dunia dan akherat. Pola-pola inilah yang kemudian sudah banyak ditinggalkan para ulama jaman now.

“Proses pembentukan karakter manusia di pesantren inilah yang diakui dunia. Di saat Islam mengalami keruntuhan, Islam di Indonesia justru tumbuh subur. Salah satu jawabannya karena ada proses menanam Islam dengan cara pesantren,” terang Kiai Muwafiq.

Karena pada dasarnya watak itu dapat dibentuk. Begitu pula dengan karakter radikal. Hal itu tergantung dari bagaimana seseorang belajar agama. Seseorang yang sejak kecil belajar agama, hasilnya akan berbeda dengan orang yang setelah dewasa baru belajar agama. Kadang-kadang pada diri seseorang, ada masa kosong (peralihan) sehingga rentan terhadap pengaruh orang lain. Oleh karena itu, untuk menanggulangi Islam radikal, harus melalui pemahaman terhadap Islam dari berbagai ilmu, baik ilmu syari’ah sampai ilmu tasawuf.

Wajar jika Wakil Presiden Yusuf Kalla (Wapres JK) meminta para ulama dan pesantren untuk menyebarkan ajaran Islam moderat untuk menangkal radikalisme dan terorisme. “Permohonan” Wapres JK dihadapkan 120 perwakilan pesantren dari negara Malaysia, Brunei, dan Indonesia waktu itu menjadi sinyal penting merekatkan ukhuwah umat Islam melalui jaringan pesantren dalam menangkal globalisasi isu terorisme yang dikonstruksikan secara negatif untuk Islam dan umatnya. Sebab, pesantren memiliki seperengkat aset pendidikan yang luas, mulai tingkat RA/ TK, MI/ SD, MTs/ SMP, MA/ SMA, hingga Perguruan Tinggi (PT).

Ajaran Islam moderat sama sekali tidak bermaksud menghalangi orang Islam untuk menjadi muslim sejati, atau apalagi menjadikannya berIslam setengah hati. Sebab deradikalisasi adalah program dakwah yang rahmatan lil ‘alamin, dan mendudukkan doktrin agama tepat pada tempatnya. Pemerintah dan umat Islam, terutama ulama, sudah saatnya bertanggung jawab atas pengibaran panji-panji Islam yang damai dan tidak menebar kebencian dan kekerasan bagi sesama.

Dengan demikian, deradikalisasi Islam radikal bertujuan untuk mengurangi—atau menghentikan—pandangan, sikap dan tindakan keagamaan di kalangan pemeluk Islam yang dinilai “tidak patut” dalam konteks bernegara, dan berkehidupan sosial. Dikatakan tidak patut karena radikalisme keadilan hanya menimbulkan mafsadat (kekerasan, kebencian, saling mengkafirkan) dan tidak membawa berkah bagi umat Islam.

Para kiai maupun ulama harus paham bahwa perbuatan radikal hingga menjurus ke teror karena berakar dari sebuah paham yang salah dan perlu diluruskan. Karena itu untuk menangkal paham radikalis yang pertama ditangkal adalah pahamnya. Cara menangkap paham yang kontra-ideologi itu haruslah dengan mengkonfrontasi satu paham dengan paham lain yang bertolak belakang. Tujuannya untuk mengacaukan atau kalau tidak malah membongkar bangunan paham yang diyakini kebenarannya, dengan menawarkan paham lain yang berbeda, lebih kuat dan tentu yang lebih mendekati kebenaran.

Jika paham itu bersumber dari ajaran agama, maka ayat al-Qur’an atau hadits yang sama ditafsiri dengan makna yang berbeda. Setelah itu akan tampak, mana tafsir yang lebih kuat dan mendekati dengan inti ajaran Islam. Misalnya, ayat atau hadits soal jihad. Berdasarkan ayat atau hadits tersebut, didialogkan dan diperdebatkan antara kedua belah pihak (radikalis dan deradikalis) apakah sama atau beda antara jihad dengan teror. Tema-tema yang menjadi acuan kelompok Islam radikal, seperti relasi Islam dan non-Islam, ide tentang Negara Islam dan sebagainya didudukkan sedemikian rupa sehingga menjadi bahan deradikalisasi.

Adanya kiai yang sibuk dengan urusan dunia, seperti politik praktis tidak lantas mengesampingkan penguasaan ilmu dan pemahaman yang ditekuni, justru akan semakin menambah kuat posisi dan nilai tawarnya sebagai panutan di masyarakat. Sebagai bukti, dalam sejarah perjuangan bansa ini, banyak kiai yang terjun ke dunia politik untuk mengurusi urusan Negara. Sebut saja Kiai Hasyim Asy’ari yang mengelorakan resolusi jihad dalam mempertahankan NKRI melawan penjajah, dan Kiai Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) yang terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dua tokoh kiai karismatikanya tidak pernah memudar kadar keilmuannya meski mengurusi negara, bahkan mereka memiliki kedigdayaan bertanding yang cukup tinggi untuk menggelorakan semangat pada umat.

Yang namanya kiai itu tidak boleh larut dalam arus politik yang saling mencekik, menghalalkan segala macam cara dalam meraih kekuasaan, terlibat KKN, dan saling sandera antara satu dan yang lain. Dalam berpolitik atau apapun itu, para kiai tetap harus menjadi suritauladan yang baik. Mereka harus bisa tampil layaknya kenegarawanan yang baik, bukan sekedar haus kekuasaan. Harapan masyarakat, para ulama jaman now dapat meniru pendahulu-pendahulunya yang selalu mengedepankan urusan umat.[]

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here